Minangkabau di Kedalaman Nagari

Oleh Ampera Salim

Pengantar Tulisan

Suatu ketika bulan September 1992, saya mengurus suatu keperluan ke kampus Unand di Limau Manis. Cuaca sangat indah pagi itu. Saya perkirakan siang harinya matahari akan bersinar garang. Makanya pagi itu, sepeda motor Super Cup tahun 82 warna hitam, yang saya kendarai dari tempat kost di Purus Baru, Padang, saya parkir di Tabloid Limbago, Jl.Sudirman No. 52 Padang, dekat Simpang Rumah Sakit Yos Sudarso.

Halaman kantor ini sangat luas, saya masuk dari pintu sebelah barat. Terus ke belakang. Saya parkir di sisi sebelah utara atau samping kanan kantor Limbago. Waktu itu ada seorang laki-laki setengah tua penjaga kantor ini. Saya permisi. Laki-laki itu mengangguk sambil tersenyum ramah.

Setelah kembali dari kampus Unand siang harinya, cuaca memang sangat terik. Sepeda motor kembali saya ambil. Tapi sebelum pulang saya singgah sebentar di kantor Limbago. Saat itulah saya berkenalan dengan Soegimin alias Pak E seorang Jawa, 50-an tahun, penjaga kantor yang ramah tadi.

Beberapa hari berikutnya saya bertandang ke kantor ini. Saya berkenalan dengan Anwar Thahar yang belakangan saya tahu beliau sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid Limbago. Selanjutnya berkenalan lagi dengan Wardas Tanjung sebagai Redaktur Pelaksana di Limbago. Hari-hari berikutnya, saya jadi akrab dengan orang-orang di Limbago seperti Asroel BB, Alex Adindy, Yusril Ardanis Sirompak, Jumadi, Anasroel Leo dan Sarman Guci. Kini saya tidak tahu persis mereka-mereka itu berada di mana. Namun saya yakin, mereka semua akan tetap jadi wartawan. Dunia kewartawanan memang sulit ditinggalkan, meskipun seseorang itu sudah punya profesi lain. Setidaknya naluri pers tetap akan bersemai di hati.

Di Limbago saya juga berkenalan dengan Pemimpin Perusahaan Salius Sutan Sati dan Ibu Gustiar Rahman sebagai pemegang keuangan. Begitu juga dengan tata wajah lay out Syafril Jamal, Nefrizon dan Yong Heri. Selain itu juga ada Uliyarti dan Noveli yang masa itu jadi Sekrterais Redaksi. Sedangkan dengan Pemimpin Umumnya H.Kamardi Rais Datuk P Simulie dan Wakil Pemimpin Umum Alimin Sinapa, saya berkenalan beberapa bulan berikutnya. Kini saya juga masih sering bertemu beliau-beliau itu, kecuali Bapak Alimin Sinapa yang sudah almarhum. Beliau meninggal awal tahun 2001.

Ibarat pepatah, berkawan dengan urang siak awak tabawo siak, bakawan jo urang paampok awak tabawo sato. (Berteman dengan orang alim kita ikut alim – berteman dengan penjudi kita ikut jadi pejudi). Karena berkawan dengan kalangan wartawan yang sehari-hari suka menulis, maka saya pun jadi ikut-ikut menulis.

Awalnya dengan meminjam mesin ketik teman, saya rangkailah pikiran saya ke dalam kata-kata. Pertama kali saya buat tulisan Pakaian Adat Padang Magek. Saya bisa membuat selain ada acuannya, Padang Magek adalah nagari saya. Kemudian saya susul tulisan itu dengan Kekuatan Silat Minang.

Meskipun kedua tulisan tersebut masih banyak yang dicoret moret, kalimatnya dibetulkan orang redaksi, tapi akhirnya dimuat juga. Beberapa waktu berikutnya, saya menerima honor dari dua tulisan itu Rp. 18.000.-. Lumayan juga untuk tambah belanja anak kost pada masa itu.

Tersebab sering memberikan tulisan ke Limbago, akhirnya Anwar Thahar memanggil saya. Saya masih ingat bahasa beliau – yang memang sangat bersejarah dalam hidup saya dan tak mungkin saya lupakan.

Am. Bung ambo caliak layi hobi karajo di pers, mah. Baa kalau Bung jadi wartawan sajo di siko. Paratamu Bung ambiak sajo ciek rubrik untuk Bung isi taruih manaruih yo!” Pendeknya, jika saya mau belajar menulis orang-orang Limbago siap mendidik dan membantu saya.

Jadi…. Da, tapi kok banyak salah kan indak baa do, ambo ko baraja baru

Yo..Bung cubo juo lah”, kata Anwar Thahar.

Akhirnya, saya diserahi untuk mengisi dua kolom “Liku-liku Hiduik”.

Melalui rubrik ini pulalah saya mulai mencari sumber berita dari kelas bawah. Seperti tukang sepatu, tukang buah, tukang becak, pedagang telor asin, pedagang asongan, tukang batu cincin dan lain-lain. Honor dari tulisan ini sekali terbit Rp.4.000.-

Beberapa bulan setelah itu, saya juga mencari berita anak-anak untuk mengisi rubrik “Buah Hati”. Selanjutnya bisa pula mengambil anak-anak muda atau artis untuk mengisi rubrik “ Tapian Rang Mudo”. Honornya hampir sama, Rp.5000 untuk satu buah rubrik.

Sekali waktu saya pergi ke Dumai menemui kakak saya Bukhari Salim. Dia berdagang buah di kota Minyak itu. Saya minta dia menambah uang saya untuk membeli sebuah mesin ketik yang harganya Rp. 100 ribu. Kakak saya Bukhari menambahnya Rp.40.000.- Saya sangat senang membawa mesin ketik bekas itu pulang ke Padang. Merknya bagus sekali, Olimpiya buatan Sarojevo. Kini pabriknya sudah hancur karena perang saudara di negara Yugoslovia.

Beberapa bulan setelah itu, sekitar bulan Agustus 1993, saya mulai diperhitungkan oleh orang dalam Limbago. Tugas saya bukan lagi sekedar mengisi rubrik, tapi juga sudah mengarah sebagai korektor dan ikut pula mengantarkan lay out koran ke percetakan Singgalang di Jl. Veteran. Selain mendapatkan honor tulisan dari rubrik-rubrik yang tiga tadi, saya juga memperoleh gaji tetap setiap bulannya Rp.30.000.-

Beberapa waktu setelah itu, sekitar bulan Okotober 1993, saya mulai dipercaya mencari berita utama. Dalam masa ini Limbago menurunkan laporan utama seperti penyajian Tabloid Detik. Model penyajiannya tanya jawab-tanya jawab. Belakangan Tabloid Detik dibredel bersamaan dengan Majalah Tempo dan Editor.

Dalam masa itu, gaji saya sudah naik menjadi Rp.60.000.- kemudian tetap di angka Rp. 75.000.- Sebagai salah seorang mahasiswa, saya sudah cukup bangga dengan posisi yang ada.

Sebagai peliput Laporan Utama Tabloid Limbago, saya sering mewancarai para intelektual untuk nara sumber. Mereka antara lain; Soisolog DR. Mochtar Naim, Pakar Linguistik Prof.DR.Khaidir Anwar, Pakar Hukum Adat Prof.Herman Sihombing, Pakar Sosiologi Prof.DR.Azis Saleh. Rektor Unand Prof.DR.Fachri Ahmad dan Rektor IKIP Dr.Mohd Ansyar. Pernah juga saya wawancarai Prof. Fatimah Rawalis,SH, Prof. Ir. Nurhayati Hakim, Prof. DR.Marlis Rahman, Prof.Burma Burhan, DR.Andi Mustari Pide dan Prof.Drs.Harun Alrasyid Zain yang mantan Gubernur Sumbar.

Layaknya semangat wartawan pemula, saya sering pulang larut malam. Akhirnya orang-orang Limbagao menyarankan kepada saya untuk tinggal di kantor Limbago saja. Selain tidak bayar uang kost, saya juga mendapatkan tambahan uang jaga Rp.30.000.- sebulan. Saya pun akhirnya semakin senang bekerja di koran yang terbit dua kali seminggu itu.

Sekali waktu, Anwar Thahar kembali berbicara kepada saya. Kali ini dia seperti berseloroh, “Kalau Bung alah mancubo lalok di ateh Koran, mako salamo hiduik, Bung indak akan lapeh dari karajo koron.” Ungkapan Anwar Thahar menyiratkan kalau seorang wartawan telah merasakan enaknya bekerja di Koran, maka sulit melepaskan dunia pers ini.

Ber Pos di Kantor Gubernur

Kian hari Tabloid Limbago semakin diperhitungkan oleh kalangan pejabat di Sumatera Barat. Padahal Tabloid ini terbit dengan STT (Surat Tanda Terbit) yang dikeluarkan Kakanwil Deppen Sumbar, Drs.Amzar Syafe’i. Meskipun tergolong Non SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), Kepala Biro Humas Kantor Gubenrur masa itu, Gamawan Fauzi,SH tetap memberikan undangan liputan kepada Tabloid Limbago.

Pemprov Sumbar secara tidak langsung menganggap Tabloid Limbago sejajar dengan Mingguan Canang, sebagai satu-satunya Koran Mingguan di Sumbar. Mingguan Canang dipimpin H.Nasrul Sidik Sutan Mangkuto. Redpelnya Yurman Dahwat. Saya masih ingat wartawan Canang yang sering bertemu di lapangan masa itu, seperti Jayusdi Effendi, Maspul, Pinto Janir dan Amrizal Rengganis, Suhatman dan Hendri Parjiga.

Suatu kali Pimpinan Tabloid Limbago memberikan tempat peliputan tetap kepada wartawannya. Maka saya ditempatkan di kantor gubernur, DPRD dan Bappeda Sumbar. Akan tetapi dalam keseharian saya sering mangkal di kantor gubernur saja. Tersebab sering meliput acara kunjungan gubernur atau pejabat dari pusat, saya jadi sangat akrab dengan orang-orang Biro Humas kantor gubernur. Mereka adalah Kamaruddin Kadra, Amri Zakaria, Stefina, Bustami Narda, Zulnadi, Rafilus dan Syamsurizal, Neldi Sukri, Erlen dll.

Seingat saya masa itu, sangat sulit bagi saya untuk membaur dengan wartawan lain di kantor gubernur. Saya memandang mereka semua sudah wartawan senior dan jauh hebat-hebat. Seperti Khairul Jasmi wartawan Republika, Gatot Santoso (Media Indonesia), Mufti Syarfi’i (Haluan), Parsi Tanjung (LKBN Antara), Gusfen Khairul (Singgalang), Ahmad Zubir (Semangat), Indra Sakti Nauli (Pelita), Edi Dasril (Medan Pos), Suasril Sahir (Suara Pembaruan), Erion Saad (Suara Karya), Dismas Baieha (Berita Buana), Arizal OC (Ekonomi Neraca), Awaluddin (Bisnis Indonesia), Nasrul Thahar (Kompas), Basril Basyar (Merdeka), Herman Viraga dan Eldi Sutrisno (Inti Jaya), Edimartawin dan Asril Koto (Sinar Pagi). Saya sangat mengagumi mereka.

Namun demikian, lambat laun, karena sering berjumpa, akhirnya orang-orang itu juga kenal baik dengan saya. Selain wartawan senior tersebut, saya juga merasa akrab dengan wartawan muda seperti; Firdaus, Fitria Adona (Semangat), Imade Tinggal Karyawn dan Reza Mulyadi (LKBN Antara), Eki Hari Purnama, Rina Morita, Marjeni Rokcalfa dan Atviarni (Singgalang) dan Yusril Ardanis Sirompak yang tadinya wartawan Limbago pindah ke Harian Singgalang. Saya sempat juga tadinya mendaftar sebagai calon wartawan Singgalang bersamaan dengan Yusril, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal, saya tidak jadi mengikuti tes untuk masuk ke Harian Singgalang yang dipimpin H.Basril Djabar dan H. Yoda Djabar itu.

Masa terus berjalan, hari terus berlalu, tahun 1995, pimpinan Tabloid Limbago mengurus kepemilikan SIUPP di Deppen RI. Pada saat itu saya berada di Jakarta sebagai reporter DKI. Pertengahan 1996 SIUPP Limbago keluar. Pimpinan Limbago segera membentuk susunan pengelola yang baru, maka saya kembali ke Padang. Akan tetapi menjelang pulang saya diperkenalkan oleh Sdr.Andi Mulya wartawan Harian Pelita dengan Sekretaris Redaksi Harian Terbit, M.Nuh Nasution. Pak Nuh memberi peluang kepada saya untuk menjadi koresponden Harian Terbit di Padang.

Sejak kembali kepadang, 1996 saya selain wartawan Limbago juga sebagai koresponden Terbit untuk Sumatera Barat. Akhirnya ketika mengurus kartu PWI saya masuk atas nama wartawan Harian Terbit.

Tahun 1997 Tabloid Limbago yang saya banggakan berhenti terbit. Saya tidak tahu persis apa penyebabnya. Tetapi yang saya tahu ketika Pak Hasan Basri Durin tidak jadi Gubernur Sumbar lagi, pangsa pasar limbago terancam. Sebab, sejak semula terbit Limbago langsung dikontrak oleh Pemda Sumbar untuk dikirim ke desa-desa. Karena itu pula isi Tabloid ini selalu bercerita soal kebudayaan Minangkabau. Pak Hasan, sepertinya tidak ingin nilai-nilai budaya Minangkabau pupus begitu saja karena sistem pemerintahan nagari sudah diganti dengan desa. Sebab itu pula Limbago menjadi pengemban misi pelestarian adat dan budaya Minangkabau, pasca kembali lagi ke nagari.

Suatu kali, masa itu saya bertemu dengan Pak Hasan Basri Durin di Bandara Tabing, saya menyampaikan keberadaan Tabloid Limbago kepada beliau yang sudah tidak terbit lagi. Pak Hasan menjawab, kalau dibiarkan mati tentulah Limbago akan mati.

Selanjutnya pada 1998 saya dengan Pak Alimin Sinapa dan Ibu Gustiar Rahman mencoba mendirikan Tabloid Lentera. Akan tetapi Lentera pun hanya bertahan hingga tahun 2000. Seiring dengan Lentera terbit juga Padang Pos, yang diprakarsai Dian Wijaya dan Basril Basyar, Bukittinggi Pos yang dipimpin Syaharman Zanhar, tetapi kami tidak dapat bertahan lama.

Sejak Lentera pudur, saya hanya hadir sebagai penulis lepas di berbagai media terbitan lokal, yaitu Harian Singgalang, Padang Ekspres, Haluan, Mimbar Minang dan Pos Metro Padang. Begitu juga di beberapa tabloid seperti Tabloid Zaman yang dipimpin Irawadi, Tabloid Solid yang kemudian berubah jadi Publik yang dipimpin A.A. Dt. Rajo Djohan.

Sebahagian hasil tulisan yang dimuat pada media cetak yang saya sebutkan di atas itulah, yang saya tampilkan di dalam buku ini.

Itulah sekelumit cerita saya tentang belajar menulis. Sejak semula saya enggan menerbitkan buku ini. Akan tetapi berkat dorongan kawan saya Yurnaldi (Wartawan Kompas), Bustami Narda (Wratawan Haluan), Yusrizal KW (Budayawan Sumbar) akhirnya saya memberanikan diri untuk menerbitkan buku sederhana ini.

Saya sangat memaklumi kalau pengalaman belajar menulis saya masih sedikit bila dibandingkan dengan wartawan senior. Apalagi bila kita menyebut nama besar Basril Djabar (Pemimpin Umum Singgalang), Sutan Zaili Asril (Pemimpin Umum Padang Ekspres) begitu juga Darlis Syofyan dan (kini) Khairul Jasmi (Pemred Singgalang), Hasril Chaniago (Pemred Mimbar Minang), Witrian Yutri –Cici- (Pemred Padang Ekspres), tentulah saya tidak berarti apa-apa.

Namun demikian, dengan hati yang tulus, buku ini saya persembahkan kepada Aalmarhum Ayahanda Salim Malin Kuning dan Ibu saya Hj.Maknawiyah Itam (Almarhumah) dan Istri saya tercinta Rossyana Putri dengan kedua anak kami Mohammad Kholid Amaro dan Mohammad Fadel Amaro.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang saya sebutkan di atas. Mereka itulah guru-guru saya, teman-teman saya, panutan-panutan saya dalam menulis di media masa. Mereka adalah orang-orang yang saya kagumi sepanjang karier menulis saya.

Apa yang ada dalam buku ini, adalah sebahagian dari tulisan saya yang pernah keluar di media terbitan Sumbar. Semua yang ada ini masih dalam taraf belajar menulis. Selamat membaca.***


Merantau dan Orang Minang

Merantau dan orang Minang tidak bisa dipisahkan. Di mana saja ada tanah rantau tempat orang mengadu nasip, maka di situ akan ada orang Minang membuka lahan usaha. Mula-mula yang datang itu hanya satu atau dua orang saja. Kemudian setelah mereka menampak titik terang maka akan ikut pengiring dari kampung halaman menempuh rantau yang sama.

Lama-lama orang Minang di daerah itu akan membentuk sejenis perkumpulan kecil. Dari perkumpulan kecil itu pula akan lahir ide-ide. Ide awal hanya mempertahankan adat yang sudah biasa mereka ikuti dikampung halaman. Seperti mempertahankan bahwa tidak boleh melakukan pernikahan dalam satu suku.

Upaya untuk mempertahankan adat ini, kata Ketua Umum LKAAM Sumbar, HKR Datuk P Simulie, adalah dengan cara memfungsikan kalangan mamak dalam keluarga untuk memperhitungkan kelangsungan pernikahan kedua mempelai. Dalam hal ini, jelaslah bahwa si mamak laki-laki akan berunding dengan si mamak perempuan. Tidak boleh seorang mamak menikahkan pemuda dengan pemudi di kalangan kemanakannya sendiri.

Kemudian ide lain adalah bagaimana mereka bisa membuat sebuah tempat ibadah di negeri orang dengan cara beriyuran bersama-sama. Awalnya membuat sebuah surau kecil. Lambat laun, surau tadi bisa saja dijadikan masjid. Itulah sebagai salah satu sumbang sih pada warga sekitar. Sesuai istilah di mana bumi di pijak di sana langit di junjung.

Kata Mantan Wagub Sumbar Fachri Ahmad, kegiatan orang Minang yang selalau giat berupaya membuat masjid ini, telah mendapat pujian dari Gubernur Bengkulu.

Jika dilihat, sampai kini di mana saja di bumi ini, orang Minang sudah ada melakukan perantauannya. Setidaknya mewakili 5 benua. Tapi yang tercatat komoditas orang Minang terbanyak merantau ada di benua Australia. Sedangkan Eropa, Afrika dan Amerika juga ada tapi tidak banyak.

Apa yang melandasi orang Minang untuk merantau?

Jawabnya, adalah karena disuruh secara terang-terangan oleh adat Minang itu sendiri. Dengar saja pantunnya. Karatau madang di hulu, Babuah babungo balun. Maranatau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Artinya anak muda Minang di suruh ke perantauan untuk mencari rezki dan ilmu pengetahuan. Jika suatu saat nanti sudah diperoleh ilmu dan rezeki itu, maka kampung halaman menyeru mereka untuk pulang kembali membangun kampung.

Selain disuruh adat, orang Minang yang terkenal dengan filosopi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah, juga dilandasi agama Islam yang mereka anut untuk pergi merantau.

Menurut ceritanya, orang-orang dari Teluk Persia, telah mengunjungi Minangkabau jauh sebelum agama Islam lahir ke bumi. Mereka datang untuk membeli rempah-rempah seperti kemenyan, gambir, kapur barus dan lada. Di antara mereka banyak pula yang menetap dan kawin dengan gadis gadis Bundokandung.

Tak kurang pula orang Minangkabau yang ikut berlayar ke bumi persia, di antara mereka ada yang menetap di sana, ada pula yang kembali pulang ke Minangkabau untuk menyiarkan ajaran Islam ke tengah masyarakat. Banyak kata-kata yang berasal dari bahasa mereka di ambil alih oleh orang Minangkabau. Di antaranya, alam, mualim, syahbandar, rahim, sultan, maulana, imam, nama hari dan bulan dan lain-lainnya.

Islam menjamah tubuh Minangkabau kira-kira abad ke 13 M, selama kurun waktu itu telah banyak ulama dan mubalikh terkenal di lahirkan di bumi Bundokandung ini, bahkan sejarah mencatat, ulama-ulama dan mubalikh-mubalikh yang telah terpanggil jiwanya untuk meninggalkan Bundokandung yang di cintainya demi tugas suci untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah rantau di setiap pelosok nusantara.

Di antara mereka dapat kita catat, Rajo Bagindo ke Sulu tanah Mindanau, Datuk Ripatimang, Datuk Ribandang dan Datuk Ritiro ke tanah Bugis Makasar, Binuang Basa ke Kutai Kalimantan, Tan Tawi ke tanah Jawa, Johari Alim dan Siti Aminah ke tanah Pahang Negeri Sembilan dan Kalano Rahman ke tanah Serawak. Malah sampai kini di Manila, Filipna ada Masjid Datuk Putih, sebagai tanda bahwa itulah orang yang memebawa Islam ke negara ini. ***


Geliat Minang di Perantauan

Minggu malam, akhir November 2004, Gedung Pertemuan Kaca Puri, yang terletak di jantung Kota Tanjungpinang penuh sesak oleh peranatau Minang dari daerah sekitar. Mulai dari orang tua sampai anak-anak terlihat bergembira penuh semangat. Diperkirakan sekitar lima ribu orang perantau hadir.

Maklum saja, malam itu diadakan Halal Bilhalal dan peringatan Hari Ulang Tahun Perseriaktan Sosial Minang Maimbau (PSMM) ke 42, sekaligus pengukuhan H.Abdurrahman,SH dan Fadril Usman,SH selaku Ketua dan Sekretaris beserta kawan-kawan sebagai pengurus PSSM Tanjungpinang periode 2004 – 2007.

Ada yang lebih membuat acara yang ketuai Dr. Agus Rahman, ini lebih semarak, yaitu ketika pengunjung yang tidak saja dihadiri warga Minang di Tanjungpinang dan Kepri saja, tapi juga tokoh masyarakat dan pejabat dari kampung halaman, antara lain Wakil Gubernur Prof. DR Ir. Facri Ahmad, MSc, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau H.Kamardi Rais Datuk P Simulia, Drs.Najamuddin, Sekretaris PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau).

Selain itu juga ikut Jefrinal Arifin,SH,M.Si dari Biro Sosial Pemuda dan Olahraga dan Drs.Ampera Salim, SH, M.Si dari Biro Humas Kantor Gubernur Sumatera Barat. Juga tampil group tari dan penyanyi Kardi Tanjung yang sengaja didatangkan panitia dari Padang.

Sedang pejabat pemerintah dari daerah setempat juga ikut hadir Gubernur Kepri yang diwakli Asisten Ketataprajaan Drs.TK.H. Bakhtaruddin, Walikota Tanjungpinang Dra. Hj. Suryatati A Manan, M.Si, Pejabat Bupati Kepri Drs. Andi Rivai, Ketua Dewan Kota/Kabupaten Kepri beserta Muspida setempat.

Setelah pembacaan ayat suci Al-quran, sebagai pembuka acara ikut dilantunkan lagu Minangkabau secara bersama-sama, seluruh hadirin berdiri. Tak ayal bulu kudukpun tegak. Syair lagu Minanagkabau tanah nan dencinto, mengingatkan para perantau akan kampung halaman yang jauh di mato. Tambah lagi acara diselingi dengan lagu dan tarian khas Minang, semakin menambah sukses dan rancaknya acara ini.

Apalagi bait-bait pantun tersusun rapi dalam untaian kata, meluncur mulus dari mulut Ketua LKAAM H.Kamardi Rais Dt. P. Simulie, saat beliau memberikan sambutan. Hadirin bersorak gemuruh, tepuktangan membahana ditingkahi sesekali suitan.

Datuk Simulie yang ahli adat, mengupas kenapa orang melakukan perantauan, serta menerangkan adat nan ampek secara garis besar. Mendengar uraian sang mamak, banyak kemanakan yang hadir terpana.

Begitu juga ketika Wagub Fachri Ahmad menceritakan kemajuan kampung halaman, yang sudah diraih melalui berbagai proyek strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, banyak hadirin yang tersentak, seakan mereka mau pulang besok pagi untuk melihat jembatan kelok sembilan, Bandara Minangkabau dan pelabuhan Teluk Bayur yang sudah dipersiapkan menyambut Sumbar sebagai Gerbang Barat Indonesia.

Selama ini, kata Wagub, kebutuhan pokok masyarakat Riau, umumnya di kota Pekanbaru, Duri dan Dumai selalu didatangkan dari Sumbar. Para pedagang urang awak sudah hafal betul liku-liku jalan ke sana. Mereka juga menguasai pasar daerah provinsi tetangga ini. Sehingga di pasar kota Pekanbaru pun bahasa Minang dipakai sebagai bahasa pengantar dalam kegitan jual beli.

Andaikan nanti, jalan layang kelok 9 jadi rampung tahun depan, maka arus transportasi Sumbar-Riau pasti tinggi. Pengiriman kebutuhan pokok dari Sumbar untuk dikonsumsi masyarakat Riau tentu akan lebih deras. Payakumbuh – Pekannbaru bisa ditempuh 2,5 jam. Orang Riau yang banyak duit, akan ke Sumbar berakhir pekan. Mereka tidak saja akan ke Payakumbuh, tetapi juga ke Bukittinggi, Batusangkar dan Padang Panjang untuk berbelanja. Selain itu mereka juga ingin menikmati alam Ranah Minang nan elok permai.

Jika boleh dibayangkan, rangkaian kepulauan Indonesia bagai ratna mutu manikam di garis khatulistiwa, Ranah Minangkabau adalah bagai sekuntum bunga di dalam tamannya Indonesia. Pulanglah perantau, seolah panggilan itu menyeru untuk melihat perubuhan yang terjadi di kampung hari ini.

Lahirnya PSMM

Bertahannya PSMM sebagai sebuah organisasi sosial di Tanjungpinang, yang kini sudah berumur 42 tahun, patut dikagumi semua pihak. Organisasi sejak orde lama hingga kini tetap berfungsi menjembatani hubungan peranatau Minang dengan pemerintah daerah setempat.

Padahal sejak semula, niat dibentuknya organisasi ini, kata Syarif SM (82 tahaun) yang ikut memprakarsai PSMM, adalah sekedar tempat berkumpul perantau Minang di Tanjungpinang setelah Sumatera Barat dilanda pergolakan PRRI.

Saat itu, kata Syarif, perantau yang sering pulang ke kampung halaman, sering dianggap mata-mata oleh banyak orang. Maka dari itu sebagai tempat berbagai rasa timbullah ide dari tiga orang pemuda Minang yang merantau ke Tanjungpinang untuk membuat sebuah perserikatan sosial. Mereka adalah Makruf sendiri, Almarhum Makruf Sutan Sari alam yang masa itu sebagai Kepala Perpajakan di Tanjungpinang dan A. Gani yang masa itu bekerja di kantor Imigrasi daerah ini.

Dari perkumpulan kecil –yang masa itu belum begitu banyak orang Minang di Tanjungpinang, berawal perbincangan bagaimana sebaiknya memperdekat perasaan dengan kampung halaman.

Hingga kini, kata Syarif, PSMM tetap ambil bagian dalam membantu berbagai peristiwa yang terjadi di kampung halaman. “Kami tetap ikut berkabung bila terjadi musibah di kampung halaman. Tapi sayangnya tidak ada balasan dari orang di kampung. Apakah sumbang sih kami sampai ke sasaran atau tidak. Sering kami tidak dapat kabar,” katanya.

Sejak dahulu kata pendiri PSMM ini, seluruh warga Minang yang ada di Tanjungpinang diminta turut berpacu dalam proses pembangunan kota dan jangan menciptakan iklim tak kondusif yang dapat menimbulkan perpecahan.

Hal tersebut juga diakui Ketua Umum PSMM, H. Abdurrahman, yang baru saja dilantik. Dikatakan, banyak kegiatan positif dapat dilakukuan untuk menciptakan keselarasan hidup dalam tatanan kemasyarakatan Tanjungpinang. Menurut Rahman, cara dan mekanismenya sangat gampang dimana semua pihak harus mampu berperan pada bidang masing-masing. Akhirnya, kalau telah tercipta hal ini secara tak langsung juga akan berimbas ke sosial ekonomi warga Minang itu sendiri.

“Jika ia pedagang berperanlah sebagai pedagang, jika ia PNS berperan sebagai PNS. Jika ia pengusaha berperan pengusaha dan sebagainya. Kegiatan ini secara tak langsung juga tetap dipantau para tetua dan pengurus organisasi Minang yang ada pada saat ini. Jika mengalami hambatan dalam proses sehari-hari, organisasi inilah yang akan turun mencari jalan keluarnya, “ujar Abdul Rahman meyakinkan

Menyinggung tentang kegiatan Pelantikan PSMM sendiri, pria yang sehari-hari berprofesi Notaris ini mengatakan hampir seluruh warga Minang perantauan yang ada di Tanjungpinang dan Kabupaten Kepri menghadiri . Warga ini berbaur dan berdialog untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di Tanjungpinang.

Beberapa kegiatan positif yang dilakukan PSMM di Tanjungpinang, juga diakui Walikota setempat. “Orang Minang di daerah ini sangat akomodatif dan selalu mematuhi aturan yang ada. Yang sering beruusan dengan pemerintah daerah adalah pedagang kaki lima. Tapi mereka tetap bisa ditertibkan,” katanya. ***


Kampung Halaman yang Dibanggakan Perantau

Sabtu pagi, akhir November 2004 cuaca kota Padang sangat cerah, saya bersama rombongan Wakil Gubernur Sumbar Fachri Ahmad, setelah istirahat sejenak di ruangan VIP Bandara Tabing segera menuju tangga pesawat Merpati Air Line yang akan menuju pulau Batam. Selain Pak Fachri Ahmad dan Ibu Yes Fachri juga Pak H.Kamardi Rais Dt.P Simulie dan istri beliau, kemudian Saudara Jefrinal Arifin dari Biro Binsos kantor gubernur.

Kami bersama duduk berdekatan pada bangku rai dua di depan. Pesawat bergerak meninggalkan landasan. Tinggallah Bandara Tabing untuk sementara. Dari udara terlihat Padang Kota Tercinta sangat indah sekali. Perumahan tersusun rapat. Jalan-jalan lurus membentang di sela-sela perumahan terlihat gang-gang sempit. Pasir pantai bergaris putih bagai pembatas dengan laut biru.

Dilangit hijau tak berawan itu, pesawat bergerak menuju ke arah timur, terlihatlah alam Minangkabau di punggung Bukit Barisan dengan cantik anggun menawan. Alam yang indah tiada tara ini seperti merindukan orang rantau untuk pulang kampung melihat ranah bundo yang elok rupa. Apalagi bagi mereka yang selama merantau tak pernah pulang ke kampung.

“Alam kita ini memang tidak ada lawannya. Keindahan ini perlu kita pertahankan. Jangan biarklan alam yang hijau ini dijarah tangan-tangan tidak bertanggungjawab,” kata Aliarnur salah seorang alumni Politeknik Unand yang juga duduk di dekat kami. Anak muda ini bekerja di sebuah perusahaan swasta di Batam sejak beberapa tahun lalu.

Tak lama setelah menikmati alam yang indah permai, pesawat memasuki cuaca berkabut. Setelah beberapa waktu sampailah di atas permukaan laut yang mendekat ke pulau Batam. Dari kejauahan pulau Batam ini sudah terlihat terkubak-kubak berwarna merah. Tak ada lagi alam yang hijau di sini. Apalagi di sekitar daerah Muka Kuning tempat pesawat mulai merendah. Rumah-rumah pabrik tampak bersususun berjejal-jejal. “Di tempat itulah daerah pabrik dan di situ pula anak-anak muda bekerja sebagai karyawan pabrik,” kata Aliarnur sambil bercerita, bahwa alumni Poltieknik Unandbanyak diterima bekerja di situ.

Sejenak, setelah pesawat mendarat di Bandara Hang Nadim, rombongan kami disambut oleh seorang panitia yang sengaja datang dari Tanjungpinang. Sementara Pak Wagub karena ada keperluan lain, beliau dan istri tinggal dulu semalam di Batam. saya dan Jefrinal Arifin beserta Pak Datuk Simulie dan istri beliau, segera menuju pelabuhan Punggur tempat menyeberang ke Tanjungpinang.

Labih kurang 80 menit di atas kapal cepat Baruna, kami pun sudah sampai di pelabuhan Tanjungpinang. Kedatangan kami disambut panitia : Abdurrahman, Fadril dan beberapa panitia serta pemuka masyarakat Minang di Tanjungpinang. Panitia menempatkan rombongan kami di Hotel Laguna salah satu tempat penginapan terbaik di Tanjungpinang.

Kampung halaman tetap dibanggakan

Dari rangakain percakapan rombongan Wakil Gubernur dengan perantau Tanjungpinang, khususnya dengan pengurus Perserikatan Sosial Minang Maimbau, selama bebeapa hari itu, dapatlah kami ambil kesimpulan, betapa cintanya mereka akan kampung halaman.

Umumnya mereka berbicang soal keberadaan masyarakat Minang di tempat mereka berusaha dan sesekali menanyakan kepada kami soal kampung halaman.

Ya, memang kampung halaman, seperti dikatakan Christine Dobbin, dikutip Saafroedin Bahar (Minangkabau, 1993), Ranah Minangkabau sangat indah sekali : Letaknya di pantai barat pulau Sumatera. Terdiri atas empat lembah di dataran tinggi Bukit Barisan, pada satu titik yang mencapai lebar 50 mil dan menjadi dua deretan gunung yang terpisah. Ke empat lembah masing-masing terpisah oleh bukit berbatu, dan masing-masing berada di dekat gunung berapi.

Pada ketinggian 300 kaki di atas muka laut, terletak Lembah Agam di kaki Gunung Singgalang, sebuah gunung berapi yang menjulang dengan ketinggian 9.400 kaki, letaknya hampir di atas khatulistiwa. Di tenggara Lembah Agam terletak Lembah Tanah Datar. Keduanya dipisahkan oleh kerucut Puncak Gunung Merapi, yang tingginya 9.500 kaki dan merupakan titik yang paling anggun dalam pemandangan alam Minangkabau.

Gunung ini menurut sejarah, adalah tempat pemukiman pertama orang Minangkabau. Dari Gunung Merapi menyusur ke bawah sejajar dengan Tanah Datar terdapat Lembah Singkarak – Solok. Di dasarnya terdapat Danau Singkarak berbentuk bulat telur. Panjangnya sekitar 12,5 mil dan lebar maksimal 5 mil. Airnya mengalir ke sisi tumur danau yang menyatu dengan air sungai lain di Batang Kuantan, Riau, salah satu sungai terbesar di timur Sumatera. Di lembah ini juga terdapat gunung berapi Talang, dengan ketinggian 4.500 kaki dari muka laut. Lembah ke empat terletak di sebelah timur dan sejajar dengan Agam, disebut Limapuluh Kota. Ketinggiannya tidak lebih dari 5.000 kaki di atas muka laut.

Barisan pegunungan yang membatasi tiap lembah, memperkuat perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan memungkinkan mereka masing-masing mengembangkan identitas sosialnya sendiri-sendiri dalam nagari-nagari. Namun, walaupun ada faktor pembeda, ke empat lembah ini, secara historis dianggap sebagai satu kesatuan oleh orang Minangkabau. Lembah-lembah inilah yang dalam arti luas menjadi alam Minangkabau.

Walaupun, di Indonesia pernah berlaku UU No.5 tahun 1979 yang isinya adalah penerapan Pemerintah Desa di seluruh tanah air, akan tetapi di sudut sosial budaya eksistensi nagari-nagari di Minangkabau tetap saja berjalan sebagaimana adanya semula.

Sejak mulai berdirinya Nagari Pariangan sebagai nagari pertama di Minangkabau, keberadaan nagari telah dianggap oleh nenek moyang orang Minang sebagai sebuah wilayah kesatuan hukum adat.

Terbentuknya sebuah nagari, bermula dari sebuah taratak (suatu perkampungan kecil yang dihuni beberapa keluarga). Taratak ini kemudian berkembang menjadi dusun ( unit-unit keluarga yang sudah menjalin hubugan dalam aturan-aturan yang disepakati bersama). Dusun kemudian berkembang lagi menjadi sebuah koto ( koto sebuah perkampungan yang telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa marga / suku). Koto inilah yang akhirnya menjadi sebuah nagari (suatu wilayah kesatuan hukum adat, yang sudah punya pimpinan dan aturan sendiri).

Berdirinya sebuah nagari di Minangkabau, harus memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki balai-balai adat (aula tempat berkumpulnya para pangulu mengadakan rapat), memiliki tempat beribadah (Masjid setelah Islam masuk) , memliki labuah (jalan raya dalam kampung) dan memiliki tapian (tempat pemandian) serta harus ada 4 (empat) buah suku ( kelompok keluarga seketurunan dari garis ibu) di dalam nagari itu.

Setiap suku dipimpin seorang panghulu pucuk. Pangulu pucuk memiliki beberapa penghulu pendukung (penungkat) yang mengepalai kehidupan di Rumah Gadang , sebagai tempat berhimpunnya beberapa keluarga batih.

Secara historikal empirik, nagari di dalam realitas keseharian orang Minangkabau telah mampu berperan sebagai satu-satunya institusi yang representatif dan akomodatif terhadap kepentingan dan preferensi rakyatnya.

Seperti diceritakan penulis-penulis Barat, sebagaimana dikutip Rusli Amran dalam Plakat Panjang, nagari adalah kesatuan teritorial dan pemerintahan, yang menjadi dasar Kerajaan Minangkabau dahulunya. Tiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri dan Pemerintah Nagari ini dulunya berjalan sangat baik, demokratis dan tidak dapat disalahgunakan oleh pejabat nagari. Kesempatan untuk menyeleweng sedikit sekali. Ini disebabkan kontrol langsung oleh rakyat melalui Pangulu-Pangulu mereka.

Namun demikian, Pemerintahan Nagari, yang tadinya seperti republik kecil, berubah menjadi unit pemerintahan terendah sejak campur tangan Belanda. Sejak itu pula Lembaga Pemerintahan Nagari mengalami pergeseran dalam fungsinya dari masa ke masa sesuai kehendak politik pemerintah yang berkuasa. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi dalam kehidupan masyarakat adat dan permasalahan sosial, hukum dan budaya.

Semua implikasi sosial itu hanya dirasakan di kampung halaman. Sedangkan di peranataun orang-orang Minangkabau tetap kompak dalam berbagai kesatuan. Salah satunya adalah kekompakan orang Minang di Tanjungpinang yang terhimpun alam Perserikatan Sosial Minanag Maimbau sejak 1962 lalu. ***


Rantau Minangkabau di Malaysia

Bila berkunjung ke Malaysia, sebutan Negeri Sembilan bisa diganti dengan Minangkabau. Katakanlah kita hendak ke Minangkabau, maka orang akan paham kalau yang dimaksud adalah Negeri Sembilan.

Beberapa sekali waktu tahun 2006 di Istana Seri Menanti, Negeri Sembilan, Malaysia saya berjumpa dengan Agus, Kepala Museum setempat. Dia mengatakan sangat tertarik dengan kedatangan tamu dari Suamtera. “Nenek moyang saya juga orang Sumetra (Minangkabau). Kalau di rumah kami sekeluarga berbahasa Minanag saja. Ciek, duo, tigo,” katanya sambil menirukan dialek Minang.

Tanpa pikir panjang Agus langsung menawarkan jasa baik untuk mengantarkan Publik ke sebuah halte tempat menunggu bus menuju Kota Seremban. Angkutan khusus menuju Istana Seri Menanti, yang disebut juga istana orang Minangkabau di Malaysia tidak ada selain taksi yang mangkal di Kuala Pilah. Untung ada Agus ketika itu.

Tengah hari sebelumnya, saya menunaikan shalat Jumat di Mesjid Diraja Tuanku Munawir, Seri Menanti. Saat itu Tuanku Abdurrahman mantan Yang Dipertuan Agung Kerajaan Malaysia (Kepala Negara Malaysia) juga shalat di situ. Beliau yang sudah berumur 84 tahun, kelihatan masih kuat berjalan. Hanya saja untuk shalat dia harus duduk di kursi.

Usai sshalat, dua unit pasukan keamanan dan mobil unit pengaman Raja Negeri Sembilan, itu tampak lekas berkemas. Menjelang turun dari mesjid, banyak masyarakat minta salam dan mencium tangan Raja Abdurrahman. Saya sempat bersalaman dan mengatakan dari Pagaruyung, Sumatera.

Baginda Raja Yang Mulia itu, tanpak ada respek dan balik bertanya “Kapan datang? Berapa lama di sini? Setelah berbicara sejenak, beliau pun naik ke mobil mercy yang dikawal dan dikemudikan militer Malaysia.

Dari pembicarn sejenak itu, terlihat bahwa beliau benar-benar merasakan bahwa dia keturunan Raja Pagaruyung, yang dulu diminta oleh orang-orang Minangkabau yang merantau ke daerah itu.

Seperti diceritakan almarhum Tuanku A.Samad Idris, sesepuh adapt Minangkabau di Negeri Sembilan, bahwasanya kedatangan orang Minangkabau ke Negeri Sembilan di zaman keagungan Empayer Melayu Melaka (menjelang Portugis masuk 1511) telah membawa semua kebudayaan aslinya ke daerah itu.

Sehingganya, pada tahun 1773 Tuanku Mahmud Syah, salah seorang Sultan dari Kerajaan Pagaruyung ditunjuk oleh Pagaruyung untuk menjadi raja di daerah Rembau, Seri Menanti dan sekitarnya, berdasarkan permintaan masyarakat setempat. Peristiwa itu disebut malewar (melewakan gelar). Sehingganya Sultan Mahmud Syah disebut juga dengan Raja Malewar oleh warganya.

Dalam pidato kenegaraannya yang pertam, Sultan Mahnud bertanya kepada semua penghulu dan orang kaya di daerah itu. “Jika saya memang dianggap sebagai raja pada daerah yang baru saya kenal ini. Tolong berikan kepada saya apa nama daerah yang akan saya perintah ini?”

Semua penghulu dan orang kaya masa itu terdiam dan saling berbisik memberi tahukan apa nama yang pas. Tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Sultan Mahmud bertanya, “Berapa orang penghulu pujuk di daerah kita ini?” Mendengar pertanyaan itu, para penghulu menjawab sembilan orang. Yaitu sebanyak perwakilan yang dulu meminta raja ke Pagaruyung.

Dengan arif dan bijak sana Sultan Mahmud Syah memutuskan, “Kalau demikian, saya beri nama daerah ini Negeri Sembilan.” Mendengar titah raja itu semua hadirin setuju dan bergembira menerimanya. Itulah cikal bakal nama dari Negeri Sembilan yang hingga kini merupakan salah satu Negara Bagian dari Kerajaan Malaysia.

Di Negeri Sembilan itu ada dua belas buah suku yaitu: Tanah Datar, Batuhampar, Seri Lamak Pahang, Seri Lemak Minangkabau, Mungka, Payakumbuh, Seri Malenggang (Simalanggang), Tigo Batu, Biduanda, Tigo Nenek, Anak Acheh dan Batu Belang. Dari nama-nama itu jelas sekali kalau mereka berasal dari Minangkabau.

Ciri khas Minangkabau lainnya terlihat dari warna marawa, lambang negara dan bendera kebesaran Negeri Sembilan yang terdiri dari tiga warna merah hitam dan kuning. Tampak sekali corak Minangkabaunya.

Sepanjang jalan di daerah itu terlihat gapura berbentuk tanduk seperti yang ada di Sumatera Barat. Budi bahasa orang Minang di Negeri Sembilan terasa lebih halus. ***

Negeri Sembilan Rantau Minangkabau

Dalam Seminar Kebudayaan dan Sejarah di Batusangkar, Agustus 1970, ada sebuah buku kecil dari Negeri Sembilan, Malaysia. Buku mungil itu disusun oleh Abdul Samad Idris, tebalnya 40 halaman lengkap dengan foto.

Seperti diungkapkan Datuk Teoah dalam Tambo Alam Minangkabau, Dato’ Samad Idris mengatakan, konon pada masa dahulu, Datuk Perpatiah nan Sabatang pernah berlayar sampai ke Melaka dan singgah di Negeri Sembilan.

Negeri Sembilan, termasuk salah satu negara bagian dari Federasi Malaysia. Sebelah selatannya terletak Gubernemen Melaka sebelah ke timur negara bagian Johor, sebelah utara Pahang dan sebelah barat Selangor.

Malaysia terdiri dari tiga besar rumpun bangsa : Melayu, Cina dan Keling. Bangsa Melayu di Negeri Sembilan, masih mempunyai hubungan dengan daerah asalnya yaitu Minangkabau di Sumatera, Indonesia. Masih banyak adat istiadat Minangkabau yang dipakai oleh mereka dan sebahagian masih dipergunakan dalam tata cara hidup bermasyarakat. Malahan beberapa ungkapan adat yang di Minangkabau sendiri nyaris terlupakan, bagi masyarakat Negeri Sembilan tetap dipergunakan. Simak saja pantun berikut ini:

Leguh lengah bunyi pedati,

Pedati orang pergi ke Padang,

Genta kerbau berbunyi juga,

Biar sepiring dapat pagi,

Walau sepinggan dapat petang,

Pagar Ruyung teringat juga,

Negeri Sembilan merupakan sebuah kerajaan, tetapi pemerintahannya berdasarkan konstitusi, yang akrab disebut : Perlembagaan Negeri.

Badan Legislatifnya bernama “Dewan Perhimpunan / Perundingan Negeri yang mempunyai anggota 24 orang. Anggota – anggota ini dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum yang disebut : Pilihan rakyat.

Pelaksana pemerintahan oleh Menteri Besar, yang didampingi oleh 8 orang anggotanya, bernama : ”Anggota Majelis Musyawarat Kerajaan Negeri “. Gelar raja ialah Duli Yang Mahamulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Pada tahun 1970 dulu, yang memerintah ialah Tuanku Ja’far ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Beliau ialah keturunan yang ke sebelas dari Raja Malewar yang berasal dari Minangkabau dan memerintah antara tahun 1773 – 1795 di Negeri Sembilan.

Pemerintahan Negeri Sembilan terbagi atas 6 daerah seperti kabupaten di Indonesia, yaitu : Seremban, Kuala Pilah, Port Dickson, Jelebu, Tampin dan Rembau. Ibu kotanya ialah Seremban. Istana raja terdapat di Seremban, namanya Istana Seri Menanti. Tetapi arsikterturnya tidak lagi dengan cara Minang melainkan sudah berkomposisi antara arsiktur Minang dan Melayu.

Kedatangan bangsa Minangkabau

Sebelum Negeri Sembilan bernama demikian, di Melaka sudah berdiri sebuah kerajaan yang terkenal dalam sejarah. Dan pelabuhan Melaka menjadi pintu gerbang untuk menyusup ke daerah pedalaman tanah Semenanjung itu. Maka sebelum berdiri Negeri Sembilan, datanglah rombongan demi rombongan dari Minangkabau dan tinggal menetap di sini.

Rombongan pertama

Mula-mula datanglah sebuah rombongan dengan pimpinan seorang datuk yang bergelar Datuk Raja dengan isterinya Tok Seri.Tetapi kurang jelas dari mana asal mereka di Minangkabau. Mereka dalam perjalanan ke Negeri Sembilan singgah di Siak kemudian meneruskan perjalanan menyeberangi Selat Melaka terus ke Johor. Dari Johor mereka pergi ke Naning terus ke Rembau. Dan akhirnya menetap di sebuah tempat yang bernama Londar Naga. Sebab disebut demikian kerena di sana ditemui kesan-kesan alur naga. Sekarang tempat itu bernama Kampung Galau.

Rombongan Kedua

Pemimpin rombongan ini bergelar Datuk Raja juga dan berasal dari keluarga Datuk Bandaro Penghulu Alam dari Sungai Tarab – mukin yang dimaksud adalah Datuk Bandaro Putiah yang akarab disebut dengan Tuan Titah di Sunagai tarab, selaku Menteri Dalam Negeri Kerajaan Pagaruyung. Rombongan ini menetap di sebuah tempat yang kemudian terkenal dengan Kampung Sungai Layang.

Rombongan ketiga

Rombongan ketiga ini datang dari Batusangkar juga, keluarga Datuk Makudum Sati di Sumanik. Mereka dua orang bersaudara : Sutan Sumanik dan Johan Kebesaran. Rombongan ini dalam perjalanannya singgah juga di Siak, Melaka dan Rembau. Kemudian membuat sebuah perkampungan yang bernama Tanjung Alam yang kemudian berganti dengan Gunung Pasir.

Rombongan keempat

Rombongan ini datang dari Sarilamak (Payakumbuh), diketuai oleh Datuk Putih dan mereka menepat pada Sutan Sumanik yang sudah duluan membuka perkampungan di Negeri Sembilan ini. Datuk Putih terkenal sebagai seorang pawang atau bomoh yang ahli ilmu kebatinan. Beliaulah yang memberi nama Seri Menanti bagi tempat istana raja yang sekarang ini.

Kemudian berturut-turut datang lagi rombongan berikutnya antaralain yang dicatat oleh sejarah Negeri Sembilan :

Rombongan yang bermula mendiami Rembau datangnya dari Batu Hampar (Payakumbuh) dengan pengiringnya dari Batu Hampar sendiri dan dari Mungka. Nama beliau ialah Datuk Lelo Balang.

Kemudian menyusul lagi adik Datuk Lelo Balang bernama Datuk Laut Dalam dari Kampung Tiga Ninik.

Suku yang dua belas

Walaupun penduduk Negeri Sembilan mengakui ajaran-ajaran Datuk Parpatiah nan Sabatang yang sangat populer di sana, tetapi mereka tidak membagi pesukuan atas empat bagian seperti di Minangkabau. Mungkin disebabkan situasi dan perkembangannya sebagai kata pepatah juga : Dekat mencari suku jauh mencari Hindu, maka suku-suku di Negeri Sembilan berasal dari Luhak dari tempat mereka berasal atau negeri asal mereka. Berdasarkan asal kedatangan mereka itulah, terdapat 12 suku di Negeri Sembilan sebagai berikut :

  1. Tanah Datar,
  2. Batuhampar,
  3. .Seri Lemak Pahang,
  4. Seri Lemak Minangkabau,
  5. Mungka,
  6. Payakumbuh,
  7. Seri Malanggang,
  8. Tigo Batu,
  9. Biduanda,
  10. Tigo Nenek,
  11. Anak Aceh,
  12. Batu Belang.

Sekalipun mereka yang datang itu dari berbagai negeri di Luhak Tanah Datar seperti : Sumanik, Sungai Tarab, Pagaruyung, tetapi di sini mereka hanya berkaum dengan suku “Tanah Datar”.

Kalau suku Batu Hampar, tentulah anak kemenakan Datuk Lelo Batang beserta yang datang kemudiannya.

Yang dimaksud dengan Seri Lemak, mereka dari Sari Lamak. Konon mereka datang dari dua jurusan, yang pertama dengan melalui Pahang dan lainnya langsung dari Minangkabau.

Sementara itu tentang Seri Malanggang, mungkin dari Simalanggang (Payakumbuh).

Begitu juga dengan yang dimaksud Tiga Batu ialah Tiga Batur di Tanah Datar (Padang Berangan,Lubuk Batingkap dan Gurun).

Akan halnya yang dimaksudnya dengan Tiga Nenek disini, mungkin Tigo Niniek di Payakumbuh.

Dan ada pula suku Anak Aceh dan kemungkinan juga mereka berasal dari suku Aceh yang disingkirkan dari Siak oleh orang Johor atau dengan cara – cara lain.

Suku Biduanda berasal dari penduduk asli, seperti suku Semang, Sakai, dan Jakun.

Fakta sejarah

Pada sebuah tempat yang bernama Sungai Udang kira-kira 23 mil dari Seremban menuju Port Dickson, terdapat sebuah makam keramat. Di sana didapati juga beberapa batu bersurat seperti tulisan batu bersurat yang terdapat di Batusangkar. Orang yang bermakam di sana bernama Syekh Ahmad berasal dari Minangkabau. Ia meninggal dalam tahun 872 H. atau 1467 Masehi.

Dan masih menjadi tebakan yang belum berjawab, mengapa kedatangan Syekh itu dahulu ke sini dan dari luhak mana asalnya. Tapi, kemungkinan besar beliau datang ke sana dalam menyebarkan ajran agama Islam. Sebab, dalam sejarah Islam di nusantara. Samaudera Pasai adalah daerah Islam yang pertama. Setelah itu menjalar ke Minangkabau. Orang Minang masa dahulu sengaja pergi merantau dalam menjalankan dua misi sosial. Pertama misi menyebarkan agama Islam. Kedua misi mencari ilmu pengetahuan.

Raja dari Minangkabau

Menurut Putri Reno Rauda Thaib, pewaris Kerajaan Pagaruyung, Raja Negeri Sembilan pertama kali didatangkan dari Minangkabau. Malah raja Negeri Sembilan ini sampai ke tiga kalinya masih berasal dari Pagaruyung. Selanjutnya raja yang keempat kali, baru diambilkan dari dalam Kerajaan Negeri Sembilan. Bagi orang Negeri sembilan sendiri, raja mereka yang pertama kali dari Minangkabau itu adalah Raja Mahmud yang kemudian bergelar Raja Malewar.

Raja Malewar memegang kekuasaan antara tahun 1773 – 1795. Beliau meninggalkan dua orang anak Tengku Totok dan Tengku Aisah. Beliau berdiam di Penajis Rembau kemudia pindah ke istana Seri Menanti,. Sampai sekarang masih popular pepatah yang berbunyi :

Be raja ke Johor,

Bertali ke Siak,

Bertuan ke Minangkabau.

Konon, kedatangan beliau ke Negeri Sembilan, membawa selembar rambut yang dimasukkan ke dalam sebuah cerana. Benda pusaka itu masih tetap dipergunakan bila menobatkan seorang raja baru. Yang mengherankan kenapa sesudah meninggalnya Raja Malewar dalam tahun 1795, tidak diangkat puteranya menjadi raja melaunkan sekali lagi diminta seorang raja dari Minangkabau . Dan dikirimlah Raja Hitam dan dinobatkan dalam tahun 1795. Raja Hitam kawin dengan puteri Raja Malewar yang bernama Tengku Aisyah saying beliau tidak dikaruniai puteri.

Raja Hitam kawin lagi dengan seorang perempuan lain bernama Encek Jingka. Dari isterinya ini beliau mendapat empat orang putera/puteri bernama : Tengku Alang Husin, Tengku Ngah, Tengku Ibrahim dan Tengku Alwi.

Dan ketika beliau wafat dalam tahun 1808, penggantinya juga masih di datangkan dari Pagaruyung. Dengan ini, maka yang ketiga kalinya Raja Negeri Sembilan dimintakan ke tanah asal mereka. Kali ini Pagaruyung mengirimkan Raja Lenggang dari Minangkabau.

Beliaulah yang dimaksud Raja Malenggang Alam yang datang dari Minangkabau. Raja Lenggang memerintah antara tahun 1808 sampai tahun 1824. Raja Lenggang kawin dengan kedua puteri anak raja Hitam dan mendapat putera dua orang bernama : Tengku Radin dan Tengku Iman.

Ketika Raja Lenggang meninggal dinobatkanlah Tengku Radin menggantikan almarhum ayah beliau. Dan inilah raja pertama Negeri Sembilan yang diangkat oleh Pemegang Adat dan Undang yang lahir di Negeri Sembilan. Dan keturunan beliaulah yang turun temurun menjadi raja di Negeri Sembilan. Raja Radin digantikan oleh adiknya Raja Iman, (1861 – 1869).

Dan selanjutnya raja-raja yang memerintah di Negeri Sembilan :

Tengku Ampuan Intan (Pemangku Pejabat) 1869 – 1872.

Yang Dipertuan Antah 1872 – 1888.

Tuanku Muhammad 1888 – 1933.

Tuanu Abdul Rahman 1933 – 1960.

Tuanku Munawir 1960 - .1967.

Tuanku Ja’far dinobatkan 1967.

Terbentuknya Negeri Sembilan, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Minangkabau. Yang menjadi Raja di negeri ini asal berasal dari keturunan Raja Minangkabau. Istananya bernama Seri Menanti. Adat-adatnya sama benar dengan di Minangkabau, peraturan – peraturannya sebahagiannya menurut undang-undang adat di Minangkabau tetapi berbeda cara pemakaiannya.

Perpindahan penduduk ini terjadi bermula pada abad ke : XIV yaitu ketika pemerintah menyarankan supaya rakyat memperkembang Minangkabau sampai jauh-jauh diluar negerinya. Mereka harus mencari tanah-tanah baru, daerah-daerah baru, dan kemudian menetap di daerah itu. Setengahnya yang bernasib baik dapat menemui tanah kediaman yang subur dan membuka tanah dan membuat perkampungan di situ.

Ada pula yang bersatu dengan rakyat asli yang ditemui mereka dan menjadi pemimpin di sana. Sudah tentu adat-adat, undang-undang, kelaziman dinegeri asalnya yang dipergunakannya pula dinegeri yang baru itu. Sebagai sudah diuraikan orang-orang Minangkabau itu menjalani seluruh daerah : ke Jambi, Palembang, Inderagiri, Tapung Kanan dan Tapung Kiri, Siak dan daerah-daerah lain. Sebahagiannya pula menyeberangi Selat Malaka dan sampai di Negeri Sembilan.

Pada abad ke XIV, konon pemerintahan Kerajaan di Negeri Sembilan sudah mulai menyusun kerajaan kecil-kecil sebanyak 9 buah dan kesatuan kerajaan kecil-kecil itu mereka namakan : Negeri Sembilan.

Penyebab kerajaan Negeri Sembilan ini terbentuk, adalah karena daerah ini tadinya sering mendapat gangguan dari luar. Akhirnya persatuan yang mulai berdiri ini menyepakati membuat sebuah kerajaan yang besar. Justru itu raja pertama mereka mintakan ke Pagaruyung.

Asal usul anak negeri ini kebanyakan dari Luhak Lima Puluh Kota yaitu dari : Payakumbuh, Sarilamak, Mungka, Batu Balang, Batu Hampar, Simalanggang dan sebahagian kecil dari Luhak Tanah Datar. Dari negeri-negeri mana mereka berasal maka nama-nama negeri itulah menjadi suku mereka.

Selain di Negeri Sembilan, keturunan orang Minangkabau juga ada di Kalimantan Utara, Daerah Sabah dan Serawak, yang juga bahagian Malaysia Timur. Masyarakat di sini juga mengenal bahwa nenek moyang mereka adalah orang Minangkabau.

Kata Datu Toeah, tahun 1830 seorang anak Minangkabau sudah menjejakkan kakinya di Pesisir Kalimantan Utara. Orang itu bernama Rajo Bagindo bersama-sama dengan pengiringnya. Ia menetap di negara bagian Serawak sekarang ini. Dan sampai sekarang gelaran datuk itu masih ada di Serawak.

Ketika James Brooke di rajakan di Serawak, datuk itu ikut memberikan restunya.Tetapi keturunan Raja Bagindo tidak hanya sampai di Serawak saja. Bekas-bekas mereka terlihat juga di Berunai dan di pulau Sulu (Philipina). Dalam satu tulisan pada sebuah Nisan kuburan nenek moyang orang Minangkabau. Dan menurut keterangan seorang Philipina bernama Olonto Anggota Senat Philipina, nenek moyangnya berasal dari Minangkabau bernama Rajo Bagindo. Ia dirajakan di Sulu dalam tahun 1910.

Keterangan ini juga diperkuat oleh Asral Datuk Putiah, seorang mantan pejabat di sekretariat negara RI di Jakarta. Sewaktu beliau berkunjung ke Manila di tahun 1980-an. Temannya orang Flipina memperkenalkan sebuah Masjid di Kota Manila yang bernama Masjid Datuk Putih. Ini menandakan bahwa orang Minangkabau pernah berhasil membawa Islam ke Flipina.***


Pengajian Surau di Minangkabau

Sejak dahulu Minangkabau dikenal sebagai daerah Islamis. Ungkapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabbullah (ABS-SBK) sudah mengental di tengah masyarakat. Sehingganya dalam Seminar Kebudayaan di Batusangkar tahun 1970, yang juga dihadiri Bung Hata dan Buya Hamka, tertuanglah, bahwa syarat menjadi orang Minangkabau, harus beragama Islam dan mengakui bahwa nenek moyangnya turun dari Gunung Merapi.

Pada tahun 1800-an, kata Buya Mas’oed Abidin, Ketua PPIM (Pusat Pengakajian Islam dan Minangkabau), Pemerintah Belanda mencatat di kepulauan nusantara ini, terdapat sekolah partikulier terbanyak ada di Minangkabau. Masa itu jumlahnya hampir seribu sekolah. Suatu hal yang mencengangkan memang.

Darimana datangnya angka sejumlah itu? Jangan lupa, bahwa sekolah yang dimaksud Belanda itu, adalah pengajian di surau-surau yang ada hampir di tiap nagari. Surau dahulu itu, tidak sama dengan surau sekarang. Dahulu surau itu tempat belajar segala ilmu. Mulai dari ilmu agama, berupa pembacaan Al-Quran dan pengetahuan agama lainnya, sampai pada ilmu adat berupa sejarah dan pepatah-petitih.

Lulusan surau inilah yang menjadi pemimpin di nagari. Mereka yang tamat surau masa itu, paham dengan agama mengerti dengan adat dan sangat peka dengan kehidupan sosial. Kalaupun mereka yang bergelar datuk, maka orang juga menyebutnya dengan Ungku Datuk. Itulah kelebihan lulusan surau.

Pengajian-pengajaian surau seperti itu, yang dulu bertebar di nagari-nagari, semakin lama jumlahnya makin menciut. Dari seribu akhirnya menjadi seratus dan kini barangkali hanya tinggala puluhan di seluruh Minangkabau ini.

Salah satu yang tertinggal itu, kini ada di Padang Magek Tanah Datar. Sekarang namanya Pondok Pesantren Darul Ulum. Berdiri sejak tahun 1942 dengan kehadiran Surau Baru di bawah asuhan Tuanku Salim Malin Kuning (1917-1987).

Tersebut dengan nama Surau Baru, sebelumnya di padang Magek juga ada Surau Tempat mengaji, yaitu Surau Ateh Durian atau disebut juga Surau Lurah. Letak tidak jauh dari lokasi Darul Ulum saat ini.

Konon, kata masyarakat setempat, Surau Ateh Durian diperkirakan aktif beberapa puluh tahun setelah Perang Paderi 1837. Masa itu murid-murid yang datang ke sini ada yang berasal dari Taluk Kuantan, Riau dan beberapa daerah di Jambi.

Di awal tahun 1900, gemerlap Surau Ateh Durian pudur. Sehingganya anak nagari Padang Magek yang lahir di awal tahun 1900 mencari surau di nagari-nagari lain, sebagai tempat menuntut ilmu.

Salah seorang dari anak nagari Padang Magek yang pergi mengaji ke luar daerah itu adalah Salim Malin Kuning. Pertama kali beliau mengaji dengan Tuanku H. Kahar yang berasal dari taluk Kuantan, Raiau. Masa itu H.Kahar menetap di Padang Magek.

Selanjutnya, Salim malain Kuning mengaji ke surau Tuanku H. Legan di Singkarak, Solok. Terus berlanjut ke Suarau Belok di Selayo. Tak lama kemudian dia mengaji lagi dengan Tuanku Kali Tuo di Tanjung Balik, Solok. Kemudian pindah ke Surau Tuanku Lubuk Pua di Pariaman. Berlanjut dengan Tuanku Mudo di Taluak Kuantan, Riau. Beberapa waktu kemudian pindah ke Surau Tuanku Kuning di Saruaso, Tanah Datar. Berakhir dengan Tuanku Saliah di Sungai sariak, Pariaman.

Pada tahun 1942, dalam usia 25 tahun, Salim Malin Kuning menetap dan menjadi Tuanku di Padang Magek. Sejak itu pula, beliau mulai mengajar berbagai ilmu agama di surau kaumnya yang ketika itu baru saja dibuat. Itulah yang dinamakan Surau Baru yang kini menjadi Darul Ulum.

Pasang surut jumlah murid di Surau Baru tetap saja terjadi. Semula di tahun 1942, murid di surau ini, hanya belasan orang. Kemdian pada tahun 1950 pernah mencapai hampir seratus orang. Masa Bergolak PRRI murid kembali menciut. Tapi pada tahun 1965 kembali ramai. Setelah Peristiwa G 30 S PKI 1965 murid Surau baru kembali berkurang. Tapi pada awal tahun 1970-an kembali mencapai ratusan orang. Pada tahun 1980 pernah menciut jadi 13 orang,. Namun kemudian, tahun berikutnya kembali meningkat.

Pada tahun 1987, Tuanku Salim Malin Kuning meninggal dunia. Tongkat estafet dipegang oleh murid beliau Tuanku Anwar Sutan Marajo yang masa itu baru berumur 19 tahun. Dengan segala daya upaya Tuanku Anwar bersama-sama pemuka masyarakat Padang Magek mencoba mengayuh biduk Surau Baru. Akhirnya pada tahun 1999 berdirilah sebuah Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum yang menaungi Pesantren Darul Ulum.

Sejak dinaungi yayasan inilah Darul Ulum mengembangkan tempat belajar hingga kini telah mempunyai sebuah gedung besar tingkat dua. Dan dua buah lokal tempat belajar. Selain itu, Pondok Pesantren ini juga sudah memiliki tempat MCK yang baik bagi santri. Semua ini diperoleh berkat bantuan perantau, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Depertemen Agama dari berbagai jajaran serta berbagai donatur lain bersifat pribadi.

Sama seperti mengaji di surau tempo dahulu, sampai kini di Pesantren Darul Ulum Padang Magek, tidak dipungut bayaran. Anak santri akan diterima oleh pihak pengurus pondok dengan tangan terbuka, asalkan ada dan jelas orang yang menjadi walinya.

Untuk kehidupan sehari-hari kepada santri diberikan dua hari seminggu (Kamis dan Jum’at) untuk melakukan mamakiah sebagai sumber kehidupan. Semua kegiatan belajar mengajar gratis.

Sejauh ini rata-rata yang mengaji di Darul Ulum, adalah keluarga miskin dan sebahagian besar dari mereka adalah anak yatim. Bagi yang berasal dari keluarga mampu, tetap diperlakukan sama dengan murid lainnya. Tidur di surau bersama-sama dengan guru. Memasak bersama-sama dengan teman. Dan belajar bersama-sama dengan kawan-kawan. Semuanya dibawah asuhan Tuanku Jakfar.

Bagi kalangan dewasa, juga ada pengajian tasauf berlairan Tarikat Satariah di bawah bimbingan Tuanku Anwar Sutan Marajo. Pengukut pengajian ini biasanya datang dari berbagai daerah di Sumbar setiap petang Kamis malam Jum’at ke Ponpes Darul Ulum. Pengajian dimulai setelah Isya hingga subuh. ***


Mamakiah Tradisi Surau

Pagi sekitar pukul 6.00, setiap hari Kamis dan Jumat, anak siak Surau Baru, kini disebut santri Pondok Pesantren Darul Ulum, Padang Magek, Tanah Datar, sibuk keluar menuju nagari-nagari tertentu untuk minta sedekah atau disebut juga mamakiah. Daerah yang mereka kunjungi berkisar di Kabupaten Tanah Datar, paling jauh ke Baso, Agam dan ke Sumani Kab. Solok.

Santri ini hanya membawa bekal sebuah karung kosong berwarna putih. Itulah yang namakan buntia. Buntia ini dibuka di halaman rumah penduduk pada nagari yang sudah direncanakan semula. Dengan mengucapkan kalimat assallamualaikum Wr.Wb, mulut buntia dibuka. Selanjutnya sambil menjawab salam, si tuan rumah langsung mengetahui, bahwa yang datang itu adalah santri dari Padang Magek.

Biasanya tuan rumah menyuruh santri naik ke rumah, melafalkan doa untuk arwah orang tua-tua dan keselamatan keluarga. Jika tidak, dia langsung memberikan segelas beras kepada santri yang berdiri di halaman. Beras langsung dituangkan ke dalam buntia. Kemudian si santri pun mengucapkan terimakasih dan menuju rumah lain untuk berbuat hal yang sama.

Setelah seharian berjalan dari rumah ke rumah dan dari nagari ke nagari, buntia yang disandang pun penuh. Isinya berkisar 20 liter beras. Kemudian santripun memutuskan pulang ke pondok. Besok harinya pada hari Jumat santri kembali mamakiah menuju nagari lain. Hasil yang mereka dapatkan juga sama, sekitar 20 liter beras.

Hasil mamakiah selama dua hari itulah, yang dijadikan bekal oleh santri pondok pesantren Darul Ulum Padang Magek, selama seminggu. 20 liter pertama, biasanya mereka jual dengan harga dibawah standar karena beras santri ini, umumnya bercampur beragam jenis. Kalau harga beras biasa Rp. 3000 satu liter, maka beras santri sekitar Rp.2.600. Untuk 20 liter harganya menjadi Rp. 52.000. Sedangkan 20 liter yang diperoleh pada hari berikutnya, dipakai untuk memasak dan membayar iyuran pondok.

“Begitulah siklus kehidupan mamakaih yang dipraktekkan anak siak Surau Baru, sejak pengajian di surau ini dimulai tahun 1942 di bawah asuhan Almarhum Tuanku S.Malin Kuning, kata Masrial, 40 tahun, Wali Nagari Padang Magek, Tanah Datar. Sejauh ini kata Masrial, nama anak siak Surau Baru belum pernah cacat di luar. Malah banyak masyarakat nagari tetangga yang memujikan ke hadiran anak santri mamakaiah setiap hari Kamis dan Jumat, sebab tidak sulit menunggu orang untuk melafalkan doa keluarga.

Sejauh ini, santri Ponpes Darul Ulum yang melakukan mamakiah, hanyalah yang laki-laki saja. Kini jumlah santri sekitar 300 orang dan sekitar 150 orang laki-laki. Mereka yang melakukan mamakiah ini, sudah diatur dari pondok kemana mereka melakukan perjalanan. Biasanya santri senior sudah membagi jadwal perjalanan yunior mereka untuk 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar plus nagari-nagari yang ada di kabupaten tetangga.

“Pengaturan ini penting, supaya tidak terjadi tumpang tindih dan supaya tidak terlihat berbondong-bondong menuju nagari tertentu. Tapi, kalau untuk satu nagari dijalani oleh dua atau tiga orang, itu sudah tidak masalah,” kata Marjoni, seorang santri senior yang kini sudah naik menjadi guru bantu.

Beberapa kalangan dari masyarakat modern, ada yang memandang kegiatan mamakiah sebagai tindakan meminta-minta. Sedangkan Rasulullah Muhammad Saw, mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.

Menanggapi hal itu, Tuanku Anwar Sutan Marajo (36 tahun), Guru Besar Pondok Pesantren Darul Ulum, tidak sepandapat. “Santri kami mamakiah bukan mencari kekayaan. Tapi hanya sekedar mencari kebutuhan belajar. Kami tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Justru kami menganggap mamakiah ini, sebagai salah satu mata pelajaran pokok, melatih jiwa dan mengasah nurani,” kata Tuangku Anwar yang semasa jadi santri di Ponpes Darul Ulum pernah juga mamakiah selama 7 tahun.

Melakukan mamakiah dua kali seminggu, sampai hari ini tidak ada berpengaruh secara psikologis terhadap keberadaan santri Ponpes Darul Ulum. Mamakiah sudah dipandang sebagai sebuah kegiatan mata pelajaran yang harus dilakukan. Sehingganya budaya mamakiah tidak melakat kepada diri mereka. Sebab, pada batas-batas tertentu, saat santri sudah pandai berceramah dan sudah tahu memberikan wirid pengajian, mereka tidak melakukan mamakiah lagi.

Karena itu pula Buya Drs. Sahyuti Abas (50 tahun), Pimpinan Ponpes Darul Ulum, akan tetap mempertahankan mamakiah sebagai salah satu mata pelajaran di pondoknya. Alasan Sayuti, selama ini, tidak ada masyarakat nagari-nagari di Tanah Datar yang diresahkan oleh anak santri yang mamakiah. Malah sebaliknya banyak warga masyarakat yang merasa terbantu oleh kegiatan ini. Seperti dalam memanjatkan doa keluarga dan melapaskan nazar dan niat tertentu. Karena itu pula kata Sahyuti, anak santri Darul Ulum tidak merasa rendah diri dengan kegiatan mamakiah.

Bagi masyarakat Tanah Datar, sejak dahulu hingga kini sudah akrab dengan anak siak (santri) Surau Baru. Seperti diakui M. Nasir Naid (53 tahun), salah seorang tokoh masyarakat Nagari Lima Kaum. Menurutnya, kalau ada anak anak seusia sekolah pakai sarung , pakai peci hitam dan membawa buntia, itulah cirri khas santri Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Magek.

“Mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami untuk memanjatkan doa keluarga. Kalau ada warga masyarakat yang ingin berdoa untuk arwah orang tua-tua, tidak sulit menunggu orang siak (pelafal doa). Tunggu saja kehadiran anak siak dari Padang Magek setiap hari Kamis dan Jum’at. Mereka juga tidak macam-macam. Cukup diberi bebrapa gelas beras atau sejumlah uang. Pokoknya lihlahi ta’ala, sama-sama ikhlas,” kata M Nasir Naid yang juga salah seorang Sarjana IAIN.

Selain berguna untuk melatih kesabaran diri dan mengasah jiwa, mamakiah juga sangat berguna untuk tempaan moral calon pemimpin masyarakat. Dalam hal ini, Sosiolog Mochtar Naim, mengatakan, bahwa kegiatan mamakiah yang dilakukan santri Darul Ulum dan beberapa santri pesantren lain di Sumbar, hampir sama dengan yang dilakukan calon pemimpin di daerah Tibet, Thailand dan Kamboja. Di daerah itu, kata Mochtar, calon pemimpin masyarakat itu harus dilatih kesabarannya, kerendah-hatiannya, dengan menjadi orang papa di tengah masyarakat selama beberapa tahun.

“Mereka mencoba hidup dari masyarakat, sambil menyelami prilaku masyarakat. Tujuan akhirnya bagaimana seorang pemimpin itu tidak sombong, tidak angkuh dan rendah hati. Dan, terakhir yang sangat diperlukan mereka tahu betul dengan kehidupan masyarakat, perasaan masyarakat yang dipimpinnya. Kurang lebih itulah yang didapatkan santri Darul Ulum dalam mata pelajaran mamakiah-nya,” katanya.

Seperti diakui Tuangku Jakfar Sutan Mudo, Guru Senior Ponpes Darul Ulum, lulusan Surau Baru, sejak dahulu hingga kini tetap berguna bagi masyarakat. Umumnya mereka yang telah selesai mengaji di Pesantren ini, tidak banyak menjadi pegawai pemerintah. Tetapi mereka terjun ke masyarakat di kampung masing-masing.

“Pulang dari sini mereka umumnya, diangkat menjadi Imam Masjid, Ulama Nagari dan juga ada yang dipercaya menjadi Wali Nagari. Kalaupun mereka akhirnya pergi merantau, mereka tetap dekat dengan masjid dan umat disekitar tempat mereka tinggal,” kata Jakfar. Sembari mengulas santrinya banyak berasal dari Nagari Tujuh Koto Kab. Padang Pariaman, Tanjung Simalidu Kab. Darmasraya, Aripan Kab. Solok dan Lambidai, Sawahlunto serta Nagari Malalo Kab. Tanah Datar.

Sama halnya dengan sekolah lain, setamat belajar anak didik menempuh jalur hidup masing-masing. Karena itu pula sekedar untuk diingat, mereka yang pernah belajar di pondok ini, adalah Martias Dt. Manusun Kayo kini berkiprah di DPP Golkar di Jakarta dan Tando Rahmad kini Dosen STIAN Batusangkar, H.Kenek kini seorang pengusaha di Dumai, Riau. Selain itu juga banyak yang berdagang di berbagai kota di nusantara ini.

“Sayangnya sejak dahulu kami tidak mencatat, nama-anam alumni. Sehingga jumlah santri yang pernah belajar di sini, tidak terdata dengan rapi. Kalau diperkirakan sejak 1942, jumlahnya mungkin sudah puluhan ribu,” kata Hj. Maknawiyah Itam (70 tahun), istri Almarhum Tuanku Salim Malin Kuning, guru mengaji Surau Baru, cikal bakal Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Magek.***


Menata Nagari Secara Adat

Dalam bertani, masyarakat Nagari Selayo sejak dahulu terkenal maju selangkah. Pengairan sawah di daerah ini sudah teratur rapi sejak nagari itu mulai dihuni. Tali Bandar mengairi petak-petak sawah yang membentang luas. Sehingga, masyarakat Selayo sejak dahulu punya pusaka yang memadai, dikenal sebagai orang kaya.

Kondisi ini pulalah yang mengundang, banyak kaum pendatang menumpang hidup di nagari ini. Pendatang ini kebanyakan terbang menumpu-hinggap mencekam di tanah para penghulu, penguasa nagari masa lampau dan berlanjut hingga kini.

Gaya hidup teratur yang berkesan mewah, tidak hanya dibuktikan oleh penampilan masyarakat Selayo dalam mengadakan pesta perhelatan. Tetapi juga terlihat dari susunan perumahan di Nagari Selayo, yang sejak dahulu kala sudah tertata rapi serupa Perumnas.

“Sampai kini, kita akan tetap melihat bentuk pemilikan tanah di Selayo bagai kapling-kapling Perumnas. Semua ini peninggalan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, ketika beliau sering berkunjung ke Selayo,” kata Muzni Hamzah mengutip cerita masa silam saat dijumpai beberapa waktu lampau.

Dalam catatan sejarah, Datuak Parpatiah Nan Sabatang, hidup pada waktu pemerintahan Adityawarman, pada awal abab ke-14 (1315 M). Dalam salah satu versi sejarah disebutkan keberadaan Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Pagaruyung, tercatat Datuk Parpatiah Nan Sabatang selaku patih kerajaan.

Sebagai tokoh panutan dalam masyarakat Minangkabau, yang memimpin Kelarasan Bodi Caniago, Datuk Parpatiah Nan Sabatang, mempunyai kesukaan mengembara, tidak saja di Minangkabau, tapi sampai ke tanah Jawa. Dalam pengembaraannya, beliau selalu menimba berbagai ilmu dari negeri-negeri yang dikunjunginya. Bila ada hal-hal yang kiranya bermanfaat untuk diterapkan di Minangkabau, maka beliau akan menyebarluaskannya.

Seperti pengembangan pertanian, pembangunan dan lain-lain, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Minangkabau masa itu. Pengembangan pencetakkan sawah baru, cara bercocok tanam, membuat saluran-saluran air untuk meningkatkan hasil pertanian. Hal ini sudah diterapkan di Selayo.

“Hari terakhir kehadiran Datuak Parpatiah Nan Sabatang di Selayo, adalah ketika beliau baru saja kembali mengembara dari tanah Jawa. Kedatangan beliau diiringi dua orang pengikut, yaitu seorang Tumenggung dari Kerajaan Majapahit dan seorang Pangeran dari Banten. Dua tokoh tersebut, masing-masing mempunyai keahlian. Tumenggung seorang ahli pertanian/persawahan, yang kemudian memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak Nagari Selayo. Sedangkan Pangeran Banten, merupakan seorang ahli ilmu bela diri, yang kemudian juga memberikan latihan beladiri kepada anak Nageri Selayo,” kata Pajri didampingi Wali Nagari Selayo Muzni Hamzah Malin Sutan.

Seperti diungkapkan Pajri yang manatan Kepala Desa Selayo ini, rupanya pengembaraan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, berakhir di Nagari Selayo, karena setelah beberapa hari beristirahat di nagari itu, beliau meninggal dunia.

“Setelah meninggalnya Datuak Parpatiah Nan Sabatang, pengikut beliau dua orang dari Jawa, menetap di Nagari Selayo. Pengeran Raja Banten berdiam dalam suku Subarang Tabek, sedangkan Tumenggung dari Majapahit tinggal dalam suku IV Ninik. Kemudian setelah keduanya meninggal, jenazah mereka dimakamkan di samping makam Datuak Parpatiah Nan Sabatang di Bukit Munggu Tanah,” Pajri menjelaskan.

Parpatiah yang dianggap keramat

Bagi anak Nagari Selayo dan sekitarnya, makam Datuak Parpatiah Nan Sabatang dianggap sebagai makam yang keramat. Pada zaman dahulu sampai kepada akhir zaman orde lama, anak Nagari Selayo dan sekitarnya masih sering melakukan ziarah ke makam tersebut dengan menyampaikan do’a-do’a yang sering diiringkan dengan permohonan agar cita-cita yang diidamkan terkabul.

Mereka mempercayai, tempat Datuak Parpatiah sangat baik sebagai tempat memanjatkan doa, dan melafalkan nazar. Hal ini didasari, arwah “niniak-angku” –sebutan Datuak Parapatiah di Selayo, selalu menyertai doa anak cucunya. Dari keterangan masyarakat setempat, pada zaman dahulu sebelum 1980, anak nagari sekitarnya, sering melakukan kaul (melepaskan hajat dengan berdoa, sambil makan-makan) ke makam “ninik-angku”.

Kaul ini biasanya dilakukan sebelum mulai turun ke sawah, pada penghujung musim kemarau. Acara ini dilakukan dengan membantai sapi, kambing dan ayam, kemudian anak nagari makan bersama dan mendo’a bersama memohon berkah Allah Swt di makam almarhum.

Menurut Anwar Bay, 54, penjaga makam Datuak Parpatiah, hal-hal aneh tapi nyata berkaitan dengan makam “ninik-angku” yang sering dialami masyarakat Nagari Selayo dan sekitarnya, antara lain adalah: ketika terjadi musibah seperti gempa bumi yang dahsyat (tahun 1926), banjir besar (awal tahun 1927), Perang Silungkang, Masukknya Penjajah Jepang, Gestapu dan lain-lain. Pada masa itu rakyat Selayo dan sekitarnya, diberitahu oleh “niniak angku” dengan mengelegarnya makam tersebut berturut-turut sampai tiga kali selama beberapa hari.

“Menurut cerita orang tua-tua, bila ada hal-hal yang gawat makam di Bukit Munggu Tanah akan bergetar keras. Getaran (gaga) itu akan diikuti oleh perkuburan Parak Tingga, lalu diikuti oleh gaga dari perkuburan Guguak Kilangan di Padang Kunik, Sawah Sudut Selayo. Akhirnya di sahuti lagi dengan gaga di lokasi pekuburan Balai di Gelanggang Tangah Selayo.

Getaran ini merupakan getaran yang bersumber dari lokasi-lokasi pekuburan orang-orang sakti itu, diiringi bunyi guruh petir yang menegakkan bulu roma. Semua peristiwa itu, jelas terdengar oleh anak Nagari Selayo. Gaga (gelegar) ini terjadi berhari-hari dengan bersahut-sahutan siang dan malam, berakhir sampai musibah tersebut terjadi dan berlaku,” ujar Pajri menceritakan dengan mimik yang sangat serius.

Menurutnya, tahun-tahun terakhir, gelegar semacam itu sudah makin jarang terjadi, terakhir kali terjadi beberapa saat sejak peristiwa G-30-S/PKI akan meletus.

Bagi masyarakat Nagari Selayo, tokoh “ninik-angku” yang dimakamkan di Bukit Munggu Tanah tersebut, merupakan tokoh ninik moyangnya yang dikeramatkan.

Datuk Parpatiah dianggap tokoh yang banyak berjasa bagi anak Nagari Selayo, hingga kehidupan masyarakat daerah ini yang hampir 100% agraris, telah hidup dengan makmur dari hasil sawah dan ladang.

Berasal dari Limo Kaum

Sebagai orang yang telah banyak berjasa bagi perkembangan masyarakat, anak Nagari Selayo menyadari bahwa tokoh agung Datuak Parpatiah Nan Sabatang, bukanlah berasal dari nagari mereka. “Beliau adalah orang orang Dusun Tuo, Lima Kaum, Luhak Tanah Data,” kata Anwar Bay.

Orang asli Nagari Selayo, sebagaimana diketahui pasti punya pandam pekuburan sendiri, dimana setiap kaumnya harus dikuburkan dipandam pekuburan kaum tersebut. Sementara Datuak Perpatih Nan Sabatang bermakam di Bukit Munggu Tanah. Lokasi ini bukanlah merupakan pandam pekuburan, melainkan sebuah munggu (tanah yang meninggi bagai bukit) kepunyaan Datuak Gadang. Jadi lokasi makam Datuak Parpatih Nan Sabatang tersebut merupakan lokasi pekuburan khusus bagi beliau.

Datuak Parpatiah Nan Sabatang, menurut catatan sejarah berasal dari Limo Kaum, sebenarnya masih misteri. Sudah berapa lama riwayat etnis Minangkabau terbentang, sekian banyak pula para ahli sejarah mencari tahu dimana makam beliau sebenarnya. Namun, sedikit ahli sejarah yang dapat mengemukakan kehidupan beliau. Justru yang banyak ditilik dan kaji adalah buah pikiran beliau yang masih dianut ditaati oleh anak Minang hingga zaman modern ini.

Bukit Munggu Tanah

Adalah suatu kebingungan juga, bila kita hanya tahu dengan buah pikiran orang, tapi tidak tahu dimana pekuburan orang yang dikagumi itu. Akan tetapi setelah penelitian lebih lanjut dilakukan oleh para peneliti sejarah, baik di dalam, maupun luar negeri disepakati, bahwa makam Datuak Parpatiah Nan Sabatang berada di Bukit Munggu Tanah, Jorong Batu Palano Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Benarkah? ***


Pelayanan Publik dalam Nagari

Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, merupakan langkah pemberian wewenang kepada tatanan pemerintahan lokal yang lebih bawah dalam hal pelayanan masyarakat. Sehingganya, dengan memfungsikan pemerintahan nagari secara luas, maka peranan camat selakau pemerintah supra nagari, di Sumatera Barat, hanya sebagai koordinator pemerintahan nagari.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah yang lebih rendah ini, sekaligus bertujuan untuk mengurusi seluruh aspek pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Argurnentasi ini menjadi logis kalau urusan lokal harus diserahkan kepada pemerintah di tingkat lokal untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

Kalau penyerahan ke tingkat lokal dalam penyelesaian urusan lokal dapat dilaksanakan, tentu posisi good governance yang diimplementasikan dalam pelaksanaan otonomi daerah mampu berperan dalam menangani urusan lokal. Walaupun selama ini ada sejumlah kekhawatiran pemberian terlalu luas kepada elit lokal akan terjadi penyalahgunaan wewenang, namun untuk menghindari penyalahgunaan wewenang elit lokal dimaksud, maka perlu peran masyarakat ditingkatkan guna mengawasi langkah-langkah elit lokal. Hal ini dapat dipahami, karena semua daerah memiliki potensi lokal yang cukup kuat dalam menyelenggarakan pernerintahan.

Oleh karena itu, sentralisasi kekuasaan harus dihentikan dan perlu diberlakukan kembali hak-hak khusus yang merupakan kultur asli penduduk setempat, khususnya kultur lokal seperti nagari di Sumbar, yang mendukung pelaksanaan pemerintahan dengan baik.

Dalam memasuki era otonomi daerah, Sumatera Barat merasakan besarnya tantangan ke depan, baik berupa keterbatasan kemampuan untuk berotonomi dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selama ini, dapat dikatakan Pemerintah Daerah tergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat, sehingga inisiatif dan kreatifitas yang bersumber dari kemandirian masyarakat kurang muncul ke permukaan. Oleh sebab itu, di samping berbagai upaya terobosan lain yang sedang dilakukan, diharapkan momentum kembali kepada Sistem Pernerintahan Nagari dapat dijadikan sebagai upaya ke arah perwujudan local good governance, seiring dengan terwujudnya otonomi masyarakat di Nagari-Nagari sebagai basis otonomi daerah.

Persoalannya sekarang, adalah bagaimana memanfaatkan tantangan kembali kepada Sistem Pemerintahan Nagari sebagai peluang dalam perwujudan local good govenance. Hal ini, tentu merupakan sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan, sebab keberhasilan pelaksanaan good governance membutuhkan prasyarat sebagaiunana prasyarat yang diperlukan untuk tegaknya sebuah demokrasi.

Langkah-langkah Peningkatan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, hemat penulis, dapat diambil enam langkah perbaikan, yaitu sebagai berikut : Pertama, Penataan Kelembagaan.Dalam hal ini Pemerintahan Nagari diharapkan bisa memfungsikan Kaur (Kepala Urusan) yang antara lain: urusan pembangunan, pemerintahan, perekonomian, sosial budaya dan pertanian. Semula terhadap urusan semacam ini masyarakat harus berusuan ke kantor kecamatan. Tapi di era kembali ke nagari ini, masyarakat, berharap supaya mereka cukup berurusan ke kantor Wali Nagari saja. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa masyarakat sudah lebih dimudahkan dalam berurusun, karena ke kantor Wali Nagari jauh lebih dekat ketimbang ke kantor camat yang rata-rata, terletak di ibu kota kecamatan yang diperkirakan akan banyak menghabiskan waktu dan memakan biaya. Dengan demikian sasarannya, adalah: terciptnya suasana kondusif, efisieni, efektifitas dan kejelasan arah tugas dan fungsi dan perpendek jarak.

Kedua. Penataan Sistem Anggaran Dalam hal pelayanan publik di nagari ada satu pertanyaan yang mendasar, yaitu: Mungkinkah Pemerintahan Nagari dapat menyelesaikan segala urusan masyarakatnya? Dalam hal kelancaran pelayanan ini, maka Pemerintah Nagari mesti menata sistem anggarannya dengan baik. Maksudnya supaya jelas, apakah karyawan di Pemerintahan Nagari yang sifatnya melayani masyarakat sudah bisa bekerja dengan tenang? Apakah kebutuhan hariannya sudah cukup? Jangan-jangan bekerja bagi mereka hanya sambilan, yang dilakukan di samping bertani atau berjualan. Maka, jika terjadi seperti ini, pelayanan publik tidak bisa berjalan dengan baik.Dengan demikian, yang hendak diutamakan adalah: Kejelasan alokasi dana Kesejahteraan pegawai sebagai pelayanAtau (jika mungkin) perbantukan pegawai kecamatan ke kantor Wali Nagari

Ketiga. Penataan Sumber Daya Manusia Sejauh ini sejak pemerintahan nagari mulai muncul di Sumatera Barat (2001), telah terjadi beragam praktek oleh Pemerintah Kabupaten yang ada di daerah ini. Dalam hal ini, timbul lagi pertanyaan apakah SDM di Pemerintahan Nagari sudah cukup tangguh untuk melaksnakan urusan yang dilimpahkan Pemdakab tersbut? Jika ada keraguan dalam SDM bagaimana upaya mempersiapkannya. Intinya dalam pelayanan publik di nagari, SDM harus dipersiapkan terlebih dahulu yang kapasitasnya sesuai dengan kewenangan yang akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian yang perlu diperhatikan: potensi SDM di nagari dan pelayanan yang efektifitas.

Keempat. Penataan Kinerja Pelayanan. Seperti yang masih jamak di Pemdakab di Sumbar sekarang, pada intinya semua urusan perizinan masih dipegang oleh kecamatan. Kewenangan ini belum juga runtuh kepada Pemerintahan Nagari yang dalam teorinya bertanggungjawab kepada Bupati bukan kepda Camat.. Padahal, dalam teorinya atau sebagaimana yang dikehendakai masyarakat banyak selama ini, Pemerintahan Nagari yang diterapkan mesti jauh lebih berfungsi ketimbang pemerintahan desa masa lampau yang hanya sebagai bocah-bocah kecamatan.Untuk mencairkan semua ini, dibutuhkan: interaksi aktor antara nagari dan kabupaten serta kecamatan. Di sisi lain interaksi antara pemerintah, swasta dan masyrakat nagari

Kelima.Pengendalian. Perlu dipahami, bahwa Pemerintah Nagari setidaknya melandaskan diri pada tiga hal: keadilan, demokrasi dan kemajuan. Keadilan hendak menunjuk pada suatu kondisi dimana tidak terjadi dominasi, eksploitasi manusia atas manusia, dan pemerataan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. Konsep ini tidak saja berbicara mengenai suatu hubungan dalam struktur sosial, melainkan juga relasi gender, kelestarian lingkungan dan hubungan antar generasi. Keadilan merupakan koreksi mendasar atas praktek eksploitasi dan marjinalisasi yang telah berlangsung lama.

Dalam hal ini, supaya pelayanan publik tidak menyimpang di nagari, maka Pemerintah Daerah Kabupaten mesti mengendalikan dengan cermat, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Nagari. Sebab, jika tidak demikian, dikhawatirkan pelayanan publik tidak sampai ke sasaran. Maklum saja betapa banyak hambatan dan ken dala yang dihadapi oleh Pemerintahan Nagari dengan segala keterbatasannya. Dengan demikian sasaran yang hendak dicapai dalam kontrol ini adalah: sapaya pelayanan di Pemerintahan nagari tidak lebih buruk di banding Pemerintahan desa

Keenam, Kearifan Lokal Demokrasi hendak menunjuk pada suatu kondisi dalam mana proses pengambilan kebijakan tidak dilakukan dengan cara paksa, militeristik, kekerasan dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dialog. Dalam arti yang lebih umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat yang memerintah, mengambil keputusan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan.

Dalam pelayanan publik juga demikian, rakyat mesti dipandang sebagai raja. Karena itu pelayanan mesti diberikan dengan memuaskan. Berhubung banyaknya keterbatasan di nagari, maka dituntutlah kearifan lokal untuk mengatasinya. Seperti dalam maslah dana misalnya, jika ada kendala masyarakat nagari dalam membayar PBB karena tidak punya uang tunai, tidak ada salahnya bila Pemerintah Nagari mau menerima PBB tersebut dalam bentuk benda lain. Seperti hasil tanaman umpamanya. Atau dengan ternak. Seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah Bali. Guna kearifan lokal perlu dijaga adalah: supaya tidak ada kekakuan dalam menjalankan pemerintahan. Supaya dapat memberikan kesan yang baik bagi masyarakat.

Hal-hal yang Perlu Dipertimbangkan

Suatu Pemerintahan Lokal (Nagari) yang demokratis adalah pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri, dan bukan merupakan hasil rekayasa elit penguasa. Dengan demikian, pemerintahan jenis ini setidaknya mengakui tiga kuasa yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan nagari. Tiga kuasa yang dimaksud adalah: kedaulatan rakyat, parlemen nagari dan pemerintah nagari.

Kedaulatan rakyat merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi mengenai kekuasaan yang rasional, dimana kekuasaan datang dari rakyat dan karena itu harus dipertanggungjawabkan pada rakyat. Parlemen Nagari adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan. Posisi parlemen Nagari tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan tidak memiliki otonomi dihadapan rakyat. Parlemen Nagari juga bukan sebuah badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat Nagari, sebab yang diberikan hanya sebagian, sehingga ketika sewaktu-waktu dirasakan terjadi pengingkaran suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya. Pemerintah Nagari hanyalah badan eksekutif yang bertugas menjalankan aspirasi rakyat. ***


Perinsip Kembali ke Nagari

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, telah membawa implikasi dan pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat Sumatera Barat. Penerapan Undang-undang tersebut diawali dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Nagari) dalam Propinsi Dati I Sumatera Barat. Kemudian, menyusul Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 162/GKSB/1983 yang menegaskan Pemerintahan Desa diberlakukan, 1 Agustus 1983.

Sejak itulah, Pemerintahan Desa menjadi unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Sedangkan Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dalam SK Gubernur No. 155/GSB/1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari, secara otomatis telah terhapus.

Seperangkat ketentuan baru ini, juga telah mengubah wajah pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Semula unit pemerintahan terendah ini adalah nagari. Kemudian, berdasarkan SK Gubernur 162/GSB/1983, jorong-jorong yang semula bagian dari unit pemerintahan nagari, statusnya ditingkatkan menjadi desa. Dengan perubahan itu, terjadilah pembengkakan jumlah unit pemerintahan terendah di Sumbar. Kalau sebelumnya unit pemerintahan terendah hanya 543 buah nagari di Sumatera Barat, akhirnya membengkak menjadi 3.138 desa (sebanyak jumlah jorong) dan 406 kelurahan (setingkat desa di perkotaan).

Pada saat itu, alasan Pemda Sumbar mengangkat status jorong menjadi desa, adalah supaya dana Inpres bantuan desa yang diterima Sumatera Barat dapat meningkat. Kalau besar dana Inpres Desa (waktu itu) misalnya Rp. 2 juta tiap desa per tahun, maka dengan jumlah desa lama (berdasarkan jumlah nagari) bantuan yang diterima hanya 543 x Rp 2 juta = Rp 1,083 miliar, tetapi dengan jumlah desa baru (sesuai jumlah jorong dan kelurahan) bantuan yang diterima menjadi 3.544 x 2 juta = Rp 7,088 miliar. Dari segi bantuan dana memang cukup besar tambahannya dengan meningkatkan status jorong menjadi desa.

Namun demikian, akibat lain dari kebijaksanaan tersebut, nagari menjadi terbelah-belah. Tiap desa ingin punya masjid sendiri, punya SD sendiri (paling kurang SD Inpres), ingin punya pasar sendiri (kalau mungkin juga dengan pasar Inpres). Akibatnya ialah masjid-masjid menjadi lengang karena tiap desa sudah punya masjid sendiri pula.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang memberikan kesempatan kepada daerah memakai istilah unit pemerintahan terendah (setingkat desa) sesuai dengan kultur budaya masing-masing. Seluruh nagari di Sumatera Barat sepakat untuk kembali kepada sistem pemerintahan nagari dan meningglkan sistem pemerintahan desa, yang selama ini dianggap berperan mengaburkan nilai-nilai adat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan Perda No. 9 th 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagri.

Ketika Pemda Sumbar telah kembali (merekonstruksi) lagi sistem pemerintahan nagari yang dulu pernah berlaku, sebagaimana wujudnya semula, maka jelas akan ada pergeseran kepentingan dari kalangan anak nagari. Sebab, di dalam pemerintahan nagari sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Perda No.9 /Pemrov Sumbar / 2000, selaian adanya Wali Nagari selaku pemerintahan eksekutif, juga ada BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) yang berfungsi sebagai badan legislatif nagari serta BMASN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari) sebagai lembaga yudikatif dan konsultatif.

Selama memakai pemerintahan desa kalangan ninik mamak nagari boleh dikatakan tidak berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebab, tidak ada lembaga bagi mereka untuk berkiprah.

Seiring dengan irama reformasi dalam pemerintahan Republik Indonesia, terutama sejak dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang dengan serta merta telah memberikan jaminan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk pemerintahan terendah (setingkat desa) sesuai dengan sebutan yang ada di daerah masing-masing. Maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah pula mengeluarkan Perda No.9 tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Kini dengan adanya DPAN dan BMASN para ninik mamak (kaum penghulu bergelar datuk) dan kaum cerdik pandai nagari lainnya kembali mendapatkan tempat dalam mengurus dan mengatur masyarakat nagari bersama wali nagari yang dipilih secara demokratis.

.Alismarajo dalam bukunya Tantangan Sumatera Barat Mengembalikan Pendidikan Berbasis Budaya Minangkabau, menguraikan selama berlakunya, pemerintahan desa di Sumatra Barat (1983 – 2000) berbagai komplikasi dalam kehidupan masyarakat adat dan permasalahan hukum, sosial dan budaya pun timbul, dan sulit diatasi pemerintah tanpa melibatkan para ninik mamak yang yang betul-betul memiliki kewenangan secara adat serta dipatuhi masyarakat di nagari-nagari.

Hal ini desebabkan tidak sejalannya aturan adat dalam nagari dengan aturan yang ditaati oleh pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang terdiri dari LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) , LMD (Lembaga Musyawarah Desa) dan Kepala Desa hanya menjalankan apa yang digariskan oleh pemerintah supra desa.

Sedangkan menurut Perda Sumatera Barat No 13 tahun 1983 menggariskan, bahwa nagari sebagai suatu wilayah kesatuan hukum adat. Dalam hal ini pada tiap-tiap nagari dibentuk KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang anggotanya dari unsur pangulu, ulama dan cerdik pandai. Pemerintahan desa yang berada di dalam wilayah nagari, secara sturktural tidak punya hubungan apapun dengan KAN, sehingga, ketentuan atau keputusan apapun yang dibuat oleh KAN yang mestinya diterapkan kepada masyarakat nagari, dalam prakteknya sulit diterapkan oleh pemerintah desa. Sebab, pemerintahan desa hanya merasa Camat sebagai atasannya. Artinya keputusan KAN tersebut tidak punya kekuatan apa-apa.

Ketika masyarakat Sumatera Barat telah sepakat untuk kembali berpemerintahan nagari, melalui Perda Pemrov Sumbar No.9 tahun 2000, maka otomatis nagari telah merupakan unit pemerintahan terendah di daerah ini. Dengan demikian, Ninik Mamak akan lebih leluasa mengurus anak kemanakannya (warga nagari) yang bertebaran di dalam wilayah nagari. Setiap kebijakan yang diambil oleh kalangan Ninik Mamak nagari, dalam penerapannya di tengah masyarakat, jelas tidak akan terhalangi lagi oleh pemerintahan desa yang selama ini terkotak-kotak. Dengan demikian, diharapkan sebuah kesepakatan yang diambil oleh kalangan Ninik Mamak dapat diterima dan diterapkan oleh Wali Nagari selaku pimpinan eksekutif. ***


Ketika Nagari Mulai Dirusak

Kerinduan kembali ke Sisetem Pemerintahan Nagari, sudah terobati sejak keluarnya Perda Pemprov Sumbar No. 9 tahun 2000. Tetapi kerinduan kepada nagari yang bagai republik kecil, seperti cerita orang tua-tua masa lampau, masih tinggal kenangan. Sebab, sejauh ini kita tahu, kalau nagari belum bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari atas. Kenapa ini bisa terjadi?

Alismarajo, mengatakan, tuntutan masyarakat Sumatera Barat untuk kembali ke pemerintahan nagari didasari oleh hal-hal sebagai berikut: Pertama. Nagari sudah rusak oleh Belanda. Hal ini ditandai oleh munculnya hukum adat akibat desakan dari pemerintahan Belanda. Sementara adat menurut orang Minang dilahirkan dengan undang (aturan yang digariskan nenek moyang). Sanksi undang adalah malu; sanksi hukum adalah penjara.

Tercatat Tuan Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak 50 Koto pernah duduk bersama dengan Jaksa Agung Der Klinderen (akhir 1800-an), Jaksa Agung Belanda itu, mengubah Undang Nan Ampek di Minangkabau menjadi Hukum Adat. Sementara nagari yang diletakkan pada Undang Dalam Nagari, diganti dengan hukum formal, akibatnya nagari tidak lagi merupakan republik kecil, tetapi sudah menjadi unit pemerintahan terendah dalam Pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam pada itu, pimpinan nagari (wali nagari) harus orang yang direstui pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya sanksi hukum menurut adat jadi pudar karena Belanda tidak menghiraukannya. Ini merupakan persoalan pertama.

Persoalan yang kedua adalah pengertian yang aslinya menurut tutua nan badanga (kabar yang diyakini) di masyarakat Minang tentang hubungan kemenakan dengan mamak, diganti untuk kepentingan penguasa Belanda. Yang asli adalah kamanakan saparintah jo mamak, mamak saparintah jo pangulu, pangulu saparintah jo mufakat, mufakat saparintah jo kato bana ( Maaf-tidak bisa dibahasa Indonesia-kan, namun artinya adalah seluruh rangkaian dalam keluarga dari keponakan, paman, penghulu, berada alam kebenaran yang sama) .

Demi kepentingan Belanda ungkapan itu diubah menjadi : kemenakan saparintah mamak, mamak saparintah pangulu, pangulu saparintah mufakat. ( maksudnya: secara hirarkis mamak dan pangulu bisa memerintah atau menekan ke bawah). Ini mempunyai akibat yang sangat besar sampai sekarang.

Kedua. Pemerintah Republik Indonesia hanya melanjutkan tradisi Belanda. Sehingga Nagari sebagai unit pemerintahan terendah, tetap berlanjut hingga pemerintahan rezim orde lama. Kemudian, selama orde baru Pemerintah Daerah Sumatera Barat, menganjurkan nagari mempunyai KAN (Kerapatan Adat Nagari). Tapi, kerapatan adat nagari itu jauh dari struktur adat di nagari. Sehingga definisinya sangat berbeda.

Salah satu contoh, hak ulayat diakui. Dalam kenyataanya tidak ada ulayat nagari. Yang ada hanya ulayat di nagari. Ulayat Penghulu kaum ampek suku di nagari, ulayat penghulu payuang di nagari, Ulayat penghulu paruik di nagari, ulayat mamak di nagari. Tidak pernah ada ulayat nagari. Tapi oleh lembaga kerapatan adat yang dibuat secara positif melalui peraturan daerah, kerapatan adat nagari sudah mengatasnamakan, ini wilayah nagari. Seakali lagi, ini sumber benturan dalam masyarakat.

Ketiga. Saat berlakunya pemerintahan desa hak ulayat banyak yang telah jadi hak pribadi, hak ulayat yang dirubah menjadi HGU (tambang, hutan, tanah pertanian) telah berubah menjadi hak milik pribadi. Anak nagari dan pemangku adat dilarang masuk tanpa izin ke areal ulayatnya.

Sementara itu, Imran Manan dalam buku Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau, antara lain menjelaskan, setidaknya, ada dua alasan utama, mengapa Sumatera Barat ingin kembali kebentuk Pemerintahan Nagari, yaitu:

Pertama. Sudah terjadi perubahan pradigma penyelenggaran pemerintahan di daerah-daerah di negara ini, sesuai dengan jiwa Undang-undnag Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana di dalam undang-undang ini terkandung nilai-nilai positif yang sangat memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat atau pendekatan lebih tepat menuju suatu otonomi desa berdasarkan asal usulnya.

Kedua. Sistem pemerintahan nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang dikenal demokratis dan aspiratif. Selain itu dikandung maksud untuk tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan terabaikan.

Dalam pada itu, kesiapan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Kembali ke Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah yang tumbuh dari, untuk dan oleh masyarakat, adalah merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Sumatera Barat. Secara historis ada 3 (tiga) periode penting munculnya keinginan untuk kembali ke Pemerintahan Nagari yang otonom ini, yaitu:

Pertama. Pasca Politik Etis, muncul tuntutan kepada Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dari elit tradisional atau pribumi untuk menghapuskan kelarasan yang diciptakan Belanda dan menuntut dikembalikannya sistem Pemerintahan Nagari yang otonom sebagai badan hukum. Ini yang melatarbelakangi, keluaranya Ordonansi tentang Pemerintahan Nagari yaitu Staatblad Van Nedelandschlndie Nomor 774 tahun 1914 jo Staatblad Nomor 667 tahun 1918 jo Staatblad Nomor 440 tahun 1938.

Kedua. Setelah kemerekaan, yaitu pada tahun 1953, Konfrensi Ninik Mamak Pemangku Adat se Sumatera Tengah menuntut dibubarkannya sistem Otonomi Wilayah dan menuntut untuk kembali ke sistem nagari yang otonom. Nagari sebagai unit sosial politik dan pemerintahan tradisional yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah masyarakat Minangkabau, dirasa cocok untuk dijadikan sebagai unit pemrintahan yang otonom.

Ketiga. Pada masa awal orde baru, yaitu tahun 1979, tat kala Undang-undnag Nomor 5 tahun 1979 menetapkan desa sebagai unit pemerintahan terendah, di Sumatera Barat.sudah timbul kekhawatiran dari para elit tradisional, cendikiawan dan perantau. ***


Rekonstruksi Pemerintahan Nagari

Kembali ke Nagari mengandung harapan bukan reuni ke masa silam. Tetapi bagaimana semangat nagari itu dapat diterapkan dalam alam yang serba berubah seperti saat ini. Untuk itu pemerintah nagari perlu mengkolaborasikan penerapan pola pemerintahan modern yang memiliki quality control standart, dan lebih memeintingkan trust (kepercayaan). Dengan standart tersebut pemerintahan nagari akan lebih kuat sebagai suatu organisasi lokal yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengarahkan sebuah kebijakan di pedesaan dan mendorong pemerintah agar lebih memprlihatkan kebutuhan masyarakat yang dilayani (public service oriented), serta menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Jika dilihat dalam keseharian, sebutan nagari sangat akrab di telinga orang Minangkabau, seperti halnya sebutan desa akrab di telinga suku Jawa. Soehartono dalam Politik Lokal dan Parlemen Desa, menyebutkan, perkataan (arti kata) desa, dusun, desi, seperti juga perkataan negara, negeri, nagari, nagaro, negory (nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit (Sanskerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Selanjutnya menurut Soehartono, desa merupakan sebutan lawan dari negara (nagara, nagari, negeri). Desa memeiliki daerah pedalaman: ‘daerah’ atau daerah yang diperintah.

Perkataan nagari hanya dipakai di Minangkabau , sedangkan sebutan lain seperti desa (Jawa, Madura dan Bali), dusun dan marga (Sumatera Selatan), dusundati (Maluku), kuta, uta dan huta (Batak), gampong dan meunasah (Aceh) semuanya merupakan sebutan untuk daerah hukum yang paling bawah. Penyebutan ini secara jelas menunjukkan karakter tersendiri, yang bersesuaian dengan adat, bahasa dan kewilayahan.

Pemerintahan nagari sebagai suatu pemerintahan yang tumbuh dari bawah berdasarkan asal usul, adat serta budayanya, maka ‘otonomi desa’ seperti yang dimaksudkan dalam pasal 93 sampai 111 UU No.22 tahun 1999, dimana dalam pasal 111 disebutkan: Tugas dan kewajiban Kepala Desa diantaranya memimpin penyelenggaraan perekonomian desa, membina kehidupan masyarakat desa, memimpin perekonomian desa.

Pengertian memimpin dan membina sebenarnya lebih luas dari sekedar mengurus seperti dalam pengertian ekonomi. Berasarkan hal tersebut, maka tataran hidup bernagari sebagai bentuk masa depan mutlak untuk dilaksanakan di Sumatera Barat.

Desa masa depan setidaknya melandasi diri pada tiga hal yaitu : keadilan, demokrasi dan kemajuan, dimana keadailan hendaknya menunjukkan pada suatu kondisi dimana tidak terjadi dominasi, eksplorasi manusia atas manusia dan pemerataan dalam kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. Demokrasi hendakanya menunjukkan pada suatu kondisi dalam mana proses pengambilan kebijakan tidak dilakukan dengan paksa, militeristik, kekerasan dan segala bentuk tekanan yang mengabaikan dialog. Sedangkan kemajuan, hendakanya menunjukkan pada suatu kondisi dimana ilmu penegetahuan dan teknologi di desa berkembang pesat, dan menjadi suatu kekuatan yang mengubah wajah desa. Namun teknologi yang dimaksud tidak menghancurkan, nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dan juga tidak merusak lingkungan.***


Beda Ber-nagari dengan Ber-desa

Pada masa orde baru seluruh kelembagaan pemerintahan desa yang ada memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari atas. Kelembagaan yang terbentuk lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi. Mereka umumnya tidak perduli dengan dukungan rakyat, yang dipentingkan adalah perijinan. Pada sisi yang lain, ditetapkan pula bahwa seluruh lembaga yang ada harus menyertakan pejabat publik sebagai pelindung – yang memilik hak veto.

Tujuannya kelembagaan yang ada pada masa orde baru, memasukkan tujuan makro dan mengabaikan mengenai tujuan dekat. Secara otomatis tujuan makro menjadi rumusan tujuan kelembagaan lokal. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kelembagaan tersebut “seakan-akan dibentuk” bukan oleh penduduk setempat, melainkan oleh pihak luar. Masalah ini semakin dicerminkan oleh proses pengambilan keputusan yang memang telah didefinisikan oleh pihak luar – masyarakat setempat lebih merupakan pemberi legitimasi.

Bila dilihat latar belakang pendirian kelembagaan lokal. Hampir semua kelembagaan yang memiliki papan nama di kantor kepala desa adalah kelembagaan yang dibentuk melalui skema top down. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kepentingan eksternal lebih tinggi ketimbang kepentingan internal – sebab pembentukannya memang bukan kehendak warga melainkan titipan dari “atas”.

Struktur kelembagaan umunya digunakan adalah berbentuk hirarki – dengan sedikit mungkin peluang berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi, tidak jarang kekuasaan tertinggi justru ada dipihak pelindung – yang dipegang oleh pejabat publik seperti Kades atau Kadus.

Proses kerja dan pembentukan kelembagaan lokal ini membuat loyalitas lembaga, bukan ke bawah, melainkan ke atas. Lembaga lebih peka dalam memberikan respon atas aspirasi elite, ketimbang memberi jawaban atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sedangkan masyarakat berposisi marjinal, dan hanya menjadi “pengikut”, yang sangat sedikit haknya. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil, dan datang ke rakyat hanya dalam wujud proyek sosialisasi, yang artinya: sekedar tahu saja – tidak ada ruang bagi pendapat baru, apalagi penolakan. Kondisi yang demikian didukung oleh model komunikasi yang bersifat satu arah, dalam mana masyarakat hanya sebagai “pendengar”, tanpa hak “bicara”.

Berdasarkan skenario dan praktek pemerintahan desa yang disajikan pemerintah selama berlakunya UU No.5 tahun 1979, yang jelas-jelas jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Minangkabau yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil berbagai kesimpulan, maka keinginan untuk mengganti Pemerintah Desa dengan Pemerintahan Nagari yang mana di dalam kelembagaan nagari melibatkan peran Ninik Mamak secara langsung sangat besar.

Dari hasil temuan penulis di lapangan, sejak berlakunya pemerintahan desa tingkat kepercayaan masyarakat kepada kaum Ninik Mamak makin menipis, hal ini juga diakui oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, H.Kamardi Rais Dt.P Simulie. Menurutnya, semua ini tidak lepas dari perkembangan zaman yang terus berubah. Akan tetapi Kamardi Rais juga tidak menampik jika semua ini buah dari implikasi lanjut dari proses sosial-politik yang dijalankan oleh Orde Baru di Sumatera Barat, melalui skema sentralisasi pemerintahan desa.

Hampir sama halnya dengan apa yang terjadi di beberapa provinsi lain. Seperti di laporkan Team Work Lapera –salah satu LSM dan kelompok Studi di Yogyakarta. Lapera menemukan beberapa prasangka di kalangan rakyat, yang patut diduga merupakan produk dari suatu proses panjang skema sentralisme dalam pendekatan top down.

Kekuasaan pusat, pada dasarnya berhasil mengembangkan pola hubungan yang asimetri, dan masyarakat secara “sukarela” membenarkan hubungan asimetri, bahkan menginternalisasi nilai-nilai yang asimetri tersebut. Hubungan asimetri, yang bertentangan dengan demokrasi, menjadi hal yang telah diterima sebagai kewajaran. Berbagai dinamika politik desa, berupa tarik-ulur dalam kasus-kasus, lebih nampak sebagai dinamika internal, yang tidak menggugat relasi yang timpang.

Dua hal tersebut, pada dasarnya menjadi suatu pola yang menempatkan desa memiliki ketergantungan yang besar pada pusat, sehingga bisa diduga bahwa ketika kontrol pusat mengalami penurunan atau pusat sedang tidak berdaya, maka sangat besar kemungkinan akan mudah memicu gejolak.

Pengaruh dari implikasi tersebut di atas sangat mewarnai masyarakat Sumatera Barat dalam menata kembali sistem pemerintahan nagari. Sehingganya akibat tidak berfungsinya kaum Ninik Mamak dalam dua dekade terakhir, telah merubah imaji masyarakat kepada kaum ini. Hal ini penulis temukan dalam sebuah nagari di Tanah Datar untuk penelitian tesis.

Terlihat jelas betapa masyarakat tidak percaya lagi kalau urusan pemerintahan nagari diserahkan semata kepada kalangan Ninik Mamak dan Wali Nagari saja. Sekalipun kalangan Ninik Mamak tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaannya sebagai pengayom, anak kemanakan di rumah gadang.

Padahal jika dilihat dari skema pemerintahan lokal antara masa lalu , (UU No.5 tahun 1979) dengan masa sekarang pasca UU No.22 tahun 1999, maka skema baru ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup penting dari segi struktur.

Pertama, pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, seperti Kades dengan LKMD. Dengan pemisahan ini membawa implikasi yang luas, yakni kekuasaan mulai dibagi, dipisahkan dan dibatasi. Eksekutif tidak lagi menjadi “pusat” harus senantiasa bersedia untuk dikontrol oleh legislatif. Pada sisi yang lain, masyarakat pun memiliki saluran formal, yang mungkin bisa diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Dengan demikian struktur pemerintahan yang ada tidak bersifat sentralistik, melainkan memungkinkan munculkan partisipasi.

Kedua, hirarki terbatas – bila pada masa lalu, desa adalah bagian penting dari kabupaten, sehingga dimungkinkan kontrol dan campur tangan kabupaten melalui kecamatan. Bahkan dalam banyak hal, Camat bisa melakukan intervensi pada pemerintah desa. Dalam skema yang baru, Kecamatan tidak lagi membawahi nagari, dan nagari lebih berhubungan dengan Kabupaten. Itupun merupakan hubungan yang bersifat formalistik. Pertanggungjawaban Wali Nagari diberikan pada BPRN, dan memberikan laporan kepada Bupati.

Dengan struktur yang demikian maka dinamika nagari bisa dikontrol langsung oleh masyarakat, dan bukan oleh pihak atas! Pada bagian lain, pengambilan keputusan lebih merupakan hasil dari dinamika internal, dan bukan instruksi dari atas.

BPAN atau nama lain di Sumbar, atau seperti BPD di provinsi lain, dalam Permendagri No. 64 tahun 1999 disebutkan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Melihat fungsi lembaga ini yang begitu penting, ditambah pula kurang mendapat tempatnya kalangan ninik mamak di nagari-nagari untuk dipercaya sebagai anggota legislatif nagari, maka secara tidak langsung telah membuka peluang untuk selanjutnya di nagari-nagari anggota legislatif dipilih secara demokratis.

Namun demikian, jika uapaya pemilihan secara demokratis dilakukan secara penuh, maka suatu saat kekuatan ninik mamak di nagari akan hilang. Sedangkan mereka secara individualis, masih diakui sebagai pemuka dalam rumah gadang mereka masing-masing. Sekalipun dalam hidup bernagari mereka kurang diperhitungkan.

Dalam menata hidup bernagari, kiranya perlu dipikirkan bagaimana supaya kalangan ninik mamak secara langsung mendapat tempat dalam lembaga legislatif nagari. Sebab, jika hal ini dapat dilakukan, maka inilah salah satu yang membedakan antara hidup bernagari dengan hidup berdesa. ***


Dua Kutup dalam Masyarakat Nagari

Selama memakai pemerintahan desa kalangan ninik mamak nagari boleh dikatakan tidak berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebab, tidak ada lembaga bagi mereka untuk berkiprah. Untuk menaggarai kecanggungan kalangan ninik mamak ini pula, Pemda Sumbar mengeluarkan Perda 13 tahun 1983.

Kini sejak keluarnya Perda No.9 tahun 2000, pemerintah naagari di Sumbar sudah memiliki kelembagaan dalam bentuk Wali Nagari selaku lembaga eksekutif, BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) atau nama lain selaku lembaga legislatif dan BMASN (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari) atau nama lain selaku yudikatif/konsultatif.

Melalui lembaga BPAN dan BMASN atau nama lainnya, ini para ninik mamak dan kaum cerdik pandai nagari lainnya kembali mendapatkan kesempatan dalam mengurus dan mengatur masyarakat nagari bersama wali nagari yang dipilih secara demokratis.

Melihat sistem pemerintahan nagari yang sempat tidak dikenal oleh dua generasi masyarakat Sumatra Barat, yatu mereka yang lahir antara 1980 hingga 2000, maka hingga kini pun, setelah pemerinatahan nagari kembalai diterapkan sejak dua tahun lalu, masih timbul pertanyaan di tengah masyarakat, seperti: apakah pemerintahan nagari yang diatur oleh Pemda Sumatera Barat dengan Perda No. 9/2000 sudah dapat diterima oleh masyarakat?

Soal penerimaan masyarakat tentang kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, penulis pernah melakukan penelitian di Nagari Padang Magek Tanah Datar, dalam menyelesaikan tesis di S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fisip UGM, Yogyakarta.

Berdasarkan 210 lembar kuisioner yang disebarkan terhadap berbagai kalangan masyarakat di Nagari Padang Magek sebagai tempat penelitian, ternyata 178 lembar yang kembali. Dari 178 responden tersebut, diperoleh suara sebagai berikut: sekitar 80 % masyarakat setuju dengan penerapan bentuk Lembaga Pemerintahan Nagari sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan sisanya lebih kurang 20 % menyatakan tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Sumatera Barat betul-betul menginginkan hidup dalam Sistem Pemeriantahan Nagari.

Setelah Sistem Pemerintahan Nagari diberlakukan, ternyata tidak serta merta dapat mengembalikan partisipasi atau sifat gotongroyong masyarakat seperti adanya di masa pemerintahan nagari masa lampau. Ada dua faktor yang menyebabkan lunturnya partisipasi masyarakat tersebut, yaitu:

Pertama. Modal sosial masyarakat yang semasa hidup bernagari dulu terpelihara dengan baik karena besarnya fungsi kaum Ninik Mamak UAJ (Urang Ampek Jinih) dalam hidup bermasyarakat, sudah terlanjur tercabik-cabik setelah berlakunya Pemerintahan Desa selama lebih kurang 20 (dua puluh tahun) di Sumatera Barat. Selama itu kaum Ninik Mamak UAJ tidak difungsikan secara penuh dalam mengurus nagari.

Kedua. Seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat dari kebersamaan seiya sekata ke arah individualistis yang materilistis. Sehingga penduduk nagari sudah enggan diajak gotongroyong apabila dia memperkirakan pada saat yang sama ada kegiatan lain yang menguntungkan. Hal ini juga diperparah dengan lunturnya pamor dari sebahgian besar Ninik Mamak UAJ akibat mereka tidak menguasai lagi apa yang seharusnya mereka miliki dalam menata kehidupan masyarakat.

Selain itu kehidupan surau yang selama ini merupakan pusdiklat adat bagi anak laki-laki juga sudah ditinggalkan oleh kaum muda. Akibatnya banyak kaum muda yang tidak lagi mengerti dengan adat Minangkabau dan juga tidak paham dengan agama Islam.

Salah satu persoalan yang masih menempel, adalah bentuk Lembaga Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.9 tahun 2000 dan Perda Kabupaten lainnya yang menyesuaikan, secara umum telah dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi ada seruas celah yang memungkin terjadinya komflik di nagari, bila tidak segera dicermati. Seperti yang ada Kabupaten Tanah Datar misalanya, menyangkut pasal 13 dan 15 Perdakab No. 17 tahun 2001 tentang tata cara pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) yang mendasarkan kepada jumlah penduduk dalam jorong. Ini sangat memungkinkan konflik sosial dalam masyarakat nagari.

Sebab di dalam masyarakat nagari rasa kesukuan lebih kental daripada rasa berjorong. Sedangkan teritorial jorong tidak sama dengan teritorial suku. Suku berdasarkan geneologis (keturunan). Orang yang berasal dari suku yang sama bisa bertebar dalam berbagai jorong. Dengan mengutamakan unsur kesukuan maka BPAN atau nama lain —di Tanah Datar namanya BPRN— akan jauh lebih kuat serta dapat mewadahi semua unsur dalam masyarakat.

Jika kita benar-benar ingin merekonstruksi Sistem Pemerinatahan Nagari, maka keberadaan Ninik Mamak Urang Ampek Jinih di nagari, harus diperioritaskan untuk duduk dalam Lembaga Pemerinatahan Nagari. Meskipun selama ini, keberadaan Ninik Mak\mak UAJ dalam lembaga pemerintahan desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, namun mereka tetap hidup dalam masyarakatnya (sukunya) masing-masing.

Dengan masih hidupnya peran Ninik Mamak UAJ di dalam suku mereka masing-masing, maka tidaklah mungkin kiranya Pemerintahan Nagari dapat berjalan dengan baik dan efektif, tanpa mengikutsertakan unsur Ninik Mamak UAJ dalam pemerintahan nagari sebagai sosok mewakili anak kemanakan mereka.

Apalagi selama ini telah terbukti di Sumatera Barat, berbagai komplik yang muncul dalam kehidupan masyarakat adat dan permaslahan sosial, hukum dan budaya, ternyata sulit mencari penyelesaiannya tanpa melibatkan Ninik Mamak UAJ yang betul-betul mempunyai kewenangan secara adat serta dipatuhi masyarakat di nagari-nagari.

Namun demikian, seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya pergeseran nilai dari Urang Ampek Jinih tersebut, maka kita semua, perlu mencarikan solusi baru untuk mengembalikan semangat kehidupan bernagari, yang sempat meluntur akibat tidak berfungsinya Urang Ampek Jinih dengan optimal dalam pemerintahan nagari pasca berlakunya Pemerintahan Desa di Sumatera Barat.

Setelah melihat hancur leburnya modal sosial masyarakat nagari, maka untuk masa yang akan datang, kiranya perlu jadi pertimbangan Pemda Sumbar dan Pemdakab se Sumbar, untuk menyelip sebuah pasal dalam Perda nagari masing-masing, tentang perlunya Pangulu (salah satu dari unsur Ninik Mamak Urang Ampek Jinih) utusan Suku, diberikan tempat dalam lembaga legislatif pemerintahan nagari secara langsung.Tata cara pemilihan utusan ini diserahkan kepada masyarakat Suku-suku yang ada dalam nagari.

Kemudian bagi Pangulu lainnya yang tidak duduk dalam BPRN, mungkin bisa ditempatkan dalam lembaga pemerintahan nagari lainnya (yudikatif / konsulttif). Sebab, mereka adalah lambang kehidupan adat dalam nagari, karenanya mesti diberi tempat dalam lembaga pemerintahan.

Dengan demikian Badan Perwakilan Anak Nagari atau nama lainnya jadi dua kamar. Pertama dari unsur Pangulu utusan suku dan yang lainnya hasil pilihan secara langsung oleh masyarakat.

Hal ini dimakaksud untuk menampung dua kutup yang berbeda dari masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisonal (kalangan tua, terutama unsur ninik mamak) berpaya bagimana supaya keberadaan Ninik Mamak UAJ selaku masyarakat asli dalam sebuah nagari tidak terabaikan keterlibatan mereka dalam pemerintahan.

Sedang masyarakat modern menuntut adanya keterbukaan dalam rekrutmen parlemen nagari. Dalam hal ini mereka maunya serba transparan dan pemilihan anggota parlemen nagari mesti terbuka. Sebab, keterbukaan inilah yang memberikan peluang kepada masyarakat asli termasuk pendatang yang sudah bermukim tetap di sebuah nagari, untuk berkompetisi secara demokratis dalam menduduki Lembaga Pemerintahan Nagari. ***


Good Governance dalam Pemerintahan Nagari

Maraknya korupsi di negara berkembang beberapa dekade terakhir, telah memancing United Nations Development Programme (UNDP), menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara ketiga. Lembaga dunia ini, mencetuskan istilah Good Governance untuk menjaga hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Tujuannya, tak lain supaya pemerintah negara ketiga yang akrab disebut pengutang, mampu mengembalikan hasil pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan negara atau lembaga donor.

Dalam rangka penerapan konsep Good Governance ini, UNDP mengajukan beberapa kriteria yang mesti diterapkan pemerintah negara ketiga dalam menyelenggrakan pemerintahannya. Beberapa literatur menyebutkan sebagai berikut :

Butir-butir Good Governance UNDP

· Participation ; setiap warga negara mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

· Rule of Law ; kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama dalam penegakan HAM;

· Tarnsparancy ; keterbukaan yang dibangun di atas dasar kebebasan arus informasi. Penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dan dapat diakses oleh warga masyarakat;

· Responsiveness ; penyelenggaraan pemerintahan harus selalu tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintahan hendaknya bersifat antisipatif dengan orientasi lebih baik mencegah daripada mengobati.

· Consencus orientation ; Para penyelengara pemerintahan hendaknya menyadari bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat sehingga menganggap masyarakat sebagai pelanggan, maka birokrasi bertugas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;

· Equity ; semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah,

· Efectifness dan eficiency ; Penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa didasarkan atas perhitungan-perhitungan logis tentang hasil yang di peroleh dengan anggaran yang dikeluarkan.Untuk itu pemerintah harus berorientasi hasil bukan masukan.

· Accountability ; setiap aktivitas peneyelnggaraan pemerintahan dan pengeluaran anggaran negara harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai stakeholders.

· Strategy Vision ; pemerintahan yang digerakkan oleh misi yang luas dan jauh kedepan yang dapat mengarahkan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri.

Atas dasar uraian di atas, maka wujud Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab secara efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang positif di antara domain-domain state, private sector dan society. Oleh karena Good Governance meliputi administrasi negara, maka upaya mewujudkan Good Governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan Sistem Administrasi Negra secara menyeluruh.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam Governance tampaknya domain state mempunyai peranan dominan dalam mewujudkan Good Governance karena sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintahan regulasi, empowerment, development dan service dapat memfasilitasi private sektor (swasta) maupun society untuk dapat mengembangkan existensinya.

Oleh karena itu upaya-upaya perwujudan kearah Good Governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara yang seiring dengan pembenahan dan regulasi mekanisme pasar serta pemberdayaan masyarakat.

Perinsip Good Governance dalam Pemerintahan Nagari

Beberapa butir dari konsep Good Governance yang digariskan UNDP tersebut, sebahagiannya telah ada dalam masyarakat lokal Minangkabau, yaitu butir: Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam unit Pemerintahan Nagari, baik semasa Pemerintahan Nagari tempo dulu ataupun dalam masa Pemerintahan Nagari yang akhir-akhir ini baru saja diterapkan kembali di Sumatera Barat.

Menyangkut hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin (antara pemerintah dengan rakayat) di Minangkabau sejak dahulu sudah ada istilah: Amanah (Akuntabilitas), Kubak Kulik Tanpak Isi (Transparansi) dan Sato sa kaki (Partisipatif). Masih terpeliharanya ketiga perinsip tersebut di atas hingga kini, diperkuat oleh hasil temuan penelitian penulis di sebuah nagari di Sumbar, beberapa waktu lampau. Berikut uraiannya:

Akuntabilitas (Amanah)

Seperti ditulis oleh Tim Asistensi Pelaporan AKIP, (1996, 21), keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah cukup lama, karena sejarah akuntabilitas sudah dimulai sejak jaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM, dimana pada masa itu sudah dikenal hukum Hamurabi yang mewajibkan seseorang (raja) mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang atau wangsit kepadanya. Untuk menyatakan keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem dan agar dapat memehami secara utuh, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: perkembangan, jenis tantangan dan hambatan, lingkungan yang mempengaruhi terselenggranya akuntabilitas, serta media akuntabikitas.

Akuntablitas ini diperlukan, tak lain untuk menjabarkan nilai-nilai demokratis, dalam hal: pemerintahan dilakukan untuk rakayat, pejabat pubilik harus mengabdi kepada kepentingan publik, bukan mengabdi untuk keluarga dan diri sendiri. Selain itu perlu disadari bahwa, bahwa pemerintahan dibiayai oleh rakyat adalah untuk menjalankan tugas melakukan hal-hal yang terbaik untuk kepentingan masyarakat banyak.

Dalam hal ini sejak dahulu Pemerintah Nagari sudah bersikap akuntabilitas (amanah) dalam melakukan aktifitasnya. Sebab, Pejabat Nagari dalam menjalankan tugasnya, lebih mendekati kepada sikap tanggungjawab sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat.

Seperti diakui Hj.Maknawiyah Itam, (69 tahun), istri Almarhum S. Malin Kuning (Mantan Wali Nagari Padang Magek 1966) ini mengatakan, ketika suaminya jadi Wali Nagari Padang Magek dahulu, dalam menjalankan tugas sehari-hari boleh dikatakan tidak seimbang energi yang dikeluarkan dengan honor yang diterima. Namun demikian, bagi keluarganya amanah yang diberikan kepada suaminya sudah merupakan suatu nilai yang sangat tinggi.

Hal serupa juga dirasakan Jusan Dt. Cumano (57 tahun) yang menjabat Wali Nagari Padang Magek 1979. Dia mengatakan, sejak semula terpilih jadi Wali Nagari sudah berniat untuk memikul amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bagi Jusan Dt. Cumano, jadi Wali Nagari hanyalah merupakan sebuah prestise. Begitu juga dengan Masrial yang kini menjabat Wali Nagari Padang Magek. Terus terang PNS Kantor Camat Rambatan ini mengatakan, sejak semula dia tidak berharap untuk mencari pendapatan tambahan dari jabatan Wali Nagari. Niatnya memikul jabatan itu selain suatu prestise, hanya semata-mata ingin mengabdi di kampung halaman.

Sebenarnya menurut Muh.Irfan Islamy (Pidato pengkuhan Guru Besar Brawijaya, 1998), sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat dimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sebagai sarana untuk menekankan seminimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Pada Pemerintahan Nagari, khususnya Wali Nagari, kemungkinan untuk menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang sangat kecil sekali. Sebab selain pemerintahan ini bertanggung jawab kepada BPRN juga berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, yang sangat ditakutkan seseorang adalah termkan sumpah biso kawi . Artinya sekali seseorang mengecewakan masyarakat banyak, sampai tujuh turunan akan tetap menerima sanksinya. Hukuman sosial yang diberikan masyarakat, adalah stempel tidak bisa memegang amanah.

Pengalaman di beberapa daerah lain, seperti Jawa, menunjukkan banyak kalangan masyarakat di pedesaan yang menganggap bahwa sanksi adat terasa jauh lebih berat daripada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Ditambah lagi, bahwa adanya kepercayaan yang mengatakan bahwa jika sistem politik dapat dirubah (sesuai dengan jaman dan siapa yang sedang berkuasa), namun sebuah adat tidak mungkin dirubah, disebabkan sudah ada sejak dahulu kala dan diyakini secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.

Penerapan Amanah (Akuntabilitas) yang diterapkan dalam dalam Pemerintahan Nagari ini juga berkait dengan butir Good Governance versi UNDP lainnya, yaitu: Strategy Vision ; pemerintahan yang digerakkan oleh misi yang luas dan jauh kedepan yang dapat mengarahkan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri dan Consencus orientation ; para penyelengara pemerintahan hendaknya menyadari bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat sehingga menganggap masyarakat sebagai pelanggan, maka birokrasi bertugas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;

Transparansi (Kubak kulik tanpak isi)
Hubungan yang transparan antara pemerintah dengan rakyat, adalah suatu keharusan. Sebab di sinilah letak kunci keberhasilan pembangunan, baik dalam lingkup negara, propinsi, kabupaten ataupun lingkup Pemerintahan Nagari.

Perlunya transparansi ini adalah demi terwujudanya institusi pemerintah modern yang otonom dalam derajat tertentu. Dengan adanya transparansi, institusi tersebut di satu sisi berotonomi dan disisi lain bisa mengabdi kepada kepentingan rakyat. Selanjutnya, kalau sebuah lembaga bekerja sebagaimana mestinya, maka lembaga tersebut tidak punya persoalan untuk memperlihatkan apa yang sedang dia kerjakan secara transparan kepada publik.

Dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakayat dan semua kekuasaan negara berasal dari rakyat. Negara adalah sarana milik rakyat yang digunakan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini tidak tercermin dalam pemerintahan orde baru selama 32 tahun berkuasa. Di era orde baru telah terjadi ketidakadilan antara pusat dan daerah, antara konglomerat dan rakyat miskin.

Berkaca pada apa yang tersebut di atas, maka dalam Pemerintahan Nagari , membutuhkan orang-orang yang jujur dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, nagari di Sumatera Barat sejak 2002 telah mempunyai DAUN (Dana Alokasi Umum Nagari). Jumlahnya tergantung seberapa ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten masing-masing. Menurut informasi menyediakan DAUN berkisar antara Rp. 75.000.000 hingga 150.000.000/nagari/tahun.

Untuk mengantisipasi semua kemungkinan negatif tentang penyelewengan dana. Menurut Wali Nagari Padang Magek, Masrial, pihaknya akan memakai Manajemen Masjid seperti yang dilakukan oleh para Wali Nagari terdahulu. Dimana semua kegiatan Pemerintahan Nagari dalam bentuk pemakaian keuangan nagari akan diumumkan di Masjid-Masjid setiap hari Jum,at. Selain itu dalam bentuk neraca akan ditempelkan pada dinding-dinding warung supaya mudah dilihat masyarakat. Cara seperti inilah yang disebut kubak kulik tanpak isi.

Terhadap penerapan Kubak kulik tanpak isi (Transparansi) ini dalam Pemerintahan Nagari, secara langsung juga berkaitan dengan butir lain dari konsep Good Governance yang dituangkan UNDP, yaitu : Rule of Law ; kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama dalam penegakan HAM dan butir Equity ; semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah,

Partisifatif (Sato sa kaki)

Perkembangan partisipasi manusia terhadap lingkungannya, membutuhkan kondisi lingkungan yang serasi. Dalam kondisi seperti ini, kreativitas individu dapat tumbuh dan berkembang, serta masyarakat menjadi dinamis. Kebebasan merupakan suatu kondisi yang sesuai untuk kemajuan. Sebab, dalam kondisi yang tidak bebas akan membuat individu dan masyarakat merosot. Sebaliknya, semakin luas kebebasan yang diberikan, semakin besar kemungkinan untuk maju. (Merphin Simanjuntak, 2001:56)

Berbeda dengan akuntabilitas yang boleh diartikan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala tindak-tanduknya kepada rakyat, maka partisipatif adalah sesuatu yang dipersembahkan oleh rakyat kepada pemerintah. Layaknya sebagaimana berlakunya ungkapan : ada hak dan ada pula kewajiban. Maka dalam hal ini, bila rakyat telah mendapatkan pelayanan yang baik dan dapat melihat kinerja yang bersih dari pemerintah, maka rakyat juga berkewajiban memberikan partisipasinya kepada pemerintah demi kelancaran kerja pemerintah yang mana buahnya untuk rakyat juga.

Terkait dengan hubungan partisipatif dari rakyat ke pemerintah ini, di Minangkbau sejak dahulu suduah ada suatu konsep yang ideal, yaitu seorang pemimpin itu ibarat pohon yang tinggi yang tahan diterpa angin. Dalam hal ini, yang diinginkan rakyat adalah pemimpin yang suka mendengarkan pendapat dan saran dari yang dipimpin dan tidak bersifat suka menggurui. Seorang pemimpin itu dihormati bukan karena kedudukannya, akan tetapi karena kualitasnya sebagai pemimpin.

Maka dalam hal ini, partisipasi dari rakyat di dalam nagari-nagari di Sumatera Barat erat kaitannya dengan kualitas pemimpin nagari tersebut. Bila seorang Wali Nagari disukai oleh rakyatnya, maka otomatis dukungan akan mengalir baik dalam bentuk moril ataupun materil. Di bidang moril jelas anak nagari yang berdiam di nagari akan memebantu pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari. Sementara dari anak nagari yang tinggal di rantau, biasanya akan mengalirkan materil (dana) untuk pembangunan nagari. Biasanya setiap habis lebaran idul fitri, di saat itulah mereka sengaja pulang kampung untuk bertemu dengan keluarga.

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau lebih berifat egaliter dan demokratis. Mereka berperinsip sesama manusia duduak samo randah – tagak samo tenggih (duduk sama rendahnya – berdiri sama tingginya). Ini tidak hanya berupa nilai yang ideal, tapi juga operasional di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Di dalam hubungan yang demikian, tidak ada yang memerintah dan tidak ada pula yang diperintah, karenanya kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah keputusan bersama melalui proses musyawarah. Di sini peranan pemimpin hanya sebagai koordinator. Ini pulalah yang menentukan pola interaksi masyarakat dengan pemimpin. Sifat demokratisnya juga terlihat dari penghargaan yang diberikan kepada semua orang. Penghargaan kepada manusia sebagai individu dan haknya untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan bermasyarakat atau bernagari, dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Dalam kehidupan Pemerintahan Nagari, penerapan konsep Sato sa kaki (Partisipatif) ini berkait dengan butir lain dari konsep Good Governance yang dirumuskan UNDP, yaitu butir Responsiveness ; penyelenggaraan pemerintahan harus selalu tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pemerintahan hendaknya bersifat antisipatif dengan orientasi lebih baik mencegah daripada mengobati.

Setelah dilihat beberapa uraian dari perinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif yang ada dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, maka dapat dismpulkan bahwa butir-butir Good Governance versi UNDP yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara – negara penerima bantuan di dunia ini, termasuk Indonesia, tanpa disadari telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pemerintahan Nagari yang dibangun masyarakat Minangkabau secara tradisional.

Namun demikian, ada nilai-nilai demokrasi modern yang dihembuskan negara Barat yang dalam kenyataannya tidak dapat diterima oleh masyarakat Minangkabau. Nilai tersebut adalah pluralisme, yang mengakui keberagaman dan memberikan pelayanan yang sama kepada keberagaman tersebut.

Masyarakat Minangkabau, sejak akhir abad ke 17, telah mengadakan sumpah setia terhadap agama yang mereka anut, yaitu agama Islam. Sumpah setia itu hingga kini terpatri kokoh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan sebutan adat basandi syarak-syarak basandi kitabbullah. Artinya ajaran agama Islam dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan beradat.

Hingga kini, masyarakat Minang tidak menerima jika ada orang Minang yang mengaku beragama selain Islam. Jika seandainya ada, di antara anak nagari yang murtad, maka secara pribadi dia diusir dari Rumah Gadang dan putus hubungan karib kerabat dengan keluarganya dan masyarakat nagari. Segala bentuk warisan tidak boleh diturunkan kepada seorang yang murtad. Kasus seperti ini telah terbukti di beberapa nagari di Minangkabau. Dan warisan ini perlu dipertahankan sampai kapanpun.***


Nagari di Agam dan Bukittinggi

Pertegahan tahun 2003, sebuah spanduk berukuran sedang terpampang membelintang jalan di Sungai Buluh. Bunyinya:“ Jangan Paksa Kami Masyarakat Banuhampu Melaksanakan PP 84 yang Sudah Membusuk”. Kalimat itu seolah mengisyaratkan betapa berat tekanan perasaan yang dirasakan masyarakat Banuhampu yang enggan menjadi wilayah administrasi Kota Bukittinggi.

Dalam hati saya bertanya, apakah pernyataan yang tertuang di atas kain itu, benar-benar keluar dari lubuk hati masyarakat Banuhampu? Bukankah Bukittinggi itu Koto Rang Agam? Atau suara itu hanya kehendak segelintir orang yang punya kepentingan? Pertanyan saya hanya sampai di situ. Sebab, saya lahir dan dibesarkan di Tanah Datar. Tak ada sangkut paut dengan Agam dan Bukittinggi.

Akan tetapi, dalam ranah kebebasan berfikir dan berpendapat saya coba mengkaji, bagaimana baik-buruk dan untung ruginya bagi semua pihak seandainya PP 84 Tahun 1999 diberlakukan. Yang jelas, otomatis wilayah Kota Bukittinggi makin bertambah luas dan wilayah Kabupaten Agam semakin berkurang.

Kalau bagi Kabupaten Agam yang hingga kini boleh disebut pemilik Banuhampu atau sebut saja daerah sekitar kota yang disebut dalam PP 84, tentu akan rugi bila daerahnya masuk ke wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Terutama dari pajak yang selama ini mengalir dari daerah itu ke Pemdakab Agam. Sebaliknya bagi Bukittinggi, jika Banuhampu dll. itu jadi direkrut sebagai bagian dari wilayah administrasinya, tentu akan menambah pemasukan PAD.

Begitu juga bagi kalangan politikus lokal. Pengurus Parpol di Kota Bukittinggi jelas akan mendapatkan tambahan massa pendukung partainya di masa mendatang. Sebaliknya, sebahagian politikus Agam yang massanya sudah menjadi warga Bukittinggi, tentu pula di masa mendatang mau tidak mau, suka tidak suka harus hengkang dari Lubukbasung dan menginduk ke Bukittinggi.

Bagaimana pula dengan masyarakat yang sudah bertukar KTP menjadi warga kota tadi? Jujur kita akui, secara administrasi tentu mereka akan lebih diuntungkan. Mereka tak perlu lagi minta perhatian dari Pemkab Agam yang jauh di Lubuk Basung. Sebab, Pemdako Bukittinggi lebih dekat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka, seperti soal ekonomi dan pertanian.

Akan tetapi, pernyataan ini pun bisa dibantah dengan balik mempertanyakan, apakah masalahnya sesederhana itu? Apakah dengan masuk ke Bukittinggi pendapatan masyarakat jadi meningkat? Apakah dengan tetap bertahan jadi bagian dari Kabupaten Agam penerimaan masyarakat berkurang? Malah dengan diberlakukanny PP 84 itu nagari akan tercabik-cabik! Kelarasan akan terpotong-potong. Dan, perilaku anak nagari akan berubah menjadi anak kota! Tentu banyak lagi yang susah untuk dijawab.

Dari sudut netral menyimak fenomena ini sangat menarik. Setelah melihat gerak-gerik pemain dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari pelitih. Sutradara bisa mengait-ngaitkan skenario cerita dengan perkembangan alam, sekalipu dalam naskah asli tidak begitu. Dalam pencari pembenaran orang Islam pun boleh makan babi dengan alas an darurat.

Terlepas dari berbagai kepentingan soal PP 84 Tahun 1999, jika dilihat dalam ranah politik lokal kita di Sumatera Barat, apalagi sejak bergulirnya era kembali kepemerinatahan nagari, tentu banyak pihak yang menginginkan bagaimana di masa mendatang dibuat pemerintahan nagari lebih berdaya.

Pemberdayaan nagari merupakan tujuan pokok dalam konteks kembali ke nagari. Sementara hingga saat ini, pengaturan pemerintahan nagari berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 9 tahun 2000, hanya / baru mengatur tentang nagari dalam lingkup kabupaten. Sedangkan pemerintahan terendah dalam kota, masih dalam bentuk kelurahan dan desa.

Bila PP 84 Tahun 1999 diraskan sebagai beban menghimpit dada bagi masyarakat Banuhampu, barangkali salah satu penyebabnya, mereka sudah alergi dengan apa yang dinamakan kelurahan yang dirasakan masih produk luar. Maunya mereka, bagaimana tetap hidup bernagari. Hidup dalam sebuah sistem pemerintahan yang menjamin berekspresi dengan tatanan adat istiadat yang telah mereka miliki turun temurun.

Jika memang alasan ini yang mengemuka, tentu pula bisa dijawab, apa salahnya bila pemerintahan nagari juga diakui dalam pemerintahan kota. Khususnya Kota Bukittinggi. Justru itu pemkaran yang diatur dalam PP 84 Tahun 1999 hendaknya mengadopsi nagari bulat-bulat dengan sistem kemasyarakatan dan pemerintahannya.

Pengaturan pemerintahan nagari dalam kota di Sumatera Barat, kiranya sudah patut dilakukan. Sebab, selain upaya kembali ke nagari sudah diterima oleh seluruh nagari yang ada di tiap kabupaten (kecuali Mentawai), keberadaan beberapa nagari adat yang kini berada dalam wilyah administrasi pemerintahan kota juga masih tetap kokoh dengan kulturnya.

Seperti masyarakat Koto Tangah, Pauh Limo serta Bungus Teluk Kabung, Papiko (Padang Pinggir Kota). Begitu juga Talawi di Sawahlunto. Masyarakat daerah ini masih taat dengan adat salingka nagari –nya. Bila kini mereka ingin hidup berpemerintahan nagari dalam kota, maka inilah yang harus dicarikan solusinya. ***


Mengatur Nagari di Bukik Marapalam

Bagi orang Minang, Bukit Marapalam adalah bagian dari babak sejarah. Ketika itulah tonggak sejarah ditancapkan bersama oleh kaum adat dan kaum ulama, yang sering bertikai pendapat, soal Islam dan adat Minang. Pertikaian ini diperuncing oleh Belanda semasa Perang Paderi 1837 melalui politik adu dombanya. Karena dengan pertikaian itulah Belanda mendapat kesempatan menancapkan kukunya.

Seperti diungkap Sekretaris Umum Lembaga Kerapatan adat alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu MPd, sumpah Bukit Marapalam amat penting diketahui anak kemenakan. Sebab, katanya, sumpah Bukik Marapalam adalah cikal lahirnya patuah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau.

Bila dikaji lebih jauh asal usul Sumpah Marapalam, maka akan diketahui, bahwa Bukit Marapalam ini menyimpan nilai sejarah amat tinggi. Bukan hanya sekedar sejarah tapi juga pegangan hidup orang Minangkabau dalam mengembangkan adatnya.

Mengapa bernama bukit Marapalam ? Banyak sekali perbedaan pendapat tentang hal ini. Namun, menurut M. Sayuti, Marapalam berasal dari kata Marapek Alam (merapatkan isi alam). Maksudnya, di sinilah pada tahun 1837 —pada detik-detik terakhir kekalahan pejuang padri melawan tentara Belanda, terjadinya . pertemuan antara tokoh adat dan ulama selingkaran alam Minangkabau.

Sedangkan kata Puncak Pato berasal dari kata puncak pertemuan, yang artinya di sinilah terjadi pertemuan antara kaum adat dan kaum ulama.

Adat Basyandi Syarak

Amir MS dalam bukunya, Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, ajaran Islam baru masuk ke Minangkabau pada abad ke-7, melalui rantau Minangkabau sebelah timur, yaitu Aliran sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Di samping itu juga melalui Sungai Batang Hari dan Aliran Sungai Dareh. Pembawa ajaran ini, adalah saudagar Arab, yang juga bertindak sebagai mubalig.

Dalam penyebaran Islam ke Minangkabau, tercatat beberapa gelombang. Tenggang waktu antara gelombang satu dengan gelombang berikutnya, cukup lama.

Gelombang pertama, masuk sekitar tahun 670-730 M. Dalam tempo waktu 400 tahun kemudian, Islam tadi pun lenyap di bumi Minang karena terhalang tindakan dinasti T’ang yang merasa terancam ekonominya oleh saudagar Arab.

Kemudian pada tahun 1285-1522 agama Islam Mazhab Syafei berkembang di Minangkabau timur. Konon, masa itu kekuasaan Samudera Pasai makin berpengaruh di wilayah sekitarnya, termasuk di Minangkabau.

Tahun 1347 Adityawarman yang dibesarkan di lingkungan keraton kerajaan Majapahit, berkuasa di Minangkabau. Ia menyatakan dirinya sebagai raja di kerajaan Swarnabumi atau disebut juga Darmasraya, yang pada mulanya berpusat di daerah Sungai Lansek, Sungai Dareh, Rambahan, Padang Roco, yang seluruh lokasi ini berada di lingkungan Minangkabau wilayah timur, dekat Sungai Batanghari. Setelah daerah kekuasaan Adityawarman meluas, maka pusat kerajaan berpindah ke Pagaruyung.

Ada hal menarik dengan raja Adityawarman. Namanya tidak disebut-sebut dalam cerita rakyat dan yang lainnya. Dia bagai hilang begitu saja. Semenjak Adityawarman meninggal, hingga kini tidak ada kabar berita tentang penggantinya. Namun sekitar dua abad kemudian diketahui bahwa kerajaan Pagaruyung tidak lagi diperintah oleh orang beragama Budha atau Hindu. Tapi oleh orang beragama Islam bernama Sultan Alif.

Begitu Sultan Alif meninggal tahun 1580 tidak diketahui siapa penggantinya.

Seabad kemudian muncul nama Sultan Ahmad Syah. Di zaman Sultan Ahmad Syah inilah, pemerintahan bercorak desentralisasi yang berdasarkan hukum Islam yang dipadukan dengan hukum adat, diterapkan.

Pola ini dikenal dengan Tungku nan Tigo Sejarangan. Maksudnya, adalah tiga orang raja yang berkuasa yaitu : Rajo Adat di Buo, Raja Ibadat di Sumpur Kudus, Raja Alam di Pagaruyung.

Jadi dapat dikatakan, seribu tahun yang lalu adat dan agama telah mampu hidup sandar-menyandar dengan rukun di Ranah Minangkabau. Saat itu Islam diterima dalam masyarakat tanpa perlu membuang adat, namun proses Islamisasi seperti ini, mengakibatkan adanya percampuran antara ajaran Islam dengan aturan adat.

Pada saat itu adat basandi syara’, syara’ basandi adat yang artinya syara’ dan adat saling melindungi. Hubungan ini berlangsung cukup lama sampai akhir perang Paderi pada tahun 1837 M.

Sumpah Sakti Marapalam

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan Sahabat Beliau Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abitalib wafat, Islam pecah menjadi tiga aliran di tanah Arab: Syiah, Suni dan Khawarij.

Karena kerasnya persaingan antara golongan Syi’ah, Sunnah (Suni) dan Khawarij, akhirnya golongan Khawarij lenyap dari peredaran. Tinggal kemudian dan berkembang hingga hari ini aliran Syi’ah dan Sunnah. Kedua aliran ini berhasil membentuk pemerintahan yang kuat.

Dalam perkembangannya kemudian, Golongan Sunnah terbagi pula kepada empat mazhab, yaitu Mazhab Maliki, Hanafi ,Hambali dan Syafi’i.

Dalam sejarah tercatat, bahwa di awal abad ke-19, di Minangkabau banyak terdapat orang Islam beraliran Syi’ah.

Dipihak lain, saat itu Golongan Sunnah yang beraliran mazhab Hambali sedang gencar-gencarnya melakukan gerakan pembaharuan Islam. Anehnya lagi, ulama-ulama muda aliran Syi’ah yang tidak puas dengan tindakan yang dilakukan ulama-ulama tua mereka, masuk golongan Sunnah. Beginilah suasana perkembangan agama Islam di Minangkabau pada abad ke-19 itu.

Di bidang pemerintahan nagari saat itu, pertarungan antara kekuatan penghulu di satu pihak dengan alim ulama di pihak lain, sedang memanas kian memaksa dari hari ke hari.

Walaupun dalam pemerintahan nagari, para ulama mendapatkan posisi, namun fungsinya sangat terbatas. Hanya boleh berfungsi di surau-surau. Mereka hanya bisa berwenang memberi kutbah.

Ketika itu, masyarakat lebih patuh kepada penghulu dari pada ulama. Ulama meminta agar titah atau nasehat yang mereka sampaikan bisa pula didengar masyarakat, sebagimana masyarakat mematuhi apa-apa yang diterimanya dari penghulu.

Sebagai rentetan dari fenomena ini, lama kelamaan pertikaian antara kaum adat atau penghulu dengan kaum agama atau para ulama, yang ujung-ujungnya sampai kepada perebutan kekuasaan makin meruncing.

Saat bersamaan, di tanah Arab seorang pemimpin Badui yang bernama Muhammad Ibnu Wahab bekerja keras untuk menghidupkan kembali mazhab Hambali di tengah-tengah suku bangsanya.

Pengikut Muhammad Ibnu Wahab yang disebut kaum Wahabi sedang melancarkan revolusi agama Islam di tanah Arab dengan tujuan untuk membersihkan praktek agama dari pengaruh bid’ah dan dikembalikan kepada kemurnian ajaran islam sesuai dengan Mazhab Hambali.

Gerakan kaum Wahabi berhasil menumbangkan kekuasaan Turki-Otsman di Tanah Arab sekaligus berhasil membebaskan Kota Suci Mekkah dari kekuasaan Turki-Otsman.

Tahun 1803, tiga putera Minangkabau Haji Piobang, Haji Sumanik dan Haji Miskin, kembali ke kampung halaman masing-masing, dengan melanjutkan perseteruan dengan golongan Syi’ah yang telah dominan di Minangkabau semenjak abad ke-16.

Iklim beragama yang sedang ada di Minangkabau, ternyata membantu ketiga tokoh ini untuk melakukan pembersihan dan pemurnian ajaran agama islam.

Berbagai praktek pelanggaran terhadap hukum Islam seperti berjudi, menyabung ayam, meminum tuak dan berbagai bentuk kebatilan lainnya, mereka hapuskan karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Ulama-ulama Syi’ah tidak mampu melarang praktek-praktek yang dilakukan di tengah masyarakat tersebut. Karena mereka merasa tidak berwibawa. Yang berwibawa adalah para penghulu atau kaum adat. Di saat-saat ketidak berdayaan kaum Syiah ini, terjadilah satu fenomena; ajaran agama didengarkan juga, sementara kebiasaan atau adat berjudi, menyabung ayam dan minum minuman keras dilakukan juga.

Anehnya, dalam upaya memerangi fenomena negatif di tengah masyarakat saat itu, antara kaum Syiah dengan yang membawa prinsip kaum Wahabi ini tidak bersatu. Belakangan, mereka pula yang saling hantam satu sama lain.

Begitu kaum pembaharu dari Mekkah ini merasa telah punya kekuatan, mereka langsung melakukan tindakan pembersihan terhadap praktek negatif yang menurut Islam termasuk bersifat bid’ah.

Selanjutnya mulailah periode baru dalam gerakan Islam di Minangkabau yang disebut proses Islamisasi melalui jalur kekuatan yang disebut Islamisasi politik. Yakni alternatif bagi islamisasi cultural.

Akibat Islamisasi politik ini, Alam Minangkabau berada dalam sebuah era pertikaian dalam bentuk pertentangan fisik antara sesama orang Minangkabau, yang di Minangkabau dikenal dengan Perang Paderi, 1821 sampai 1837.

Sekaitan terjadinya pertikaian yang cukup panjang, yang istimewa dalam perang Paderi tersebut, peranan Belanda makin sangat besar.

Dalam pertikaian ini, Belanda punya kepentingan yang amat istimewa dalam menumbuh suburkan pertentangan antara kedua belah pihak.

Peperangan demi peperangan selama Perang Paderi, adalah peperangan antara kaum adat dengan kaum agama (Islam). Kaum agama yang membawa prinsip perjuangan kaum Wahabi dari Tanah Arab hakikatnya bukan marah kepada kaum Syiah. Melainkan hanya karena ketidakmampuan memerangi kemaksiatan itu.

Dengan datangnya ketiga Haji dari Mekkah tadi, sudah barang tentu mereka akan bertentangan dengan para pejudi, pemabuk, dan bukan kepada kaum Syiah.

Melihat kondisi demikian, Belanda tidak tinggal diam. Sebagai penjajah, dia merasa punya kepentingan untuk memperkokoh kedudukannya di Indonesia. Dengan pertentangan yang terjadi antara kaum adat dengan kaum agama, Belanda menumpas para pejuang Islam.

Namun, setelah sekian lama pertentangan terjadi di alam Minangkabau, akhirnya sadarlah anak Minang kalau mereka sudah dimanfaatkan Belanda. Kemudian mereka bersama-sama merapatkan isi alam Minangkabau. Peristiwa inilah yang dikenal tempat dicetuskannya istilah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabbullah.

Dalam pertemuan bersejarah ini lahir kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa adat tidak dapat dipisahkan dengan agama (Islam). Apa saja yang tertulis dalam ajaran agama, harus dipakai sebagai ajaran adat. Ajaran agama Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Minangkabau. Adat yang akan dipakai tidak boleh bertentangan dengan agama Islam.***


Rumah Gadang dalam Nagari

Rumah Gadang, disebut juga rumah adat, merupakan rumah milik penghulu di Minangkabau. Dalam ceritanya, sejak semula rumah ini dibangun dengan bentuk sedemikian rupa oleh Datuk Tentejo Gurhano, seorang ahli pahat dan ukir asal daratan Cina. Kedatangan Tantejo Gurhano, sengaja diterima baik oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, untuk menata pemukiman di Ranah Minang. Pertama kali bentuk rumah Minang yang bergonjong itu dia buat di nagari tertua, Pariangan Padang Panjang, Tanah Datar.

Selanjutnya bentuk bentuk Rumah Gadang ini berkembang di nagari-nagari menurut kelarasan yang dipakai oleh nagari tersebut. Dalam kelarasan Bodi Caniago yang dipimpin Datuk Parpatiah Nan Sabatang, Rumah Gadangnya tidak memakai anjung (bahagian yang ditinggikan) pada kedua ujung rumah. Selain itu lantai di dalam rumah seluruhnya datar, tidak ada yang ditinggikan. Sedangkan dalam kelarasan Koto Piliang yang diasuh Datuk Katumanggungan, beranjung di kedua ujung rumah. Lantai dalam rumah ada bahagiannya yang ditinggikan (bandua), sebagai tempat duduk para penghulu pucuk.

Datuk Tuah dalam bukunya Tambo alam Minangkabau, mengatakan, Rumah Gadang di bangun di Minangkabau, pada masa kerajaan ke II. Maksudnya, zaman pemerintahan Datuk Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuk Katumanggungan. Setengah pendapat, orang mengatakan masa Kerajaan ke II itu adalah setelah meninggalanya Raja Datuk Bandaro Kayo dalam Ranah Kerajaan Koto Batu. Diperkirakan abada ke 3 Masehi.

Pusat Kerajaan Koto Batu di Lagundi Nan Baselo, Pariangan Padang Panjang. Hingga kini, masih ada bekas-bekasnya, seperti: sawah gadang satampang baniah, batu laweh sajamba makan, pincuran puti, titan berayun, gelanggang kuau, lurah situkal banang, tungku tigo sajarangan.

Konon kabarnya, pembangunan Rumah Gadang di Minangkabau, sangat semarak, pada masa setelah perang paderi. Masa itu perekonomian masyarakat sangat membaik karena banyak hasil lada, tembakau dan tumbuhan lainnya yang laku dijual kepada pedaganag dari luar negeri. Selain itu, semangat keagamaan yang menuntut dibangunnya surau-surau dalam kaum, juga mendorong tumbuhnya Rumah Gadang di tiap nagari.

Hidup dalam kaum yang dipimpin seorang penghulu, telah membuat warga suku patuh pada pimpinan. Sehingga tidak ada hal yang ,menmyulitkan bagi seorang penghulu, masa itu untuk membuat sebuah rumah gadang. Sebab, penghulu punya modal dari hasil harta pusaka, lagi pula banyak tenaga anak kemanakan yang dapat dipergunakan untuk membantu tukang bekerja. Di dalam rumah itupun dibuat bilik-bilik untuk anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki ditempatkan di surau yang dibangun bersamaan dengan kehadiran Rumah Gadang.

Karena itu sangat janggal rasanya bila ada orang yang membangun Rumah Gadang tapi tidak disertai dengan membangun sebuah surau. Sebab, hal ini satu paket. Rumah Gadang diperuntukkan bagi anak kemanakan yang perempuan, sedangkan surau untuk anak kemanakan yang laki-laki. Begitulah waris yang diterima secara turun-temurun di Minangkabau.

Terjadi Pergeseran Nilai

Tanpa terasa, kini pola kehidipan masyarakat Minang sudah bergeser dari matrilinial kepada parental. Tanggung jawab keluarga yang semula berada di tangan penghulu dan mamak rumah, kini bergeser kepada tanggangjawab penuh seorang ayah. Maka upaya membangun Rumah Gadang pun kian luntur. Malah banyak Rumah Gadang yang sengaja ditinggalkan oleh anak kemanakan, tersebab dia sudah mampu membuat rumah sendiri untuk berdiam.

Hidup dirumah milik sendiri jauh lebih aman tersa bersama anak dan suami. Beda dengan di Rumah Gadang yang selalu berdampingan dengan warga penghuni lainnya. Apalagi bila penghulu menghendaki seisi rumah cukup satu dapur saja. Maka, akan lebih menyiksa terasa bagi kalangan masyarakat Minang yang sudah berpikir modern. Alhasil, Rumah Gadang pun lapuk ditinggalkan.

Saat ini tidak sedikit di dalam nagari-nagari di Minangkabau, hanya tersisa bekas perumahan Rumah Gadang saja. Selain itu juga banyak dari rumah tua itu yang nayris runtuh, akibat diterpa angin. Akan tetapi, sudah jadi pameo dalam kampung, bahwa Rumah Gadang itu tidak boleh diruntuhkan atau dibuka untuk dimanfaatkan kayunya.

Menurut Abdul Hamid Datuk Rangkayo Sati, salah seorang pemuka masyarakat Nagari Pariangan, ada bebarapa hal yang menyebabkan Rumah Gadang tidak boleh dibongkar. Pertama, berdasarkan pembuatan sejak awal, sebuah rumah adat itu dibangun untuk dipergunakan anak cucu di kemudian hari. Dalam pengertian ini, sama halnya membangun rumah tempat beribadah bagi anak kemanakan. Jadi jika dibongkar, maka pahala yang senantiasa mengalir kepada orang-orang tua dahulu, yang membuatnya, segera terputus bersamaan dengan runtuhnya Rumah Gadang.

Kedua, pentingnya sebuah Rumah Gadang dalam kaum, menurut buatan orang-orang terdahulu, sama kadarnya dengan gadih gadang indak baliki dan mayat terbujur di atas rumah. Kerna itu pula bila salah satu dari hal yang tiga ini menimpa sebuah kaum, maka harta pusakapun halal digadaikan.

“Jadi aib dalam kaum jika Rumah Gadang ketirisan (beratap bocor) dibiarkan saja, padahal anak kemanakan berdiam di atasnya. Begitu juga ada salah seorang wanita dewasa di rumah gadang yang belum kunjung mendapatkan suami. Sama seperti mayat terbujur di atas rumah tetapi tidak ada uang untuk menyelamatkannya. Gadaikanlah harta pusaka untuk mengatasi semua itu,” kata Abdul Hamit suatu kali.

Sementara itu, Ajo Pirin, 82 th, seorang tetua pesukuan Jambak, Nagari Koto Malintang, Agam, mengatakan, Rumah Gadang yang tidak berpenghuni lagi bisa saja di bongkar, jika tanah perumahan itu diperlukan untuk membangun rumah yang baru. Akan tetapi, untuk meruntuhkan rumah tua, mesti seiya sekata dulu kaum dalam pesukuan. Bila masih belum bulat suara untuk meruntuhkannya, maka upaya itu tidak bisa dilakukan. “Sebab, hal ini menyangkut buatan orang terdahulu. Arwah nenak moyang akan menyumpah bila peninggalan mereka disia-siakan,” kata Pirin.

Sulit meruntuhkan

Menurut H.Jafri Dt.Lubuak Sati, meskipun Rumah Gadang dinyatakan milik suatu kaum, namun pada hakekatnya Rumah Gadang itu kepunyaan masyarakat nagari. Sebab, seketika mendirikan rumah itu dahulunya, ada istilah ‘batagak kudo-kudo’. Pada saat itulah berkumpul seluruh anak kemanakan, karib kerabat, membawa apa-apa yang diperlukan dalam membangun Rumah Gadang tersebut dengan gotong royong.

Beranjak dari apa yang disebutkan Dt.Lubuak Sati, maka terbuktilah betapa banyak Rumah Gadang dalam nagari yang tidak dibongkar dengan disengaja, melainkan dibiarkan runtuh dimakan zaman. Setelah runtuh, barulah anak kemanakan, membersihkan tanah perumahan untuk dipakai kembali membuat rumah baru, tetapi tidak lagi berupa Rumah Gadang. ***


Nagari Sepanjang Batanghari

Jika anda menyusuri Batanghari dari Jambi ke arah hulu, kata Rusli Amran, dalam bukunya Sumatera Barat hingga Plakat Panjang, maka setelah mencapai Kota Tanjung, sungai lebar ini akan memasuki daerah Minangkabau. Daerah ini oleh Belanda dahulu disebut Batanghari Districten dengan kota-kotanya seperti Padanglaweh, Sitiung, Sungailansek, Sungaidareh dan lain-lain. Kini daerah itu sedang diperjuangkan oleh Pemdakab Sawahlunto Sijunjung untuk menjadi Kabupaten Darmasraya.

Memang sejarah mencatat, pada akhir abad yang lalu, Batanghari Districten merupakan daerah tersendiri. Sesudah kekuasaan Hindia Belanda sampai ke sana, daerah itu dibagi dua masing-masing distrik Batanghari dan Kotabesar dengan ibu kotanya mula-mula di Kotabesar kemudian semenjak 1913 dipindahkan ke Sungaidareh dan termasuk onderafdeling Tanah Datar, Keresidenan Sumatra Barat.

Melihat letak geografis daerah ini, dengan anak sungai Pangean dan Takung sampai Sijunjung (kemungkinan dulu namanya Kandi), maka jelas Batanghari merupakan jalan terbaik untuk mencapai pusat Alam Minangkabau. Di samping tentunya lewat sungai-sungai besar lain dari pantai timur ke pedalaman Sumatra Tengah seperti Indragiri, Kampar, Siak dan Rokan.

Sampai akhir abad ke –19, daerah Batanghari masih merdeka dan rakyatnya sangat bangga dengan kemerdekaan ini. Bersama Hulu Kuantan dan Hulu Kamparkiri, daerah-daerah tersebut dulu termasuk “ rantau nan tigo jurai “ dari Kerajaan Minangkabau. Dalam tahun 1845 beberapa raja di sana, sebagai wakil raja Minangkabau, berjanji tidak akan mengizinkan Belanda masuk. Baik ekspedisi Veth tahun 1877, maupun ekspedisi Yzerman 1895, tidak diperbolehkan memasuki daerah “ rantau di baruh “ Minangkabau itu. Houston Waller tidak mendengar nasihat Pemerintah Belanda dan ingin pergi ke Jambi melewati Batanghari districten pada tahun 1905. Akibatnya dia dibunuh di sana.

Kesulitan bagi Pemerintah Belanda, khususnya Keresidenan Sumatra Barat, ialah karena daerah tersebut dipakai sebagai tempat pelarian kuli-kuli kontrak yang bekerja di tambang batubara Sawahlunto. Kecuali kuli-kuli kontrak, sewaktu “zaman putih” dan lama sesudah itu, banyak pula orang Pidari melarikan diri kesana, begitu pula para pemimpin rakyat setempat yang tidak menyenangi kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya pada tahun 1905 Batanghari districten disodori perjanjian menuntut raja-raja agar mengakui kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda.

Mereka diharuskan menandatangani perjanjian pendek saja, dengan isi yang sama untuk semua daerah kurang berarti, yang waktu itu masih merdeka. Untuk Batanghari districten, ditandatangani oleh Datuk Khatib Besar atas nama V-Kota dan Padangtarab; Sultan Sri Maharaja Diraja untuk Kotabesar; Tuanku Baginda Majolelo untuk Padanglaweh; Tuanku Bagindo Ratu untuk Siguntur dan beberapa raja lainnya. Semua mengakui bahwa: 1. daerah mereka adalah bagian dari Hindia Belanda dan dengan demikian di bawah kekuasaan Belanda, 2. akan setia pada Raja Belanda dan Gubernur Jenderal sebagai wakilnya, 3. akan mentaati segala peraturan dan seterusnya.

Sebelum dikuasai Hindia Belanda, pemerintahan di sana tidak banyak berbeda dengan daerah-daerah lain Minangkabau pada permulaan abad yang lalu. Tiap kampung praktis berdiri sendiri dengan seorang datuk atau penghulu, manti, mualim dan dubalang. Beberapa kampung atau kota bisa membentuk nagari, dua atau lebih nagari kadang-kadang membuat persekutuan, sehingga oleh karena itu pemerintahan nagari bersifat federatif. Satu atau beberapa nagari dikepalai oleh “rajo”atau “urang gadang” yang bertindak sebagai wakil raja Pagaruyung. Orang-orang ini diambil dari kaum penghulu tetapi mempunyai kekuasaan cukup besar melebihi seorang datuk.

Raja Pagaruyung walaupun diakui sebagai atasan, praktis sudah tidak mempunyai kekuasaan sama sekali dan hanya diakui karena adat dan tradisi saja. Sebaliknya, raja di Pagaruyung sudah puas asal diakui saja sebagai yang dipertuan dan mendapat “mas manah” tiap 3 tahun sekali dari rantau. Paling-paling tugas Yang Dipertuan Pagaruyung tadi mengukuhkan seorang raja, atau menyelesaikan kalau ada sedikit perselisihan antara raja-raja kecil. Ini pun dilakukan kalau diminta. Ikatan sebetulnya praktis sudah tidak ada.

Raja-raja di rantau itu merdeka dalam tindakan. Siapa yang kuat dapat membawahi lagi beberapa raja kecil di dekatnya. Adat istiadat setempat yang timbul perlahan-lahan lama-kelamaan mendarah daging, sehingga agak berbeda dari adat asal istana. Dengan demikian, di rantau bisa saja muncul kerajaan-kerajaan kecil yang kuat dengan adat kebiasaan sendiri, membawahi pula satu atau beberapa raja yang lebih kecil lagi. Si raja kecil makin berkurang kekuasaannya, akhirnya hanya tinggal nama. Kadang-kadang dengan jalan perkawinan antara mereka, kedudukan atau gengsi bisa dinaikkan sedikit. Tetapi dalam pemerintahan nagari, para penghulu atau datuk berdasarkan adat, tetap mempunyai suara yang harus didengar. Merekalah pengemban adat dan pada adatlah seorang raja terikat untuk bertindak.

Raja yang melanggar adat, bisa saja diganti. Hanya seorang raja yang luar biasa kedudukannya, yang bisa berkonfrontasi terhadap pemerintah nagari yang berdasarkan adat turun-temurun. Kalau memakai istilah sekarang, bentuk pemerintah cukup demokratis. Antara raja yang satu bisa saja berselisih dengan raja yang lain, atau antara nagari yang satu dengan nagari lain. Kadang-kadang “sangketo” bisa menimbulkan” perang”. Sedikit lempar-melempar batu, ada beberapa yang luka mungkin juga meninggal, untuk akhirnya didamaikan menurut adat yang berlaku.

Tidak ada perang untuk membinasakan lawan, sebab “perang adat” tadi merupakan sedikit tindakan yang harus diambil “menurut adat”! Begitulah keadaannya selama berabad-abad.

Di sepanjang Lembah Batanghari, selaku daerah rantau Minangkabau, ada beberapa desa tidak berarti, seperti Rambahan, Padangrocok, Lubukbulan, Padanglaweh, Siguntur dan lain-lain. Semua tempat ini kira-kira setengah abad yang lalu mendapat perhatian para ilmuwan, arkeolog dan ahli-ahli bahasa kuno. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah di mana dimulai sejarah tertulis Kerajaan Minangkabau.

Orang menyebut daerah ini Sungailansek atau Langsat. Terletak di tepi hulu Batanghari kira-kira antara Padanglaweh dan Sungaidareh. Seperti disebutkan Rusli Amran, pada suatu hari yang terik di tahun 1935, tidak kurang dari 300 pekerja sibuk mengangkat si Rocok dari tempat ia tidur kira-kira selama hampir 6 abad. Rakyat menamakannya si Rocok karena patung ini terletak di daerah Padangrocok.

Patung ini terbuat dari batu setinggi hampir 4 ½ meter. Beratnya lebih dari 4 ton dengan bentuk yang ganas. Dewasa ini, dia merupakan patung terbesar dari seluruh patung di Museum Nasional Jakarta.

Rakyat setempat sudah lama kenal si Rocok, raksasa sedang tidur itu oleh mereka pernah dipakai sebagai batu asahan, menajamkan pisau. Menumbuk pun bisa, hingga sebagian dari patung itu telah menjadi lesung kecil.

Jika ditelusuri Sungailansek ke arah barat, akan dijumpai dusun Lubukbulan. Persis di utaranya beberapa kilometer, terletak Dusun Rambahan. Di sinilah terdapatnya arca Amoghapaca yang sejak semula seorang kontrolir Belanda bernama Van Den Bosch. Penyelidikan selanjutnya dilakukan Pleyte dan yang berjasa menterjemahkan tulisan di punggung arca itu, ialah ahli Belanda, Profesor Kern. Hasil usaha professor inilah yang menjadi sumber sejarah penulisan hubungan Raja Adityawarman dengan Kerajaan Singosari di Pulau Jawa.

Westenenck, swaktu masih bertugas di Sumatra Barat, pernah berkunjung ke daerah ini, tahun1909. Melalui jalan setapak, dia sampai di Pangkalan. Kemudian memasuki belukar dan sesudah mencari cari barulah penunjuk jalan menemukan patung yang dimaksud. Patung Budha itu tidak berkepala lagi, tergolek dengan punggungnya ke tanah. Tingginya 91 cm, tebal 51 cm dan jarak antara ke dua lutut 90 cm. Beberapa ratus meter sebelum sampai ke tempat patung tersebut, jalan setapak tadi melalui sebuah punggung bukit dengan rawa di kiri dan kanan. Rakyat setempat menamakannya “berhalo”,

Jauh sebelum Westenenck, seorang bekas kontrolir Belanda bernama Veskerk Pistorius, awal 1868 telah menulis bahwa di “Batanghari districten” , banyak dipakai kata-kata bahasa Jawa dan bahwa di sana pernah berkembang Kebudayaan Hindu.

Daerah ini dahulunya, merupakan daerah makmur dengan kegiatan ekonomi cukup tinggi dan merupakan suatu pusat perdagangan (terutama lada dan emas) yang banyak dikunjungi bangsa asing. Seorang pegawai pemerintah kolonial dulu, bernama Damste sewaktu masih menjabat aspiran-kontrolir di Sijunjung pertengahan ke dua abad yang lalu, pernah mengunjunggi daerah-daerah perbatasan dengan Batanghari. Daerah itu sampai sekarang masih bernama XII-Koto.

Kini desa di sepanjang Batanghari, merupakan daerah terbelakang. Tetapi, menurut Damste, rakyat disana masih ingat pada zaman emas dahulu, sewaktu masih banyak berdiri rumah besar dan bagus dari kayu, rakyat setiap hari makan nasi, para wanita dan anak gadis penuh perhiasan. Sewaktu penduduknya jauh lebih banyak, Batanghari seakan-akan kuning airnya karena pendulangan emas. Aspiran kontrolir itu dalam peninjauannya, juga berhasil melihat apa yang disebut “pamanahan” yang masih disimpan baik oleh beberapa keluarga ternama. Yakni pusaka dari nenek moyang yang mereka anggap keramat, dibungkus baik-baik dan disimpan di loteng rumah. Membuka “pamanahan” itu pun dilakukan dengan hormat dan khidmat sekali, hati-hati, di atas asap kemenyan. Salah satu “pamanahan” yang disaksikan Damste ialah milik Datuk Rajo Bandaro, Tiang Panjang Muarasangir berupa tombak “tumbak majopaik”.

Begitu juga alat-alat lain seperti pedang dan keris, kemungkinan besar sekali berasal dari Jawa, dibawa kesana selama “pamalayu”. Selain itu dia juga menyaksikan benda-benda lain dari porselen berbagai bentuk (kendi, piring, mangkok, dalam bentu binatang kecil seperti singa, burung dan lain-lain). Semua berasal dari Tiongkok di bawa oleh orang-orang Cina yang datang ke sana untuk berdagang lada.

Begitu pula barang atau alat-alat berasal dari kebudayaan Hindu-Jawa berbagai bentuk, kebanyakan dari tembaga seperti yang dilihat Damste di rumah keluarga Datuk Tan Penghulu, Tiang Panjang dari Alai. Di antara Ombakkubu dan Muarasangir, Damste melihat bukit kecil di pinggir Batanghari yang dikenal penduduk sebagai Gugukgadang. Mungkin aslinya berupa sebuah kuil Hindu yang telah tertimbun sebab di dekatnya terlihat banyak batu bata berbagai ukuran.

Kesimpulan yang kita dapat dari semua ini, ialah bahwa Batanghari dahulu banyak sekali dipergunakan para pendatang. Dan bahwa di daerah tempat si Rocok ditemukan, di situ rupa-rupanya mereka bertempat tinggal dan merupakan pusat Kerajaan Hindu berabad-abad yang lalu. ***


Mengangkat Potensi Nagari

Bila tidak hilang akal, banyak jalan menuju Mekah. Lebih kurang itulah yang dilakukan Kelompok Tani Tanjung Balai, Nagari Atar, Kecamatan Padang Ganting, Tanah Datar. Mereka memilih berternak ayam buras sebagai lahan kehidupan dalam mencari penghasilan sehari-hari. Usaha memelihara ayam ini sudah digeluti oleh masyarakat Atar sejak masa dahulu. Akan tetapi memelihara ayam dengan baik berdasarkan petunjuk pemerintah, baru dilakukan sejak 1996. Hasilnya, sekarang sudah terlihat sebuah kelompok tani ayan buras, yang tahun ini masuk finalis kategori Kelompok Tani Agribisnis Ayam Buras tingkat nasional.

Sebenarnya, jika dilihat dari segi geografis, nyatalah Nagari Atar tidak menguntungkan sebagai daerah pertanian. Kondisi alamnya berbukit-bukit, tanahnya cadas. Tebingnya tinggi, jurangnya dalam. Ada sawah sedikit, itu pun hanya bisa dipanen setahun sekali. Begitulah kondisi Atar nagari termiskin di Kabupaten Tanah Datar.

Namun demikian, miskinkah semua masyarakat Atar? Hep, tunggu dulu. Di perantauan anak nagari ini cukup berhasil dalam bidang usaha warung foto copy. Jika dilihat toko foto copy dan penjilidan yang bertebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu umumnya orang Atar yang punya. Begitu juga di kota Padang, tidak sedikit foto copy milik orang Atar.

Akan tetapi untuk di kampung halaman, di Atar sendiri, jelas tidak mungkin buka foto copy. Karena itu pula menurut Sahruji selaku Ketua Kelompok Tani Ayam Buras, ide memelihara ayam secara berkelompok menjadi pilihan. Kini anggota kelompok peternak ayam itu, tidak pusing lagi memikirkan pembeli beras. Telor ayam sudah cukup memberikan segala kebutuhan.

Barangkali apa yang telah dilakukan masyarakat Atar, bisa pula dibuat oleh nagari-nagari lain di Sumatera Barat, hanya saja yang diperlukan kemauan dan kejelian memilih lahan usaha. ***


Sambah Manyambah Tradisi Anak Nagari

Tersebutlah ranah Minangkabau sebagai kampiun demokrasi di tanah air. Apa saja yang akan dikerjakan di ranah ini, apabila melibatkan orang banyak, tetap dimulai dengan pembicaraan secara adat. Itulah yang disebut oleh anak nagari sebagai ungkapan petatah petitih. Yaitu untaian kata, yang dirangkai dalam irama berupa bait-bait pantun yang terdengar indah dalam menyampaikan maksud dan tujuan.

Simaklah peristiwa berikut ini. Pada sebuah nagari di Tanah Datar, ada kebiasaan mengaji sampai tiga hari beturut-turut di rumah ahli waris seseorang yang sudah meninggal dunia. Dalam majelis pengajian ini, akan berkumpul segenap karib kerabat, handai tolon dan sanak saudara yang ada hubngan dengan almarhum.

Jika dikira jumlah majelis itu bisa 40 sampai 60 orang. Mereka dalam majelis ini biasanya duduk melingkar sepanjang keliling dinding di ruang tamu dan ruang tengah rumah. Sehingganya saling berhadapan di tengah ruang yang kosong. Pada kesempatan itu, pihak tuan rumah duduk arah ke dapur. Tujuannya supaya dekat mengambil api pembakar kemenyan.

Sebagai pembuka kata untuk memulai pengajian, maka pihak tuan rumah menunjuk salah seorang dari mereka untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada para tamu yang datang. Kemudian utusan ini akan menyampaikannya dalam ungkapan tradisional berbentuk petatah-petitih. Musyawarah singkat ala tradisional itu pun dimulai.

Utusan Tuan rumah memilih salah seorang tamu untuk disambahi dengan menyebut gelar adat yang dipakainya: “Sambah manyambah kito pulangkan bakeh nan pandai, maoh dipintak jo bana Manti di jalang. Apo tu nan jadi buah kabanaran, lah taniat di hati silang nan bapangka - karajo nan bapokok, nak mangajikan sakalimah duo kalimah, dinaiatkan pahalonya kabakeh urang nan dahulu pado kito. Dek karano api alah diambiak kumayan lah dibaka, kok singkek tolonglah di uleh kok sentang tolonglah dibilai, sakian sambah pado Manti”. Maksudnya, si Tuan rumah bertanya pada tamunya, kemenyan sudah dibakar apakah acara sudah bisa dimulai.

Kemudian si Tamu menjawab: “Sapanjang pasambahan Malin tadi, kok dinga lah baik bunyi kok dipandanglah baik rupo. Manuruik adat nan biaso, kok gayuang kan iyo basambuik, kok kato kan iyo bajawaab. Kini karano kami lai baduo batigo, sabalum gayuang disambuik, sabalun kato dijawab, kami ambiak dulu kato baiyo, kami jinjiang dulu kato mufakat. Sifat mananti Malin sabanta”. Artinya, si Tamu mengatakan, tunggulah sebentar, dia bicarakan dulu dengan para tamu yang lain.

Setelah bermufakat sejenak, si Manti kembali menjawab persembahan si Malin selaku tuan rumah tadi: “Kabakeh Malin juolah malah. Sambah manyambah kito pulangkan bakeh nan pandai, maoh dipintak jo bana Malin di jalang. Nan jadi buah kabanran dek silang nan bapangka karajo nan bapokok, nak mangajikan sakalimah duo kalimah diniatkan pahalonyo pado urang nan alah dahulu padao kito. Kan yobaitu? Ndak dolai lah kami ambiak kato baiyo lah kami jinjiang kato mufakat, pihak kami si jamu alek manyarahkan sajo kapado sipangkalan. Sakian sambah pado Manti.” Inti jawaban, si Tamu menyerahkan saja pada si Tuan rumah. Artinya, sudah bisa di mulai.

Kemudian pihak tuan rumah menunjuk salah seorang ulama dalam majelis itu untuk memimpin pengajian. Dan pengajian pun dimulai sampai selesai. Begitulah setiap tahap demi tahap pekerjaan yang akan dilangsungkan dalam majelis itu. Semuanya tetap dimulai dengan musyawarah ala tradisional.

Terakhir setelah semua acara ritual tadi selesai, maka si Tamu pun mohon diri dengan ungkapan bait-bait yang indah. Sehingga semua rangakain acara tadi tampak tertib. Dan terkesan manis. Begitulah sedikit cuplikan dari sikap orang Minangkabau yang sehari-hari selalu bergelimang dengan musyawarah dan mufakat.

Kini timbul pertanyaan, sejak kapan dimulai kebiasaan berpetatah petitih ini? Kenapa orang Minang terkesan berbelit-belit dalam menyampaikan maksud dan tujuannya? Bukankah bicara langsung saja lebih simpel?

Jawabnya, cara yang demikian itulah yang dikatakan beradat. Beradat atau beradab merupakan tata cara untuk mengatur kehidupan menjadi lebih indah, tertib dan bermakna. Adat itulah pakaian manusia seutuhnya. Tidak sempurna menjadi manusia kalau tidak beradat atau beradab.

Adat itu disesuaikan dengan lingkungan yang ditempati. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah di situ air disauk.

Soal kebiasaan orang Minang memakai petatah-petitih ini, Syaafruddin Bahar juga menjelaskan dalam bukunya Masih Ada Harapan, bahwa ada suatu keanehan sejarah pada etnik Minang. Keanehan tersebut terletak pada kenyataan, bahwa walaupun Etnik Batak di sebelah utara dan Etnik Rejang lebong di sebelah selatan yang mempunyai aksara sendiri, tetapi orang Minang tidak memakai aksara sendiri dalam kehidupannya.

Berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di ranah Minangkabau umumnya dibuat dalam abad 14 Masehi yang ditulis dalan huruf-huruf sangskerta atau yang lazim dipakai masyarakat Jawa masa itu. Tambo-tambo sejarah Minangkabau yang ditulis sejak Islam masuk, otomatis dengan memakai huruf Arab dengan bahasa Melayu.

Oleh karena itu, kiranya karena tidak memiliki aksara sendiri, makanya orang Minangkabau menurunkan pelajaran kepada generasi penerus mereka dengan ungkapan bait-bait pantun yang dirangkum dalam petatah-petitih, supaya mudah dihafal.

Tetapi rupanya tidak sebatas itu saja. Ungkapan petatah-petitih itu juga mempunyai nilai dan makna yang tinggi. Lapangan yang dikehendaki oleh untaian kata yang indah penuh makna itu, adalah musyawarah mufakat. Maka dari jalinan hubungan keduanya, hingga kini tertanamlah sikap egaliter ke dalam jiwa anak Minang sampai kapan dan dimanapun mereka berada.

Sepandai-pandai membawakan diri dalam sebuah sistem, jiwa berontak akan tetap menggeliat melihat kesewenang-wenangan yang jauh dari musyawarah mufakat. Karena itu bagi orang Minang, yang penting sesuatu yang akan diperbuat dibicarakan terlebih dahulu dengan melibat semua unsur. Hasil musyawarah mufakat yang sudah dibulatkan seperti air ke buluh, akan dapat dilaksanakan oleh si pengambil kebijakan.

Tanpa musyawarah mufakat semuanya akan sirna di bumi Minangkabau. Jangankan membuat sebuah Masjid Raya, mengaji tiga hari untuk almarhum pun bisa tidak terwujud jika musyawarah tidak matang. ***


Sarung Memberi Kedamaian

Sudah lazim di pasar ternak, antara si empunya dan si pembeli tidak saling kenal. Negosiasi berlangsung melalui perantara dari masing-masing pihak. Pihak pembeli tahunya dengan sapi yang bagus. Si penjual pun hanya menerima harga bersih. Mereka mempercayai makelar masing-masing.

Makelar yang akrab disebut toke ternak, pagi hari berangkat dari rumah berbekal uang panjar. Dengan panjar itulah dia bisa melenggang di sela-sela pautan tali di pelosok pasar, sembari melihat pusar dan bentuk tubuh sapi yang sedang tertambang.

Adakalanya bodi sapi itu besar tapi pusarnya tidak membawa hoki. Ini kurang diminati oleh mereka yang mengerti. Sebaliknya ada yang letak pusarnya mengundang fulus, tapi bentuk tubuhnya tidak mengandung lemak. Tidak juga bisa jadi pedaging.

Bagi si Toke, kedua hal itu menjadi perhatian. Ternak yang baik untuk pedaging jelas yang bertubuh segar besar. Ini pasarnya rumah makan atau orang akan berhelat. Sementara ternak yang bagus untuk diperanakkan biasanya dipilih yang punya pusar mengandung kebajikan.

Ada istilah pusar ternak itu, ibarat telaga di bawah gunung. Artinya, siapa yang memelihara sapi ini akan mudah rezekinya. Berkembang biak ternaknya. Semakin banyak pula hartanya.

“Karena itu, supaya tidak salah pilih, untuk mendapatkan ternak yang baik, minta tolonglah pada toke. Di pasar ternak ciri khas toke itu, memakai kain sarung terlilit pada peci di atas kepala, atau dipulun pada pergelangan tangan,” kata seorang teman yang hobi mengamati pasar ternak.

Di pasar ternak, sarung berguna sebagai perisai harga. Tawar menawar tidak terbuka sepeti berdagang buah. Harga akan putus di balik kain. Sehingga tidak satu orang pun tahu, kecuali si pemilik jari-jari tangan yang bermain. Di dalam sarung harga diputus, bila kedua belah pihak sepakat.

Apa rahasia di balik kain sarung? Kata Mansur Piliyang, seorang pekerja seni yang tinggal di Padang, cara itulah yang dikatakan beradat dalam berjual beli. Berdagang ternak itu, dahulunya kata Mansur, adalah pekerjaan para datuk-datuk yang disebut kaum penghulu. Orang yang arif bijak sana. Tahu dengan ereng dan gendeng. Tahu di angin akan berseru dan tahu di ombak akan bersabung,

Di situlah hebatnya kaum penghulu. Kaum pemangku adat ini punya ciri khas dalam berjual beli. Mereka sangat menjaga perasaan orang sekeliling. Mereka tidak mau tercemar nama baik gara-gara hal yang sepele.

“Jika diamati, apa yang berlaku di pasar ternak, sangat baik untuk bisa dimengerti dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kain sarung bisa menjaga perasaan orang lain. Terutama si empumpunya ternak. Sebab jika tawar menawar dilakukan secara terbuka, bakal ada pihak yang tersinggung. Apalagi jika ternaknya bagus, tetapi ditaksir dengan harga rendah. Siempunya bisa naik pitam. Salah-salah jawab bisa berantam,” kata Mansur.

Untuk itulah jemari tangan di balik kain berfungsi menjaga suasana tentram di tengah keramaian. Di balik sarung, negosiasi terjamin lancar. Tak ada komentar yang keluar tentang objek. Yang menyudahi harga hanya angguk pertanda setuju dan geleng sebagai isyarat belum sesuai.

Kalau dilihat, dewasa ini, berdagang ternak tidak lagi mayoritas pekerjaan datuk-datuk. Tetapi sudah menjadi gawenya pengusaha atau disebut pedagang ternak. Datuk-datuk dikampung-kampung kini ada yang miskin. Sebab, mereka tidak lagi memilih pekerjaan jadi pedagang.

Ada kalangan datuk penghulu adat, justru terpaksa beralih profesi menjadi makelar harta pusaka. Tersebab tidak ada jalan lain, sementara kehidupan terus menuntut. Padahal dahulu itu, kalangan datuk-datuk berperinsip, hasil harta pusaka diperioritaskan untuk makan dan minum segenap anak kemanakan. Sedangkan hasil usaha dagang dia jadikan pembeli kain baju. Lebih dari itu dipergunakan untuk melengkapi hobi, seperti berburu dan main laying-layang dan sebagainya.

Kalaupun kini di kampung-kampung masih banyak didapati kalangan tua suka duduk di warung berpulun kain sarung, itu bukan berarti dia perdagang ternak. Umumnya sudah pensiun dan tinggal menikmat hari tua. Tidak sedikit pula dari mereka yang sudah kembali dari perantauan.

Kembali ke soal cerita pasar ternak, di zaman sekarang kain sarung tetap menjadi ciri khas para toke. Akan tetapi, toke yang sesungguhnya, tidak tampil ke pasar tempat ternak berkumpul. Dia hanaya bermain di balik layar sebagai penyandang dana.

Lagaknya sedikit berbeda, tidak lagi memakai baju gunting cina dan bercelana Jawa. Melainkan dia sudah terbiasa pakai celana jin dan jaket kulit berlapis kemeja tipis. Gelang ditangan membayang kuning, kacamata hitam ditaruh di kening. Hilr mudik dengan mobil ber-AC.

Jangan ditanya apa sukunya. Itu tidak zamannya lagi. Kini berbicara dagang ya dagang saja. Kalau dikaji asal usul dari mana datangnya kain sarung dan dari mana pula asal muasal memutus harga di balik kain, panjang ceritanya. Namun, sekedar untuk dimengerti, tawar menawar di dalam pulunan kain, telah lama ada di Cina dan Mongolia.

Jadi wajar saja kalau sekarang di negara ini, dalam urusan dagang kita hanya jadi orang nomor dua. ***


Makna di Balik Padi Menguning

Sik alau pianggang tangganau si-sio. Aku tahu asamulo engkau jadi. Aia buruk darah buruk asa engkau jadi……dan setrusnya. Terakhir doa itu ditup dengan kulimah tauhid.

Mulut seorang dukun yang enggan disebut namanya itu, komat kamit membacakan mantra tadi. Besok pagi lada dan merica tambah sedikit garam yang sudah dimantrakannya, dikunyah oleh yang punya sawah dan disemburkan ke matahari terbit yang masih memerah. Sejak itu, sawah satu tumpak yang jadi sumber mata pencaharian Rostina, (52), sudah aman dari gangguan pianggang.

Pianggang adalah sejenis hama pemakan padi. Padi yang kena sentuh pianggang bisa puso, atau tidak berisi. Butir padi jadi kosong, warnanya coklat. Akibatnya si petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi hal itu, maka Rostina, warga Nagari Padang Magek, Tanah Datar, Sumbar, itu minta jasa seorang dukun untuk menghalau pianggang.

Secara jujur Rostina mengakui, upaya serupa itu dia warisi dari neneknya. Sejak kecil dia sudah berlangganan dengan keluarga dukun tempat mengadu ketika padi di sawah mulai menguning. Dukun itu juga sudah turun temurun. Kecuali keluarga Rostina, warga lain yang sudah berpikir modern, tidak lagi melakukan upaya mantra-mantara untuk menghalau hama. Mereka sudah memakai semprotan racun pembunuh hama.

Bicara soal hama padi, tidak hanya soal pianggang saja. Tetapi juga ada tikus dan burung. Menurut Jakfar Tuangku Mudo, (39), untuk mengusir tikus ada juga warga yang memakai ayat Al-Quran. “Bagaimana pun hama itu ciptaan Tuhan juga. Kalau kita mohon perlindungan pada Tuhan, maka hasil tanaman kita juga akan selamat,” kata Jakfar memberikan alasan.

Tuangku Jakfar yang kini jadi Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Padang Magek, Tanah Datar, berkisah, pada suatu ketika dahulu di Ringan-Ringan, Pariaman, pernah masyarakat dirisaukan oleh hama tikus. Kemudian warga bersepakat untuk mengusir hama itu dengan zikir menolak bala.

“Ketika zikir dikumandangkan di pematang sawah, terlihat tikus-tikus lari ke pematang berjejer seolah menyimak suara riuh rendah masyarakat yang menguamndangkan lafal-lafal zikir. Memang pada musim tanam itu, sawah di sekitar zikir diadakan tadi tidak dijamah tikus. Panen pun akhirnya berhasil,” kata jakfar menceritakan pengalamannya.

Lain Pianggang lain pula tikus. Ternyata untuk mengusir burung yang juga ancaman bagi petani sejak dahulu di Minangkabau diadakan dengan cara tersndiri. Khusus terhadap burung tidak dipakai mantra dan doa, juga tidak dipakai zikir tolak bala. Tetapi memakai seni tradisi tersendiri. Itulah yang dinamakan menggaro atau mengusir burung.

Menurut Mansur Piliyang, (55), salah seorang pelaku seni di Sumbar, masa dahul mengusir burung pada areal sawah menguning diperlukan sebait pantun, yaitu: Oi buruang tabanglah tinggi, usah hinggoi sawah nangko. Siang malam kami mancari rasaki, kok lai kabarubah nasip nangko. (Oh burung terbanglah tinggi, jngan hinggp di sawah ini. Siang dan malam kami mencari rezeki, untuk mengubah nasip ini).

Pada pematang sawah, ketika padi mulai menguning biasanya sudah dibuat pondok-pondok tempat berteduh. Biasanya di permukaan sawah dibentangkan tali berjambul sebagai pengubung dari pondok ke tua-tua (orang-orangan) untuk menakuti burung. “Ketika menarik tali itulah bait pantun dilagukan dengan perasaan menghiba,” kata Mansur.

Disebutkan arena padi menguning juga ajang menjalin persahabatan dari sesama penggaro padi. Biasanya menggaro dilakukan pagi dan sore hari. Pagi untuk orang tua-tua dan sorenya giliran anak muda.

Pada sore hari itu pula anak muda saling berbagi cerita dan makanan penganan yang mereka bawa. “ Itu juga melambangkan bahwa orang kita suka bergaul, bermasyarakat,” katanya.

Tidak jarang pula akibat menggaro padi, terbuka pemikiran baru bagi kalangan muda. Sehingganya, begitu panen selesai timbullah berbagai kegiatan, seperti main bola, layang-layang dan seni tradisi berupa randai, salung, rebab dan selawat dulang.

Sementara itu Kolonel (Purn) M. Noor Dt. Rajo Pangulu, (70), menyebutkan upaya manggaro yang dilakukan orang Minang sejak dahulu, tidak lepas dari kecerdikan dan kepintaran orang Minang itu sendiri dalam mengharungi kehidupan.

Tersebab jumlah tenaga yang terbatas, maka untuk menggaro dibuatlah tua-tua (orang-orangan) yang satu sama lain dihubungkan dengan tali. Tali-tali yang terentang di permukan sawah itu kendalinya ada pada seseorang yang duduk di pondok di atas pematang. Ini melambangkan, bahwa itulah tekhnik kepemimpinan yang sebenarnya

“Orang Minang dibuat cerdik oleh lingkungan dan menjadi pintar karena rajin berguru. Bila tenaga terasa kurang maka akal dipanjangkan. Akal, budi dan ilmu telah menjadi pkaian orang Minang sejak dahulu,” kata mantan anggota DPRD dan mantan pengurus LKAAM Sumbar ini.

Semua peristiwa kehidupan yang dialami masyarakat Minang, zaman dahulu selalu dikaitkan dengan agama, adat dan budaya. Semuanya berkait dengan pembentukan keperibadian yang tersimpul dalam spritual, emosional dan intelegensia.

Ketiga komponen itulah yang masa dahulu ditertanamkan dalam jiwa masyarakat Minang. Generasi muda selalu digembleng dalam berbagai peristiwa dan kesempatan, termasuk saat menggaro padi di sawah yang sedang menguning.

Tapi kini semua sudah berubah. Padi disawah sudah banyak dijual tegak. Belum disabit hutang sudah dibuat pada toke. Petani menjerit dililit hutang. Sawah tidak lagi dilirik kalangan muda.

Lingkungan tidak lagi mengajar anak menjadi cerdik, tapi cenderung menjadi jahat. Perkembangan spritual sudah diabaikan. Hukum agama dan hukum adat tak lagi jadi perioritas dalam belajar.

Wajar saja kalau DR.Ir. Yuzirwan Rasyid, MS Dt. Pahlawan G.P Gajah Tongga, selaku wakil ketua LKAAM Sumbar mengatakan, bahwa saat ini masyarakat Minangkabau sedang berada dalam masa transisi kultural, khususnya pada generasi muda yang banyak meniru-niru budaya luar yang ia peroleh dari komunikasi informasi elektronik dan media cetak.

Hal ini tak mungkin dibiarkan terus berlanjut. Sebab pada akhirnya hilangIah jati diri masyarakat Minang, bak pantun adat ;

Payokumbuah Iabuah basilang

Basimpang jalan ka parak

Dek elok sapuah Ioyang

Lah lupo jo ameh urai awak ……………

Kembailah ke tradisi kita yang penuh makna, seperti padi menguning masa dulu.


Si Muntu Dimana Dia Kini

Mungkin banyak urang awak, kelahiran tahun 60-an yang masih ingat keberadaan si Muntu. Saya semasa kecil membayangkan si Muntu sebagai makhluk ajaib. Seluruh tubuhnya dibungkus kerisik pisang. Wajahnya bertopeng kelopak bambu. Diarak ramai-ramai menuju sebuah pasar tradisional.

Itulah yang terjadi di kampung saya suatu ketika dahulu di tahun 1973. Masa itu hiburan masyarakat memang kurang. Televisi tidak ada. Tapy Recorder masih langka. Radio hanya satu dua. Itu pun hanya mengalun dalam bilik-bilik rumah. Hanya dengan kehadiran si Muntulah, kami anak-anak merasa terhibur.

Pada suatu ketika, hari itu Minggu, merupakan hari pekan di Nagari Padang Magek, Tanah Datar, 8 km arah barat Batusangkar. Tidak begitu ramai pekan Ahad– kami menyebutnya Balai Akad. Hanya sekedar menandakan bahwa hari itu hari pasar. Pagi hari beberapa penggalas sudah berdatangan dari daerah sekitar untuk menggelar dagangan. Penduduk kampung juga ikut berjualan, tetapi sudah agak kesiangan.

Dulu itu hampir setiap hari ada hari pekan untuk masyarakat sekitar kampung kami. Senen ramai pasar Simabur, Selasa di Rambatan, Rabu di Galo Gandang, Kamis di Batusangkar, Jumat di Turawan, Sabtu di Belimbing dan Minggu di Padang Magek. Kini Balai Akad Padang Magek dan Pakan Rabaa Galo Gandang tidak ada lagi.

Saya masih ingat waktu itu pagi-pagi anak-anak sudah diributkan oleh kehadiran si Muntu di hari Minggu. Bersama beberapa kawan, kami mengintip si Muntu dari balik celah tadir sebuah warung pinggir jalan, yang dilalui si Muntu. Tengah hari itu, menjelang sore, dua orang si Muntu diarak bersama-sama dari Kapalo Korong menuju Balai Akad yang berjarak lebih kurang 500 m.

Dari kejauhan dengan perasaan setangah geli, kami melihat si Muntu berjalan melenggok-lenggok dengan sebuah tangguk terpegang di tangan. Dengan tangguk itulah si Muntu minta sedekah kepada orang-orang yang dijumpai sepanjang jalan hingga ke pasar.

Tangguk yang tadinya kosong, begitu pulang dari pasar menjadi penuh oleh berbagai pemberian. Ada yang memberi uang, ada juga barang seperti bawang, cabe, lobak, sabun, penjahit dan benang serta lain sebagainya. Tergantung kepada apa yang dapat diberikan kepada si Muntu.

Semula, saya tak tahu bagaimana penggunaan isi tangguk si Muntu. Belakangan informasi saya terima, bahwa barang-brang pemberian pedagang tadi, dijual kembali kepada masyarakat dengan harga miring. Lalu dananya dipergunakan untuk berbagai keperluan anak nagari.

Si Muntu bagi kita di Minangkabau, sama seperti Barongsai oleh etnis China. Kehadairannya membawa misi hiburan. Melihat si Muntu, yang datang melenggok-lenggok penuh lucu, orang jadi terhibur. Ketika hati warga sedang bahagia, saku-saku pun jadi longgar. Saat itulah si Muntu berperan. Dia khusus dibuat untuk mencari sumbangan. Setelah bantuan mengalir, maka apa yang direncanakan akan bisa terlaksana.

Dari mana si Muntu berasal?

Seorang kerabat bercerita. Suatu ketika dahulu di masa Minangkabau diperintah Raja Pagaruyung, anak nagari hidup dalam kemakmuran. Setiap nagari bebas membuat berbagai acara, asal tidak bertentangan dengan adat yang dipegang teguh, dijunjung tinggi dan dipakai diamalkan dalam kehidupan.

Biasanya setiap kegiatan anak nagari disponsori oleh ninik mamak pemangku adat, orang yang ber-alam leba berpadang lapang. Mereka terkenal sebagai orang kaya yang memiliki sawah ladang sejauh mata memandang. Rumah gadang mereka masing-masing punya tiga rangkaiang. Salah satu dari fungsi rangkiang itu untuk mengisi adat dalam nagari.

Ketika ada anak nagari ingin mengadakan suatu kegiatan olah raga atau kesenian, maka sebut sajalah anggarannya kepada ninik mamak. Insya Allah semua niat terkabul. Sebab, para ninik mamak masa itu, berdaging tebal. Mereka suka diminta. Dan merasa bahagia pula ketika memberi. Berbeda dengan kebanyakan ninik mamak di kampung-kampung masa kini, yang mengalami kehidupan nyaris miskin. Sebab, harta pusaka sudah berpindah tangan.

Bagi kalangan pemuda, pada masa dulu itu, tertanam pula rasa keperibadian yang tinggi. Mereka juga merasa enggan meminta kalau bukan kepada mamaknya sendiri. Perasaan pemuda ini merupakan rembesan dari kondisi kemakmuran masyarakat nagari. Pemuda merasa bermartabat tinggi, tidak mau meminta sumbangan secara berterus terang kepada orang lain. Takut harga dirinya remeh.

Syahdan, suatu ketika acara kesenian memerlukan biaya yang cukup besar. Sumbangan ninik mamak saja tidak mencukupi. Mau diminta kepada masyarakat nagari, tidak ada yang mau menjalankan les. Ketika itulah ide untuk membuat si Muntu ditemukan.

Si Muntu diarak keliling kampung. Dia tidak bersuara. Dia tidak pula meminta. Tetapi di kedua tangannya terpegang tangguk kosong. Bila merasa senang dengan kehadiran si Muntu yang bisa melenggang lenggok di jalan sambil diiringi telempong, maka berilah sesuatu ke dalam tangguk yang dia pegang.

Rupanya kehadiran si Muntu dapat menggugah hati masyarakat. Jarang rumah yang didatangi tidak memberikan sumbangan. Sehingga modal acara kesenian jadi berlebih. Sejak itu pula, sudah jamak di nagari-nagari mempergunakan si Muntu sebagai pencari dana.

Kondisi ini juga didukung oleh tradisi Minangkabau yang mewariskan bahasa lisan dan kiasan. Sehingganya keberadan si Muntu masa lalu dapat diibaratkan sebagai bentuk proposal sebuah kegiatan.

Berbagai cerita menyebutkan, masa dahulu kalangan pemuda membuat acara olah raga dan kesenian, punya aturan dan jadwal tertentu. Tidak berkepanjangan. Sehingga dengan lapang dada pula warga dapat memberikan sumbangan seperlunya, sebagaimana yang dibutuhkan.

Kini zaman sudah berubah. Si Muntau tidak ada lagi. Hiburan sudah banyak. Tinggal pilih dan putar canel di televisi. Siaran apa saja yang diinginkan tersedia. Masyarakat pun sudah semakin tidak hirau dengan acara korong dan kampung. Dia akan datang rapat-rapat nagari hanya bila ada waktu luang.

Kalangan pemuda pun, kini maunya serba instan. Jika dibuat pula acara si Muntu untuk mendapatkan tambahan dana malam hiburan, terasa lama dan membosankan. Daripada repot-repot enak duduk saja di depan kotak kaca, di situ ada wayang, ada kartun, dan ada lawak yang lucu-lucu.

Kalangan anak-anak pun banyak pula mendapat hiburan produk luar dari televisi. Mereka lebih akrab dengan Harry Potter, Supeman, Batman. Untuk mendapatkan beladari pun, orang tua mereka menyerahkan belajar karate, judo, kempo. Sebab, kalau bersilat tidak ada level yang jelas. Tak ada sabuk coklat atau hitam.

Memang kini zaman sudah berubah. Kalau pun ada si Muntu, sepertinya sudah tidak mungkin tangguk di tangan akan penuh. Kepada siapa mau meminta? Orang-orang hanya peduli bila ada keuntungan yang diharap. Seperti untuk kampanye dia mau mengeluarkan duit berkarung-karung. Tapi untuk menggairahkan nagari, seperti memperbaiki tali bandar, siapa yang mau tanpa pamrih?

Si Muntu kini hanya tinggal kenangan. Daun kerisik tak lagi menjadi sesuatu yang diperlukan. Pemuda masa sekarang, lebih senang mengojek motor ketimbang bertanam pisang. Pisang berbuah setelah seratus hari. Sementara ojek motor bisa mendatangkan uang setiap hari.

Rasa malu dari kalangan muda juga sudah berkurang. Dahulu pemuda takut terlihat wajah ketika meminta. Mereka memainkan si Muntu, sehingga orang meresa tidak terpaksa merogoh kocek. Kini minta uang tidak lagi dengan si Muntu. Cukup dengan menimbun sebuah lubang kecil di jalan, kemudian tadahkan kotak supermi kepada pengemudi di ruas jalan sempit. Kepada yang bermurah hati dia ucapkan terimaksih, terhadap yang tidak memberi pelototkan mata.

Mungkin ini pengaruh negatif dari zaman kemajuan. Banyak hal yang membuat kalangan muda terangsang melanggar norma. Mereka maunya serba cepat. Hidup kaya selalu jadi impian. Kerja keras jarang yang mau. Berfikir hanya satu bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah dan cepat kaya, supaya bisa pula berfoya-foya seperti anak muda dalam film.

Tanpa terasa sejak teknologi semakin canggih, banyak nilai-nilai adat yang berubah. Salah satunya si Muntu gaya lama tak laku lagi. Yang tumbuh justru si Muntu gaya baru. Inilah, mungkin, salah satu penyebab banyaknya anak jalanan di perapatan kota. Rupanya ada si Muntu terima setoran. ***



Daftar Pustaka

Amran, Rusli, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981.

Genta Budaya, Nagari Demokrasi dan Perubahan, Jurnal Kebudayaan Nomor 3 Tahun I, Padang, 1996.

Jurnal, Yayasan Tan Malaka Jakarta, 2001

Mestika, Zed dkk, Sumatra Barat di Panggung sejarah 1945 – 1995, PD Grafika, Padang, 1995.


Ampera Salim, (A.S Patimarajo), lahir 1 Januari 1968 di Nagari Padang Magek, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dia adalah seorang wartawan. Mengawali dunia jurnalistik di Tabloid Limbago di Padang, 1992. Kemudian di Harian Terbit Jakarta Koresponden Sumatera Barat, 1996. Tabloid Lentera di Padang, 1998. Sejak 2003 aktif pada Tabloid Tuah Sakato, Biro Humas, Pemrov. Sumatera Barat dan Tabloid Publid Padang. Menyelesaikan pendidikan di FISIPOL UNES, Padang, 1992, F.HUKUM UNAND, Padang 1995 dan Program Pascasarjana POLITK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH FISIP UGM, Yokyakarta 2002. Selain menulis beliau juga berkerja di kantor Gubernur Sumatera Barat sejak 1998 dan juga Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Ekasakti, Padang sejak 2003.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: